Arab Saudi Hapus Gambaran Negatif tentang Israel dari Kurikulum Sekolahnya

TEL AVIV - Sebuah studi terhadap buku pelajaran sekolah di Arab Saudi menemukan peningkatan kemajuan dalam penggambaran Israel dan Zionisme oleh kerajaan tersebut.

Buku pelajaran untuk tahun ajaran 2023-2024 tidak lagi mengajarkan bahwa Zionisme adalah gerakan rasis Eropa, dan tidak lagi menyangkal sejarah kehadiran Yahudi di wilayah tersebut. Demikian penelitian yang diterbitkan organisasi nirlaba IMPACT-se, yang memantau kurikulum pendidikan di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara.

“Ini adalah langkah kecil yang menunjukkan perubahan narasi terhadap Israel, dan menunjukkan lebih banyak toleransi dan keterbukaan,” kata Nimrod Goren, yang mengepalai Mitvim—Institut Kebijakan Luar Negeri Israel—, kepada The Times of Israel, Selasa (4/6/2024).

Penunjukan Israel sebagai “negara musuh” telah dihapuskan, namun referensi terhadap “pendudukan Israel” masih dapat ditemukan, dan kurikulumnya masih menggarisbawahi komitmen Arab Saudi terhadap perjuangan Palestina.



Laporan penelitian itu menyoroti nama “Israel” masih tidak muncul di peta, namun nama “Palestina”—yang sebelumnya mencakup seluruh wilayah Israel—, kini telah dihapus.

“Ini menunjukkan bahwa jika Saudi menuju normalisasi, mereka melakukan semuanya sejalan dengan model UEA [Uni Emirat Arab] dan Bahrain,” kata Goren, merujuk pada hubungan diplomatik yang dibangun dengan kedua kerajaan Teluk tersebut dalam kerangkaKesepakatan Abraham pada tahun 2020.

Bertujuan untuk 'Perdamaian Hangat' dengan Saudi

Hubungan dengan UEA dan Bahrain telah diterjemahkan ke dalam kerja sama budaya dan kontak antar-masyarakat, yang disebut “perdamaian hangat", berbeda dengan “perdamaian dingin” yang terjadi di Yordania dan Mesir, dua negara di mana opini publik sangat bermusuhan terhadap Israel.

Menurut Goren, "pembukaan" bertahap Arab Saudi dimulai sekitar satu dekade lalu.

"Prosesnya mirip dengan apa yang dilakukan UEA dan Bahrain pada dekade sebelum Kesepakatan Abraham, sebuah langkah yang sangat lambat dan bertahap yang mencerminkan toleransi dan normalisasi keterlibatan, menjadikannya lebih rutin dalam persepsi publik,” katanya.

“UEA, misalnya, sangat memainkan peran toleransi beragama, dengan pembangunan Rumah Keluarga Ibrahim,” imbuh Goren, merujuk pada bangunan yang mencakup masjid, gereja, dan sinagoga di ibu kota UEA, Abu Dhabi, yang diresmikan pada tahun 2023.

“Itu adalah titik masuk yang mudah untuk menunjukkan persepsi yang lebih baik terhadap orang Israel dan Yahudi.”

Menumbuhkan toleransi beragama tampaknya menjadi jalan yang diikuti oleh para penguasa Saudi untuk mempersiapkan opini publik untuk kemungkinan babak baru dalam hubungan dengan Israel.

Studi terhadap buku pelajaran di Saudi menemukan bahwa antisemitisme secara praktis telah dihapuskan dari kurikulum kerajaan. Menurut studi tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, pelajar Saudi telah dihadapkan pada contoh-contoh kebencian dan hasutan yang mengerikan dalam buku pelajaran.

“Contoh-contoh yang telah dihapus termasuk karakterisasi orang-orang Yahudi sebagai individu yang pengkhianat, dan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi berubah menjadi monyet," bunyi laporan tersebut.

Konten bermasalah yang mempromosikan jihad dengan kekerasan dan kesyahidan juga telah dihapus dalam beberapa tahun terakhir, lanjut laporan itu.

Sebaliknya, interpretasi jihad tanpa kekerasan dipromosikan sebagai perjuangan individu untuk kemajuan pribadi dan bukan perjuangan bersenjata melawan non-Muslim.

Israel Lakukan Genosida Terus-menerus

Beberapa perubahan paling dramatis dalam sikap Saudi terhadap Israel terjadi di bidang keagamaan dan hubungan dengan dunia Yahudi, di mana delegasi Yahudi AS mengunjungi kerajaan tersebut pada tahun 2022 dan Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mengadakan kebaktian di Riyadh beberapa hari sebelum serangan 7 Oktober 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, sekretaris jenderal Liga Dunia Muslim Saudi dan mantan menteri kehakiman di monarki, memimpin delegasi Muslim ke kamp konsentrasi Auschwitz.

Namun, langkah-langkah menuju normalisasi dengan Israel tidak boleh dianggap sebagai pelepasan terhadap perjuangan Palestina, sebuah isu yang masih menimbulkan emosi yang kuat di sebagian besar masyarakat Saudi.

Kerajaan Arab Saudi telah berulang kali mengeluarkan pernyataan kritis selama perang Israel melawan Hamas, yang menggarisbawahi dukungannya terhadap warga sipil Palestina.

Pekan lalu, dalam pernyataannya yang mungkin paling keras terhadap Israel sejak perang Gaza pecah, Kementerian Luar Negeri Saudi menuduh Israel melakukan “pembantaian genosida terus-menerus” menyusul serangan Israel di Rafah yang menewaskan puluhan warga sipil.

Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah menunjukkan kesediaannya untuk melunakkan tuntutannya dari Israel sebagai imbalan atas pembentukan hubungan diplomatik.

Meskipun Inisiatif Perdamaian Arab yang diajukan pada tahun 2002 menyebutkan pembentukan Negara Palestina sebagai prasyarat normalisasi, pembicaraan yang dilakukan tahun lalu sebelum tanggal 7 Oktober merujuk pada “jalan” menuju pembentukan Negara Palestina, atau “langkah-langkah yang tidak dapat diubah".

“Ini adalah tuntutan yang sangat berbeda demi normalisasi,” kata Goren.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejauh ini menolak tuntutan untuk berkomitmen pada jalur yang kredibel menuju Negara Palestina di masa depan sebagai bagian dari perundingan normalisasi.