Aliansi Sayap Kiri Prancis Bersumpah Akui Negara Palestina Secepat Mungkin
loading...
Jean-Luc Melenchon, pemimpin terkemuka aliansi sayap kiri Front Populer Baru. Foto/REUTERS
A
A
A
PARIS - Jean-Luc Melenchon, pemimpin terkemuka aliansi sayap kiri Front Populer Baru, telah menegaskan kembali komitmennya mengakui Negara Palestina setelah kemenangan koalisinya dalam pemilihan umum Prancis baru-baru ini.
Pemilu yang dipercepat, yang didorong Presiden Emmanuel Macron, diakhiri dengan Front Populer Baru, aliansi empat partai kiri-hijau yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen tetapi tidak mencapai mayoritas.
Partai terbesar dalam aliansi tersebut, France Unbowed, dipimpin Melenchon.
Merayakan kemenangan pemilu, Melenchon menunjukkan kesiapan mereka membentuk pemerintahan, dengan menyatakan, “Kita akan memiliki perdana menteri dari Front Populer Baru.”
Melenchon menyoroti potensi pengambilan keputusan penting “melalui dekrit” baik di bidang nasional maupun internasional, dan menekankan, mengakui Negara Palestina akan menjadi salah satu tindakan pertama mereka “secepat mungkin.”
Pada putaran kedua yang diperebutkan dengan ketat, kelompok sayap kiri dan pendukung Presiden Emmanuel Macron secara diam-diam bekerja sama melawan kelompok sayap kanan.
Meskipun demikian, tidak ada aliansi yang mencapai mayoritas absolut yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan secara independen.
Aliansi Together for the Republic pimpinan Macron mendapatkan 150 kursi, sementara aliansi sayap kanan National Rally memperoleh 125 kursi.
Ketiadaan mayoritas absolut, yaitu 289 wakil di parlemen, memerlukan kolaborasi antar berbagai partai politik dan aliansi untuk membentuk pemerintahan baru.
Pembentukan pemerintahan ini akan bergantung pada kemampuan Front Populer Baru untuk membentuk koalisi dengan partai-partai berhaluan tengah tanpa perpecahan internal.
Mengakui Negara Palestina adalah janji utama Front Populer Baru selama kampanye mereka, yang mencerminkan pendirian mereka terhadap isu-isu internasional dan komitmen terhadap perubahan kebijakan luar negeri Prancis.
Hasil pemilu menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik Prancis, dengan aliansi sayap kiri siap mempengaruhi arah masa depan negara tersebut.
Pemilu yang dipercepat, yang didorong Presiden Emmanuel Macron, diakhiri dengan Front Populer Baru, aliansi empat partai kiri-hijau yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen tetapi tidak mencapai mayoritas.
Partai terbesar dalam aliansi tersebut, France Unbowed, dipimpin Melenchon.
Merayakan kemenangan pemilu, Melenchon menunjukkan kesiapan mereka membentuk pemerintahan, dengan menyatakan, “Kita akan memiliki perdana menteri dari Front Populer Baru.”
Melenchon menyoroti potensi pengambilan keputusan penting “melalui dekrit” baik di bidang nasional maupun internasional, dan menekankan, mengakui Negara Palestina akan menjadi salah satu tindakan pertama mereka “secepat mungkin.”
Pada putaran kedua yang diperebutkan dengan ketat, kelompok sayap kiri dan pendukung Presiden Emmanuel Macron secara diam-diam bekerja sama melawan kelompok sayap kanan.
Meskipun demikian, tidak ada aliansi yang mencapai mayoritas absolut yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan secara independen.
Aliansi Together for the Republic pimpinan Macron mendapatkan 150 kursi, sementara aliansi sayap kanan National Rally memperoleh 125 kursi.
Ketiadaan mayoritas absolut, yaitu 289 wakil di parlemen, memerlukan kolaborasi antar berbagai partai politik dan aliansi untuk membentuk pemerintahan baru.
Pembentukan pemerintahan ini akan bergantung pada kemampuan Front Populer Baru untuk membentuk koalisi dengan partai-partai berhaluan tengah tanpa perpecahan internal.
Mengakui Negara Palestina adalah janji utama Front Populer Baru selama kampanye mereka, yang mencerminkan pendirian mereka terhadap isu-isu internasional dan komitmen terhadap perubahan kebijakan luar negeri Prancis.
Hasil pemilu menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik Prancis, dengan aliansi sayap kiri siap mempengaruhi arah masa depan negara tersebut.
(sya)
Lihat Juga :
