Dunia Hanya Fokus ke Gaza, 5 Fakta Mengerikan Israel yang Terus Mencaplok Wilayah Tepi Barat

GAZA - Administrasi Sipil Israel , badan militer yang memerintah di Tepi Barat, secara diam-diam mengalihkan kekuasaan pada bulan Mei kepada pejabat sipil di bawah menteri sayap kanan Bezalel Smotrich – memicu kekhawatiran Israel memperkuat aneksasi wilayah Palestina yang diduduki.

Administrasi Pemukiman Smotrich sekarang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mengatur kehidupan sipil di Tepi Barat yang diduduki, termasuk peraturan bangunan, pertanian, kehutanan, taman, dan lokasi pemandian.

Administrasi Sipil mengendalikan Area C Tepi Barat, sebuah wilayah pedesaan yang mencakup 60% wilayah Palestina yang diduduki. Pengalihan kekuasaan hukum dari militer ke tangan sipil menandakan pendudukan militer Israel selama 57 tahun di Tepi Barat tidak bersifat sementara dan negara tersebut secara resmi mencaplok wilayah Palestina.

Para analis dan pakar hukum internasional telah lama berpendapat bahwa Tepi Barat secara de facto berada di bawah aneksasi namun tidak secara resmi dianeksasi.

“Salah satu batasan yang membedakan antara aneksasi de facto dan formal adalah bahwa pendudukan militer berarti wilayah yang diduduki pada dasarnya ditempatkan di bawah kekuasaan militer – yang menyiratkan bahwa pencaplokan tersebut bersifat sementara, bahwa wilayah tersebut dikelola secara terpisah dari pemerintahan negara pendudukan,” Mouin Rabbani, seorang Analis Palestina-Belanda, menjelaskan kepada The New Arab.

Dunia Hanya Fokus ke Gaza, 5 Fakta Mengerikan Israel yang Terus Mencaplok Wilayah Tepi Barat

1. Memperlakukan Tepi Barat bagian dari Israel

Foto/AP

Namun dengan perubahan kekuasaan ini, Israel – menurut definisinya – mencaplok wilayah Palestina yang diduduki dengan memperluas hukum sipilnya ke wilayah tersebut dan memperlakukannya sebagai bagian dari Israel.

“Dalam jangka pendek, kita akan melihat pembangunan pemukiman baru,” kata Mauricio Lapchik dari kelompok aktivis Israel Peace Now tentang konsekuensi besar dari langkah ini.

2. Mendirikan Pos Pemeriksaan

Dampaknya sudah mulai terlihat. Pekan lalu, kabinet keamanan Israel secara surut melegalkan lima pos pemukiman di Tepi Barat. Pos-pos terdepan adalah pemukiman Israel yang didirikan tanpa persetujuan pemerintah, dan oleh karena itu, ilegal menurut hukum Israel.

Baik pemukiman maupun pos terdepan adalah ilegal menurut hukum internasional. Selain itu, Israel akan menyetujui lebih dari 6.000 unit perumahan pemukim di Tepi Barat pada minggu ini.

“Warga Palestina di Tepi Barat akan terus dirampas haknya, terpaksa mengungsi, dan menjadi korban seiring dengan semakin meluasnya perluasan pemukiman Israel,” Susan Akram, profesor hukum hak asasi manusia internasional di Universitas Boston, mengatakan kepada TNA.

3. Israel Membangun Supremasi di Wilayah Palestina

Foto/AP

Namun, para ahli juga memberikan pandangan optimis terhadap perkembangan ini, dan menyatakan bahwa hal ini dapat mengakibatkan isolasi Israel dan tekanan internasional yang lebih besar terhadap negara tersebut.

“Seiring berjalannya waktu […] orang-orang mulai semakin melihat gambaran yang lebih luas dan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang Hamas dan Jalur Gaza, tetapi tentang Israel yang berupaya membangun supremasi eksklusif atas keseluruhan wilayah wajib Palestina,” kata Rabbani kepada TNA. “Dan hal ini akan menyebabkan meningkatnya perlawanan terhadap Israel.”

