Oposisi Sebut Netanyahu Mengkhianati Tentara Israel dalam Perang Gaza
loading...
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid. Foto/x
A
A
A
TEL AVIV - Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menuduh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Senin (17/6/2024) membahayakan keamanan nasional dan mengkhianati tentara negara itu di tengah perang di Jalur Gaza.
Komentar Lapid muncul sesaat sebelum pertemuan komite parlemen tentang urusan luar negeri dan pertahanan pada Selasa, yang akan membahas rancangan undang-undang yang bertujuan menurunkan usia pengecualian dari wajib militer bagi siswa yeshiva Haredi.
Undang-undang tersebut akan diputuskan melalui pemungutan suara pada pembacaan kedua dan ketiga sebelum menjadi resmi.
Pertemuan ini bertepatan dengan protes yang diselenggarakan ‘Brothers in Arms’, sekelompok mantan tentara Israel yang mengadvokasi wajib militer bagi semua warga Israel.
Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri pemerintah dan menyerukan pemilihan umum lebih awal.
Senin lalu, Knesset meloloskan pembacaan pertama rancangan undang-undang tersebut dengan suara 63-57.
“Besok, Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan akan memulai diskusi tentang undang-undang penghindaran dan penolakan,” tulis Lapid di X.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap para prajurit, pengkhianatan terhadap para cadangan, pengkhianatan terhadap kelas menengah Israel, dan pengkhianatan terhadap IDF (tentara Israel),” imbuh dia.
“Pemerintah Israel merusak keamanan negara. Netanyahu menjual prajurit kita,” pungkas Lapid.
Saat ini, kaum Haredi dapat menghindari wajib militer pada usia 18 tahun, usia wajib militer, dengan memperoleh penangguhan tahunan untuk studi agama hingga mereka mencapai usia pengecualian 26 tahun.
Komentar Lapid muncul sesaat sebelum pertemuan komite parlemen tentang urusan luar negeri dan pertahanan pada Selasa, yang akan membahas rancangan undang-undang yang bertujuan menurunkan usia pengecualian dari wajib militer bagi siswa yeshiva Haredi.
Undang-undang tersebut akan diputuskan melalui pemungutan suara pada pembacaan kedua dan ketiga sebelum menjadi resmi.
Pertemuan ini bertepatan dengan protes yang diselenggarakan ‘Brothers in Arms’, sekelompok mantan tentara Israel yang mengadvokasi wajib militer bagi semua warga Israel.
Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri pemerintah dan menyerukan pemilihan umum lebih awal.
Senin lalu, Knesset meloloskan pembacaan pertama rancangan undang-undang tersebut dengan suara 63-57.
“Besok, Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan akan memulai diskusi tentang undang-undang penghindaran dan penolakan,” tulis Lapid di X.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap para prajurit, pengkhianatan terhadap para cadangan, pengkhianatan terhadap kelas menengah Israel, dan pengkhianatan terhadap IDF (tentara Israel),” imbuh dia.
“Pemerintah Israel merusak keamanan negara. Netanyahu menjual prajurit kita,” pungkas Lapid.
Wajib Militer Haredi
Saat ini, kaum Haredi dapat menghindari wajib militer pada usia 18 tahun, usia wajib militer, dengan memperoleh penangguhan tahunan untuk studi agama hingga mereka mencapai usia pengecualian 26 tahun.
Explore More