Parlemen AS Capai Kesepakatan Sementara Hindari Shutdown

WASHINGTON - Para negosiator kongres Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan sementara untuk menghindari penutupan pemerintahan pada Sabtu (16/2). Meski demikian, sejumlah sumber menyatakan kesepakatan sementara itu tidak termasuk dana USD5,7 miliar yang diminta Presiden AS Donald Trump untuk dinding perbatasan.

“Kami mencapai kesepakatan secara prinsip untuk pendanaan program keamanan perbatasan hingga 30 September,” ungkap Senator dari Partai Republik Richard Shelby, dilansir Reuters. “Para staf kami sedang bekerja cepat untuk menyatukan semuanya,” papar Shelby tanpa memberi penjelasan lebih rinci tentang kesepakatan sementara itu.

Selain itu, masih belum jelas apakah Presiden Trump akan mendukung kesepakatan itu. Trump meminta dana USD5,7 miliar tahun ini untuk membantu membiayai dinding di perbatasan AS-Meksiko. Permintaan itu ditolak anggota kongres dari Partai Demokrat sehingga memicu 35 hari penutupan pemerintahan federal yang berakhir bulan lalu tanpa ada dana untuk dinding perbatasan.

Sumber dari kongres menjelaskan, isi kesepakatan sementara itu termasuk dana USD1,37 miliar untuk memasang pagar baru di sepanjang perbatasan bagian selatan. Jumlah tersebut sama dengan dana yang dialokasikan Kongres tahun lalu dan jauh dari jumlah yang diminta Trump.

Sumber itu menyatakan, tidak ada dana yang dialokasikan untuk dinding seperti yang dijanjikan Trump dalam kampanye presidennya pada pemilu 2016. Demokrat menganggap pembangunan dinding itu akan mahal dan tidak efektif.

Dua sumber kongres lain mengungkapkan, hanya desain terbaru yang dapat digunakan untuk konstruksi penghalang tambahan sepanjang 90 km. Desain itu termasuk pagar tonggak baja yang sudah digunakan sejak sebelum Trump menjadi presiden.

Beberapa saat setelah kesepakatan sementara itu tercapai di parlemen, Trump menggelar pawai di kota perbatasan El Paso, Texas, untuk menyatakan bahwa dinding itu dapat melindungi rakyat AS dari para penjahat, narkoba dan serangan hebat kafilah migran.

Trump menyatakan dia mendengar tentang kemajuan perundingan hanya beberapa saat sebelum dia naik ke panggung untuk berpidato. “Hanya agar Anda tahun, kita tetap akan membangun dinding. Mungkin kemajuan telah dibuat, mungkin tidak,” kata Trump.

Sesuai kesepakatan sementara itu, Demokrat bersedia menarik permintaan untuk menurunkan batas tempat tidur tahanan imigran di wilayah AS. Demokrat memprotes pemerintahan Trump yang menaikkan kapasitas tahanan sebagai cara mempercepat deportasi imigran ilegal yang mencari suaka sesuai hukum AS.

Namun, jumlah maksimal di perbatasan dan wilayah AS akan tetap sebanyak 40.520 tempat tidur. Sumber di kongres menjelaskan, meski ada batas maksimal, jumlah tersebut dapat bertambah hingga 49.057 tempat tidur dan sesuai kesepakatan, jumlah tersebut akan dikurangi sesuai batas yang disahkan.

Meski demikian, kesepakatan itu akan memberi Trump fleksibilitas menambah jumlahnya menjadi 52.000 tempat tidur jika diperlukan. “Saya harap pada Rabu (13/2) kita akan memiliki produk akhir,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat Nita Lowey.

Lowey menjelaskan dia telah berkomunikasi dengan Ketua DPR Nancy Pelosi yang menyatakan dia yakin telah membuat keputusan yang tepat. Trump sepakat membuka lagi pemerintahan bulan lalu selama tiga pekan sehingga para negosiator dapat mencapai kompromi tentang pendanaan pemerintah hingga akhir tahun fiskal pada 30 September demi menghindari penutupan pemerintahan lagi.

Sejumlah anggota parlemen yang memimpin negosiasi telah bertemu selama dua jam pada Senin (11/2). Mereka menyatakan ingin menyelesaikan kesepakatan untuk memberi waktu agar dapat disahkan DPR dan Senat serta mendapat tanda tangan Trump pada Jumat (15/2), saat pendanaan berakhir untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan beberapa lembaga federal lainnya.

Tanpa suntikan dana baru, berbagai lembaga federal itu akan menghentikan beberapa aktivitas, mulai perawatan taman nasional hingga publikasi data ekonomi yang penting bagi pasar keuangan. Saat penutupan pemerintahan yang berlangsung sejak 22 Desember hingga 25 Januari, sebanyak 800.000 pegawai federal tak mendapat gaji, meski sebagian besar masih harus bekerja.