Nasib Presiden Iran Tak Jelas usai Kecelakaan Helikopter, Ini Respons Arab Saudi

RIYADH - Nasib Presiden Iran Ebrahim Raisi tidak jelas setelah helikopter yang membawanya mengalami kecelakaan pada hari Minggu. Kerajaan Arab Saudi menyatakan keprihatinan atasinsiden tersebut.

“Kami menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi mendukung Republik Islam Iran dalam situasi sulit ini dan kesiapannya untuk memberikan bantuan apa pun yang dibutuhkan lembaga-lembaga Iran,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan yang dilansir Saudi Press Agency (SPA), Senin (20/5/2024).

Presiden Raisi sedang melakukan perjalanan di provinsi Azerbaijan Timur, Iran, ketika helikopter yang membawanya melakukan pendaratan keras di dekat Jolfa.

Jolfa merupakan kota di perbatasan dengan negara Azerbaijan, sekitar 600 kilometer (375 mil) barat laut Ibu Kota Iran, Teheran.



Tim penyelamat berusaha mencapai lokasi kecelakaan namun menghadapi tantangan besar karena kondisi cuaca buruk, termasuk hujan lebat, kabut, dan angin kencang.

Babak Yektaparast, juru bicara layanan darurat, mengatakan kepada IRNA bahwa helikopter penyelamat telah mencoba mengakses daerah tersebut tetapi terhalang oleh kabut tebal.

Selain Presiden Raisi, helikopter tersebut membawa beberapa pejabat lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian.

Televisi pemerintah menayangkan rekaman langsung jamaah yang berdoa untuk keselamatan Raisi di tempat-tempat suci di kota suci Syiah, Masyhad dan Qom, yang menggarisbawahi gawatnya situasi tersebut.



Dalam reaksi pertamanya terhadap insiden tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei menyerukan doa untuk Raisi dan rekan-rekannya namun mengatakan kepada masyarakat Iran untuk tidak khawatir.

“Rakyat Iran tidak perlu khawatir, tidak akan ada gangguan dalam urusan negara,” kata Khamenei.

Di Iran, pemimpin tertinggilah yang berhak memutuskan semua urusan negara, bukan presiden, termasuk kebijakan luar negeri dan program nuklir.

Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi pada Raisi, perubahan signifikan dalam kebijakan Republik Islam secara keseluruhan tidak mungkin terjadi.