Ini Alasan Junta Myanmar Masih Bertahan di Tengah Gempuran Pemberontak dan Tekanan Internasional
Rabu, 26 Juni 2024 - 16:15 WIB
loading...
Junta militer Myanmar masih bertahan dan eksis meski digempur pemberontak dan tekanan dunia internasional. Foto/AP
A
A
A
YANGON - Upaya internasional untuk mengisolasi junta yang berkuasa di Myanmar tampaknya telah mengurangi kemampuannya untuk membeli peralatan militer baru dari luar negeri.
Namun militer masih dapat mengakses uang dan senjata untuk perangnya melawan pasukan anti-kudeta.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dalam kudeta tahun 2021, yang memicu sanksi keuangan yang dikenakan pada militer, bank, dan bisnis terkait lainnya oleh negara-negara Barat.
Lebih dari tiga tahun kemudian, gerakan protes terhadap kudeta telah berkembang menjadi perang saudara besar-besaran, dimana militer dituduh melancarkan serangan udara terhadap pemberontak dan warga sipil karena mereka telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah.
Sebuah laporan yang dibuat oleh pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, menemukan bahwa nilai senjata, teknologi penggunaan ganda, peralatan manufaktur, dan bahan-bahan lainnya yang diimpor oleh junta berjumlah USD253 juta pada tahun ini hingga Maret 2024. .
Jumlah tersebut berkurang sepertiga dibandingkan tahun sebelumnya, kata laporan itu, berkat upaya Singapura untuk mencegah perusahaan-perusahaannya membantu junta.
Namun militer masih dapat mengakses uang dan senjata untuk perangnya melawan pasukan anti-kudeta.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dalam kudeta tahun 2021, yang memicu sanksi keuangan yang dikenakan pada militer, bank, dan bisnis terkait lainnya oleh negara-negara Barat.
Lebih dari tiga tahun kemudian, gerakan protes terhadap kudeta telah berkembang menjadi perang saudara besar-besaran, dimana militer dituduh melancarkan serangan udara terhadap pemberontak dan warga sipil karena mereka telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah.
Sebuah laporan yang dibuat oleh pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, menemukan bahwa nilai senjata, teknologi penggunaan ganda, peralatan manufaktur, dan bahan-bahan lainnya yang diimpor oleh junta berjumlah USD253 juta pada tahun ini hingga Maret 2024. .
Jumlah tersebut berkurang sepertiga dibandingkan tahun sebelumnya, kata laporan itu, berkat upaya Singapura untuk mencegah perusahaan-perusahaannya membantu junta.
Lihat Juga :