Akram menambahkan hal ini juga dapat mendorong negara-negara untuk memberikan sanksi kepada Israel, karena kemungkinan mencapai solusi dua negara telah hilang.

“Semakin banyak negara yang akan ikut mengisolasi Israel dan kemungkinan besar akan ada sanksi global yang diterapkan terhadap Israel dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk mengakhiri rezim apartheid di Afrika Selatan,” kata Akram.

4. Pembentukan Negara Palestina Makin Gelap

Foto/AP

Peralihan kekuasaan tidak hanya menghilangkan peluang pembentukan negara Palestina di Tepi Barat, namun Peace Now berpendapat bahwa hal itu juga berisiko membahayakan keamanan Palestina dan Israel.

“Membangun pemukiman baru atau melegalkan pos-pos baru di Tepi Barat akan meminta tentara Israel untuk mengirim lebih banyak tentara ke wilayah tersebut,” kata Lapchik, sambil menekankan bahwa Israel tidak memiliki kapasitas untuk mengintensifkan kehadiran militernya di Tepi Barat di tengah konflik yang sedang berlangsung. perang di Gaza dan kemungkinan perang dengan Lebanon.

“Kami melihat pada tanggal 7 Oktober, berapa banyak tentara yang melindungi pemukiman di Tepi Barat dan berapa banyak tentara yang hilang di Selatan untuk melindungi komunitas Israel di dalam negeri,” kata Lapchik.

5. Kebebasan Warga Palestina Terbatas

Bagi warga Palestina, perkembangan terakhir ini akan semakin membatasi kebebasan bergerak mereka di Tepi Barat seiring dengan meningkatnya populasi pemukim dan bertambahnya jumlah jalan yang hanya diperuntukkan bagi pemukim. Selain itu, Israel akan terus merampas lahan pertanian Palestina untuk pembangunan dan pertanian Israel, sehingga melemahkan perekonomian Tepi Barat.

“Rakyat Palestina akan melihat bahwa tidak ada masa depan, tidak ada harapan di wilayah ini dan ini akan membawa lebih banyak kekerasan, lebih banyak perselisihan, dan lebih banyak kehancuran,” kata Lapchik.

Pada tahun 2017, Smotrich mempresentasikan solusinya untuk perdamaian antara Palestina dan Israel dalam Rencana Tegasnya untuk Israel.

Dalam dokumen ini, ia menolak pembentukan negara Palestina dan menyerukan pengusiran warga Palestina yang ingin menentukan nasib sendiri. Sebaliknya, ia menganjurkan untuk mempercepat pembangunan pemukiman dari Sungai Yordania hingga Laut Mediterania. Lima tahun kemudian, Smotrich mendapatkan jabatan penting di pemerintahan dan kini menerapkan visinya.

“Kami datang untuk menyelesaikan tanah tersebut, untuk membangunnya, dan untuk mencegah perpecahan dan pembentukan negara Palestina,” kata Smotrich dalam konferensi internal partai Zionisme Keagamaan yang dipimpinnya pada bulan Juni. “Dan cara untuk mencegah hal ini adalah dengan mengembangkan pemukiman.”

Smotrich mengatakan kepada peserta konferensi bahwa peralihan dari pemerintahan militer ke pemerintahan merupakan bagian integral dari perubahan DNA di lapangan dan menyelesaikan aneksasi.

“Sebenarnya awalnya kami berpikir untuk mentransfer semuanya dari Kementerian Pertahanan. Pada akhirnya, [kami melakukannya dengan cara yang] akan lebih mudah diterima dalam konteks politik dan hukum, sehingga mereka tidak mengatakan bahwa kami sekarang melakukan aneksasi,” kata Smotrich kepada hadirin dalam rekaman yang bocor. diperoleh oleh Peace Now.

Karena Smotrich tidak secara diam-diam mencaplok wilayah Palestina, orang-orang Palestina seperti Jamal Juma, koordinator Stop the Wall, sebuah kampanye akar rumput melawan tembok buatan Israel yang memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem, mengatakan, dengan satu goresan pena, Israel adalah pihak yang melakukan aneksasi terhadap wilayah tersebut. dengan cepat menghapuskan hak-hak yang telah lama diperjuangkan oleh warga Palestina.