Rusia dan China Berselisih dengan AS soal Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata Gaza
Jum'at, 07 Juni 2024 - 18:45 WIB
loading...
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas krisis di Jalur Gaza di markas besar PBB di New York, AS. Foto/REUTERS/Eduardo Munoz
A
A
A
NEW YORK - Rusia dan China, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, menyuarakan kekhawatirannya terhadap rancangan resolusi Amerika Serikat (AS) yang akan mendukung proposal yang diusulkan Presiden Joe Biden untuk gencatan senjata di Gaza.
“Satu-satunya anggota Arab di Dewan Keamanan PBB, Aljazair, juga mengisyaratkan mereka belum siap mendukung teks resolusi tersebut,” ungkap para diplomat, dilansir Reuters pada Kamis (6/6/2024).
Satu resolusi membutuhkan minimal sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh AS, Prancis, Inggris, China, atau Rusia untuk meloloskannya.
Biden memaparkan rencana gencatan senjata tiga fase untuk Jalur Gaza sepekan lalu yang dia gambarkan sebagai inisiatif Israel.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat mengumumkan Tel Aviv tidak akan menghentikan perang secara permanen. Netanyahu tampaknya menarik kembali kesepakatan tersebut.
AS kini tengah mencari dukungan internasional untuk rencana yang masih dipelajari Hamas. AS mengedarkan rancangan resolusi satu halaman kepada Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara pada Senin dan versi revisi pada Rabu, keduanya telah dilihat Reuters.
Draf saat ini menyambut baik usulan gencatan senjata, menggambarkannya sebagai "dapat diterima" oleh Israel, "menyerukan Hamas untuk juga menerimanya, dan mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat."
Baca juga: Senjata Buatan AS Digunakan Israel untuk Bantai Warga Palestina di Sekolah PBB
Draf tersebut mencantumkan beberapa detail usulan tersebut, dengan "gencatan senjata penuh dan menyeluruh" di Jalur Gaza sebagai bagian dari fase pertama dan "atas persetujuan para pihak, penghentian permusuhan secara permanen" pada fase kedua.
“Namun, beberapa anggota dewan telah mengajukan pertanyaan tentang apakah Israel benar-benar telah menerima rencana tersebut dan ingin Dewan Keamanan PBB tetap pada tuntutan yang dibuat pada Maret untuk gencatan senjata segera dan pembebasan tanpa syarat semua sandera,” papar para diplomat.
Rusia mengusulkan amandemen terhadap teks AS yang mencakup seruan kepada Hamas dan Israel untuk menerima usulan tersebut dan menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen yang dihormati semua pihak.
Moskow juga ingin draf tersebut menekankan gencatan senjata fase pertama akan tetap berlaku selama negosiasi berlanjut pada fase kedua, yang mencerminkan pernyataan yang dibuat Biden pekan lalu.
Selama berbulan-bulan, negosiator dari AS, Mesir, dan Qatar telah mencoba memediasi gencatan senjata.
Hamas mengatakan ingin mengakhiri perang di Jalur Gaza secara permanen dan Israel menarik diri dari wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu.
Namun, Presiden AS Joe Biden mengisyaratkan awal pekan ini bahwa Netanyahu dapat memperpanjang perang demi mempertahankan diri.
Anggota koalisi pemerintah Israel mengancam akan menggulingkan pemerintahan Netanyahu jika setuju mengakhiri perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 36.600 warga Palestina.
Jika ini terjadi, Netanyahu berisiko diadili dalam sejumlah kasus korupsi. Jelas Netanyahu ingin menyelamatkan dirinya sendiri dari berbagai skandal korupsi yang dapat memenjarakannya tersebut.
“Satu-satunya anggota Arab di Dewan Keamanan PBB, Aljazair, juga mengisyaratkan mereka belum siap mendukung teks resolusi tersebut,” ungkap para diplomat, dilansir Reuters pada Kamis (6/6/2024).
Satu resolusi membutuhkan minimal sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh AS, Prancis, Inggris, China, atau Rusia untuk meloloskannya.
Biden memaparkan rencana gencatan senjata tiga fase untuk Jalur Gaza sepekan lalu yang dia gambarkan sebagai inisiatif Israel.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat mengumumkan Tel Aviv tidak akan menghentikan perang secara permanen. Netanyahu tampaknya menarik kembali kesepakatan tersebut.
AS kini tengah mencari dukungan internasional untuk rencana yang masih dipelajari Hamas. AS mengedarkan rancangan resolusi satu halaman kepada Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara pada Senin dan versi revisi pada Rabu, keduanya telah dilihat Reuters.
Draf saat ini menyambut baik usulan gencatan senjata, menggambarkannya sebagai "dapat diterima" oleh Israel, "menyerukan Hamas untuk juga menerimanya, dan mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat."
Baca juga: Senjata Buatan AS Digunakan Israel untuk Bantai Warga Palestina di Sekolah PBB
Draf tersebut mencantumkan beberapa detail usulan tersebut, dengan "gencatan senjata penuh dan menyeluruh" di Jalur Gaza sebagai bagian dari fase pertama dan "atas persetujuan para pihak, penghentian permusuhan secara permanen" pada fase kedua.
“Namun, beberapa anggota dewan telah mengajukan pertanyaan tentang apakah Israel benar-benar telah menerima rencana tersebut dan ingin Dewan Keamanan PBB tetap pada tuntutan yang dibuat pada Maret untuk gencatan senjata segera dan pembebasan tanpa syarat semua sandera,” papar para diplomat.
Rusia mengusulkan amandemen terhadap teks AS yang mencakup seruan kepada Hamas dan Israel untuk menerima usulan tersebut dan menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen yang dihormati semua pihak.
Moskow juga ingin draf tersebut menekankan gencatan senjata fase pertama akan tetap berlaku selama negosiasi berlanjut pada fase kedua, yang mencerminkan pernyataan yang dibuat Biden pekan lalu.
Selama berbulan-bulan, negosiator dari AS, Mesir, dan Qatar telah mencoba memediasi gencatan senjata.
Hamas mengatakan ingin mengakhiri perang di Jalur Gaza secara permanen dan Israel menarik diri dari wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu.
Namun, Presiden AS Joe Biden mengisyaratkan awal pekan ini bahwa Netanyahu dapat memperpanjang perang demi mempertahankan diri.
Anggota koalisi pemerintah Israel mengancam akan menggulingkan pemerintahan Netanyahu jika setuju mengakhiri perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 36.600 warga Palestina.
Jika ini terjadi, Netanyahu berisiko diadili dalam sejumlah kasus korupsi. Jelas Netanyahu ingin menyelamatkan dirinya sendiri dari berbagai skandal korupsi yang dapat memenjarakannya tersebut.
(sya)
Lihat Juga :
