6 Negara dengan Populasi Muslim Tinggi yang Melarang Penggunaan Cadar

Anak perempuan juga secara informal dilarang mengenakan jilbab di sekolah. Pada tahun 2011, aktivis agama mengorganisir serangkaian protes yang menuntut pemerintah menghapus larangan tersebut, namun tidak berhasil. Larangan tersebut tetap tidak tersentuh.

Pada saat yang sama, masyarakat Azerbaijan masih sangat sekuler dan waspada terhadap hijab. Ketakutan tersebut semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah wisatawan dari Iran dan negara-negara Arab dalam beberapa tahun terakhir.

5. Kazakhstan

Foto/AP

Pemerintah Kazakhstan telah melarang jilbab bagi siswa dan guru di sekolah pada Oktober 2023. Para pejabat menekankan perlunya melestarikan sekularisme, sementara itu beberapa anak perempuan putus sekolah sebagai bentuk protes.

“Persyaratan seragam sekolah melarang pemakaian jilbab, karena atribut, simbol, elemen apa pun dalam satu atau lain cara menyiratkan propaganda dogma yang terkait. Menjamin kesetaraan semua agama di depan hukum, prinsip-prinsip sekularisme melakukan tidak mengizinkan keuntungan dari agama apa pun,” demikian bunyi pernyataan di bagian “Untuk warga negara” di situs web pemerintah Kazakh, tertanggal 16 Oktober 2023.

Pernyataan itu juga melarang hijab bagi guru sekolah. Namun ditegaskan larangan tersebut tidak berlaku di luar sekolah.

Menurut angka resmi, hampir 70% penduduk Kazakhstan menganut agama Islam. Namun baik pendukung maupun penentang larangan tersebut dengan cepat menyatakan diri. Para pendukungnya menekankan bahwa Kazakhstan adalah negara sekuler dan oleh karena itu harus menghindari pengistimewaan terhadap agama tertentu. Namun para penentangnya percaya bahwa pembatasan tersebut melanggar prinsip kebebasan hati nurani, dan beberapa pihak telah mengambil tindakan ekstrim untuk memprotes larangan tersebut.

6. Kyrgyzstan.

Foto/AP

Berlatar belakang kampanye presiden, perdebatan di Kyrgyzstan mengenai posisi Islam dalam kehidupan publik semakin memanas sejak Oktober 2011.

Perdebatan ini berpusat pada upaya kelompok masyarakat sipil Muslim untuk memungkinkan siswi mengenakan jilbab di sekolah umum. Kampanye ini mengadu domba dua badan pemerintah, sekaligus memicu perdebatan di kalangan liberal mengenai batas-batas yang memisahkan masjid dan negara.

Kyrgyzstan bukan satu-satunya negara pasca-Soviet yang berpenduduk mayoritas Muslim yang bergulat dengan isu-isu terkait hak-hak beragama. Azerbaijan, khususnya, juga dilanda kontroversi jilbab. Meskipun penganut agama di Kyrgyzstan di masa lalu telah memperjuangkan hak siswa untuk mengenakan jilbab, tahun ini mereka menerima dukungan dari Muftiate, sebuah badan pemerintah yang mengawasi kehidupan spiritual umat Islam.

Perwakilan Mutakallim menuduh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan menerapkan larangan rahasia terhadap jilbab, dan menambahkan bahwa tindakan tersebut melanggar jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan perlindungan terhadap diskriminasi. Pejabat kementerian dengan tegas membantah larangan tersebut, dan mengatakan bahwa satu-satunya alasan jilbab mungkin tidak diperbolehkan oleh beberapa guru atau administrator adalah karena jilbab bukan bagian dari seragam resmi sekolah umum untuk siswa perempuan.