Menteri Israel Desak Mossad Lenyapkan Pemimpin Hamas di Seluruh Dunia
loading...
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mendesak Mossad untuk melenyapkan para pemimpin Hamas di seluruh dunia. Foto/BBC
A
A
A
TEL AVIV - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah mendesak badan intelijen Mossad untuk melenyapkan para pemimpin gerakan Perlawanan Palestina; Hamas, di seluruh dunia.
“Waktunya telah tiba bagi Mossad untuk kembali melakukan apa yang dilatihnya—melenyapkan pemimpin Hamas di seluruh dunia dan bukan melakukan negosiasi yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan merugikan keamanan Israel,” kata Smotrich.
Pernyataannya menyusul laporan media Israel yang merinci inisiatif rezim Zionis yang diusulkan oleh para perunding yang disampaikan kepada Kabinet Keamanan Israel mengenai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
“Dengan Hamas mulai sekarang kita hanya boleh berbicara dengan peluru dan bom,” ujar Smotrich, seperti dikutip dari Palestine Chronicle, Minggu (28/4/2024).
Dia juga menyerukan pasukan Israel untuk memasuki kota Rafah di Gaza selatan secepat dan sekuat mungkin. ”Dan kemudian melanjutkan penyerangan ke Jalur Gaza sampai kehancuran totalnya,” ujarnya.
“Ini penting untuk keamanan Israel dan ini juga satu-satunya kesempatan untuk memulangkan para korban penculikan. Cukup untuk membuang-buang waktu dan berjalan-jalan,” lanjut Smotrich.
Kabinet perang Israel mengungkapkan usulan kesepakatan baru pada hari Kamis untuk pertukaran tahanan dengan Hamas dan gencatan senjata di Jalur Gaza, menurut media Israel; Channel 13.
Inisiatif baru tersebut, yang belum diumumkan secara resmi, dilaporkan menuntut agar Hamas membebaskan lebih dari 20 sandera Israel.
Kesepakatan itu mungkin tidak mencakup pembebasan 40 sandera yang diminta Israel pada minggu-minggu sebelumnya, menurut laporan tersebut.
Laporan itu mengeklaim bahwa Mesir bersiap untuk mendorong kesepakatan tersebut, dan utusan Mesir akan tiba di Israel pada hari Jumat untuk membahas rinciannya. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Kairo mengenai laporan tersebut.
Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat sedang berusaha mencapai kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza ketika jeda pertama pertempuran hanya berlangsung seminggu pada akhir November tahun lalu. Hal ini mengakibatkan terbatasnya bantuan yang masuk ke Jalur Gaza serta pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Hamas menuntut diakhirinya serangan mematikan Israel di Gaza dan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut untuk kesepakatan pertukaran sandera-tahanan dengan Tel Aviv.
Smotrich pada hari Kamis juga menyerukan agar Otoritas Palestina (PA) digulingkan jika mereka terus mencari pengakuan di PBB dan penangkapan warga Israel oleh badan-badan internasional.
Dalam surat terbuka kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Smotrich juga memperingatkan bahwa jika perintah dikeluarkan untuk menangkap pejabat senior dan tentara Israel, dia akan menghentikan transfer dana ke Otoritas Palestina.
“Otoritas Palestina mendapat dorongan dan legitimasi atas tindakannya dari sikap pemerintahan [Presiden AS Joe] Biden yang mengabaikan Israel dalam konteks hukum melalui penerapan sanksi terhadap para pemukim, dan tampaknya juga terhadap IDF [Pasukan Pertahanan Israel], serta dari nada keras para pemimpin Eropa. negara-negara melawan Israel dalam konteks perang di Gaza,” tulis Times of Israel mengutip perkataan Smotrich.
Surat kabar itu mengatakan surat Smotrich datang sehari setelah Departemen Luar Negeri AS mengecam rencana Smotrich yang melaporkan rencana untuk melegalkan puluhan pos pemukiman ilegal di Tepi Barat yang saat ini ilegal.
“Waktunya telah tiba bagi Mossad untuk kembali melakukan apa yang dilatihnya—melenyapkan pemimpin Hamas di seluruh dunia dan bukan melakukan negosiasi yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan merugikan keamanan Israel,” kata Smotrich.
Pernyataannya menyusul laporan media Israel yang merinci inisiatif rezim Zionis yang diusulkan oleh para perunding yang disampaikan kepada Kabinet Keamanan Israel mengenai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
“Dengan Hamas mulai sekarang kita hanya boleh berbicara dengan peluru dan bom,” ujar Smotrich, seperti dikutip dari Palestine Chronicle, Minggu (28/4/2024).
Dia juga menyerukan pasukan Israel untuk memasuki kota Rafah di Gaza selatan secepat dan sekuat mungkin. ”Dan kemudian melanjutkan penyerangan ke Jalur Gaza sampai kehancuran totalnya,” ujarnya.
“Ini penting untuk keamanan Israel dan ini juga satu-satunya kesempatan untuk memulangkan para korban penculikan. Cukup untuk membuang-buang waktu dan berjalan-jalan,” lanjut Smotrich.
Kesepakatan Baru yang Diusulkan
Kabinet perang Israel mengungkapkan usulan kesepakatan baru pada hari Kamis untuk pertukaran tahanan dengan Hamas dan gencatan senjata di Jalur Gaza, menurut media Israel; Channel 13.
Inisiatif baru tersebut, yang belum diumumkan secara resmi, dilaporkan menuntut agar Hamas membebaskan lebih dari 20 sandera Israel.
Kesepakatan itu mungkin tidak mencakup pembebasan 40 sandera yang diminta Israel pada minggu-minggu sebelumnya, menurut laporan tersebut.
Laporan itu mengeklaim bahwa Mesir bersiap untuk mendorong kesepakatan tersebut, dan utusan Mesir akan tiba di Israel pada hari Jumat untuk membahas rinciannya. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Kairo mengenai laporan tersebut.
Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat sedang berusaha mencapai kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza ketika jeda pertama pertempuran hanya berlangsung seminggu pada akhir November tahun lalu. Hal ini mengakibatkan terbatasnya bantuan yang masuk ke Jalur Gaza serta pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Hamas menuntut diakhirinya serangan mematikan Israel di Gaza dan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut untuk kesepakatan pertukaran sandera-tahanan dengan Tel Aviv.
Ancaman terhadap PA
Smotrich pada hari Kamis juga menyerukan agar Otoritas Palestina (PA) digulingkan jika mereka terus mencari pengakuan di PBB dan penangkapan warga Israel oleh badan-badan internasional.
Dalam surat terbuka kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Smotrich juga memperingatkan bahwa jika perintah dikeluarkan untuk menangkap pejabat senior dan tentara Israel, dia akan menghentikan transfer dana ke Otoritas Palestina.
“Otoritas Palestina mendapat dorongan dan legitimasi atas tindakannya dari sikap pemerintahan [Presiden AS Joe] Biden yang mengabaikan Israel dalam konteks hukum melalui penerapan sanksi terhadap para pemukim, dan tampaknya juga terhadap IDF [Pasukan Pertahanan Israel], serta dari nada keras para pemimpin Eropa. negara-negara melawan Israel dalam konteks perang di Gaza,” tulis Times of Israel mengutip perkataan Smotrich.
Surat kabar itu mengatakan surat Smotrich datang sehari setelah Departemen Luar Negeri AS mengecam rencana Smotrich yang melaporkan rencana untuk melegalkan puluhan pos pemukiman ilegal di Tepi Barat yang saat ini ilegal.
(mas)
Lihat Juga :
