Seorang Istri di Malaysia Bercerai setelah Suami Masuk Islam 24 Tahun Lalu
Rabu, 15 Mei 2024 - 19:12 WIB
loading...
A
A
A
“Bagaimanapun, meski mengetahui hal tersebut, dia memilih untuk tidak melanjutkan perceraian…dan bahkan terus menerima nafkah dari (suaminya), meski secara sporadis, setidaknya hingga tahun 2012,” kata hakim.
Menurut hakim, pilihan yang disengaja dari sang istri untuk mempertahankan ikatan perkawinan, meskipun ada perkembangan yang signifikan, melemahkan kredibilitas klaimnya bahwa perzinaan tidak dapat ditoleransi dan menyebabkan kehancuran pernikahan yang tidak dapat diperbaiki lagi.
Hakim mengatakan bahwa sebelum tanggal 15 Desember 2018, ketika salah satu pasangan masuk Islam, pasangan yang belum berpindah agama dapat mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Reformasi Hukum (Perkawinan dan Perceraian) tahun 1976.
Atas dasar itu, Peters mengatakan sang istri bisa saja mengajukan permohonan pembubaran pernikahannya ketika sang suami masuk Islam pada tahun 2000, atau segera setelahnya, baik atas dasar pindah agama atau perzinaan, namun gagal melakukannya.
Hakim juga mencatat bahwa sang suami pada tahun 2012 telah pergi ke pengadilan syariah untuk membubarkan pernikahannya, namun sang istri menolak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
Peters mengatakan bahwa setelah amandemen undang-undang yang mulai berlaku pada 15 Desember 2018, pasangan yang pindah agama juga dapat mengajukan permohonan cerai. Meski begitu, kata Peters, sang suami juga menunda pengajuan cerai ke Pengadilan Tinggi.
“Penundaan ini menunjukkan kurangnya urgensi pihak (suami) dalam menyelesaikan perceraiannya dengan (istri) di pengadilan perdata,”katanya.
Meski ada penundaan di kedua belah pihak, Peters mengatakan perpindahan agama sang suami membuat pasangan tersebut berhak bercerai, dan memerintahkan agar keputusan nisi segera disahkan.
Terkait pembagian harta perkawinan, Peters memerintahkan agar sang suami mengalihkan bagiannya atas rumah perkawinan pasangan tersebut di Setapak, Kuala Lumpur, kepada sang istri karena beberapa alasan.
Menurut hakim, pilihan yang disengaja dari sang istri untuk mempertahankan ikatan perkawinan, meskipun ada perkembangan yang signifikan, melemahkan kredibilitas klaimnya bahwa perzinaan tidak dapat ditoleransi dan menyebabkan kehancuran pernikahan yang tidak dapat diperbaiki lagi.
Hakim mengatakan bahwa sebelum tanggal 15 Desember 2018, ketika salah satu pasangan masuk Islam, pasangan yang belum berpindah agama dapat mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Reformasi Hukum (Perkawinan dan Perceraian) tahun 1976.
Atas dasar itu, Peters mengatakan sang istri bisa saja mengajukan permohonan pembubaran pernikahannya ketika sang suami masuk Islam pada tahun 2000, atau segera setelahnya, baik atas dasar pindah agama atau perzinaan, namun gagal melakukannya.
Hakim juga mencatat bahwa sang suami pada tahun 2012 telah pergi ke pengadilan syariah untuk membubarkan pernikahannya, namun sang istri menolak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
Peters mengatakan bahwa setelah amandemen undang-undang yang mulai berlaku pada 15 Desember 2018, pasangan yang pindah agama juga dapat mengajukan permohonan cerai. Meski begitu, kata Peters, sang suami juga menunda pengajuan cerai ke Pengadilan Tinggi.
“Penundaan ini menunjukkan kurangnya urgensi pihak (suami) dalam menyelesaikan perceraiannya dengan (istri) di pengadilan perdata,”katanya.
Meski ada penundaan di kedua belah pihak, Peters mengatakan perpindahan agama sang suami membuat pasangan tersebut berhak bercerai, dan memerintahkan agar keputusan nisi segera disahkan.
Terkait pembagian harta perkawinan, Peters memerintahkan agar sang suami mengalihkan bagiannya atas rumah perkawinan pasangan tersebut di Setapak, Kuala Lumpur, kepada sang istri karena beberapa alasan.
Lihat Juga :
