Turki Nyatakan Mantan Menteri Palestina sebagai Penjahat Paling Dicari

ANKARA - Pemerintah Ankara meminta Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Intepol) untuk menangkap mantan menteri Palestina yang juga mantan pemimpin Fatah; Mohammad Dahlan, karena menjalankan jaringan spionase di Turki. Jaksa Penuntut Umum Turki bahkan memasukkan Dahlan dalam daftar penjahat paling dicari.

(Baca juga : Parah! Trump Stop Pemberian BLT 30 Juta Pengangguran di AS )

Dahlan telah diusir dari Palestina dan saat ini menjad penasihat keamanan untuk Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed Bin Zayed, pemimpin yang mengumumkan normalisasi hubungan Emirat dengan Israel pekan lalu.

Mengutip media Turki TRT, Minggu (23/8/2020), Jaksa Penuntut Umum Turki mengumumkan hadiah senilai 10 juta Lira Turki (USD385.000) untuk penangkapannya.

(Baca: UEA: Beberapa Negara Arab Sedang Melakukan Pembicaraan dengan Israel )

Jaksa Penuntut Umum Turki menyatakan bahwa seorang saksi yang disebut “Bowraz” mengatakan bahwa dua orang Uni Emirat Emirat, Samir Samih Shaaban dan Zakif Yusuf Hassan, memata-matai orang Mesir dan Palestina di Turki untuk Dahlan.

Turki juga menuduh Dahlan terlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap pemerintah Erdogan pada Juli 2016.

Pada November 2019, Ankara mengeluarkan red notice Interpol untuk Dahlan setelah memperoleh bukti terkait keterlibatannya dalam masalah yang memengaruhi keamanan nasional Turki.

Dahlan Pengkhianat Palestina?

Para tokoh terkemuka dalam politik Otoritas Palestina (PA) mengutuk perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab sebagai pengkhianatan. PA sendiri menyebut kesepakatan itu "tercela" dan menuntutnya dibatalkan.

Saeb Erekat, negosiator veteran Palestina mengatakan, "Saya tidak pernah menyangka bahwa belati beracun ini berasal dari negara Arab."

(Baca juga: AS Pasok Jet Tempur Siluman F-35 ke UEA Imbalan Normalisasi Emirat-Israel? )

Tetapi tidak ada kecaman serupa dari Mohammad Dahlan, mantan kepala Fatah dan mantan menteri keamanan PA yang telah tinggal di Emirat sejak dia diusir dari Tepi Barat pada tahun 2011 setelah krisis sengketa politik yang pahit dan berdarah dengan kepemimpinan PA saat ini.

Dahlan secara luas dipandang sebagai saingan serius dan calon penerus Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang sudah berkuasa lama.

Jika jajak pendapat Palestina menjadi indikasi, Dahlan hampir tidak sepopuler penantang Mahmoud Abbas lainnya, di mana dia hanya memperoleh dukungan enam persen dalam sebuah survei pemilu, jauh di belakang calon penerus Abbas lainnya seperti Tanzim Marwan Barghouti dan petinggi Hamas Ismail Haniyeh.

Tapi Dahlan memiliki pengikut setia di Jalur Gaza, tempat ia dilahirkan, dan pelindung regional yang sedang naik daun; UEA. Sejak menetap di sana pada tahun 2011, Dahlan telah menjadi penasihat penting bagi Putra Mahkota Emirat, Mohammed Bin Zayed al-Nahyan.

Setelah Emirat mengumumkan normalisasi dengan Israel , Arus Reformasi Demokratik, gerakan yang berafiliasi dengan Dahlan di dalam Fatah, merilis pernyataan dengan kata-kata yang mengatakan bahwa mereka telah "mengikuti (perjanjian normalisasi) dengan sangat menarik". Posisi faksi pro-Dahlan dapat diuraikan sebagai pujian tentatif atau netralitas strategis, tetapi tentu saja bukan kecaman.

“Kami mengingat peran historis yang dimainkan oleh UEA dalam mendukung kegigihan dan revolusi kami yang teguh, dan dukungannya yang konstan untuk perjuangan kami mencapai kebebasan...Kami berharap Emirat selalu menghormati kepentingan Palestina dan menggunakan semua hubungannya dalam kerangka strategi yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan," kata Arus Reformasi Demokratik, seperti dilansir Times of Israel.

Sementara itu di Ramallah, sejumlah pejabat menilai Dahlan terlibat langsung dalam kesepakatan normalisasi Emirat dan Israel .

“Dahlan sebelumnya telah bertindak melawan kepentingan rakyatnya dan tanah airnya,” kata penasihat senior Abbas, Nabil Sha’ath, kepada al-Khaleej Online. "Dia juga memainkan peran dalam perjanjian UEA-Israel, yang membuka jalan untuk normalisasi total, dan dia seharusnya malu pada dirinya sendiri."

Rumor yang tidak berdasar telah beredar pada awal Juni bahwa Dahlan telah berperan dalam mengatur dua pengiriman bantuan untuk penanganan pandemi virus corona yang menurut Abu Dhabi ditujukan untuk Palestina. Pihak Palestina menolak bantuan tersebut pada saat itu, dengan mengatakan bahwa itu belum dikoordinasikan dengan mereka.

Hubungan antara UEA dan Otoritas Palestina dibekukan pada tahun 2012, meskipun Otoritas Palestina mempertahankan seorang duta besar di negara itu, yang juga disebut-sebut telah ditarik setelah perjanjian normalisasi diumumkan. Terakhir kali Abbas mengunjungi UEA adalah pada tahun 2011, ketika dia bertemu dengan Putra Mahkota Emirat Mohammed Bin Zayed di Abu Dhabi.

UEA, yang pernah menjadi pendukung keuangan utama PA, sudah lama berhenti mengirim dana ke pemerintah PA yang berbasis di Ramallah. Catatan Kementerian Keuangan PA yang tersedia untuk umum menunjukkan UEA mengirim rata-rata USD87,8 juta setiap tahun ke PA antara tahun 2008 dan 2013. Pada tahun 2014, uang tersebut berhenti mengalir ke rekening bank PA. Sebaliknya, UEA mulai mengarahkan uangnya ke lembaga independen seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ribuan warga Palestina, termasuk beberapa pemegang paspor PA, terus tinggal dan bekerja di Emirat.

Beberapa pengamat menyalahkan Dahlan atas kemerosotan hubungan. Sejak pengasingannya di UEA dimulai, Otoritas Palestina telah menyelidiki dan mendakwanya atas beberapa pelanggaran, termasuk dugaan korupsi. Dia diadili secara in absentia oleh pengadilan Palestina pada tahun 2016 dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.