Vladimir Putin: di Gaza Itu Bukan Perang, tapi Penghancuran Total Penduduk Sipil

ST PETERSBURG - Presiden Rusia Vladimir Putin menilai tindakan brutal militer Zionis Israel di Jalur Gaza bukanlah perang. Menurutnya, yang terlihat adalah penghancuran penduduk sipil Palestina.

Pasukan Zionis sudah membunuh lebih dari 36.000 warga Palestina sejak invasi brutalnya di Gaza dimulai 7 Oktober 2023. Israel berdalih tindakannya sebagai perang melawan Hamas, yang telah menyerang Israel selatan pada tanggal tersebut.

“Apa yang terjadi sekarang di Gaza tidak terlihat seperti perang, ini adalah semacam penghancuran total terhadap penduduk sipil,” kata Putin kepada para pemimpin kantor berita internasional di Lakhta Center sebagai bagian dari Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF), pada Kamis (6/6/2024).



Ketika ditanya oleh Anadolu apakah Rusia memiliki rencana untuk mengambil inisiatif apa pun di Dewan Keamanan PBB mengenai serangan gencar Israel yang sedang berlangsung di Gaza, Putin mengatakan: “Hal pertama yang ingin saya katakan adalah, tentu saja, kami menentang terorisme dalam segala manifestasinya, menentang serangan terhadap warga sipil—di mana pun dan di negara mana pun."

"Namun apa yang terjadi saat ini di Gaza sebagai respons terhadap aksi 'teroris' yang terkenal di Israel tidak terlihat seperti perang; ini adalah semacam penghancuran total terhadap penduduk sipil.”

Dia menekankan bahwa Amerika Serikat (AS)-lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di wilayah kantong Palestina yang diblokade tersebut.

“Kami yakin ini adalah akibat dari kebijakan AS. Mereka memonopoli proses perdamaian. Mereka mengesampingkan semua mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya untuk upaya kolektif menyelesaikan masalah yang sangat sulit ini,” katanya.

Putin mengindikasikan bahwa pemerintah AS mungkin melakukan pendekatan terhadap permasalahan Gaza dengan pandangan yang lebih sedikit dan solusi yang lebih cepat.

"Tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan beberapa persembahan materi. Masalah sebenarnya, masalah politik, perlu diselesaikan. Hal ini melibatkan pembentukan dua negara, seperti yang diperkirakan dalam keputusan PBB untuk mendirikan dua negara di wilayah tersebut—Negara Palestina dan Negara Yahudi," katanya.