Isi Pidato PM India Narendra Modi yang Dicap Ujaran Kebencian terhadap Umat Islam

Modi pernah ditolak masuk ke AS pada tahun 2005 karena kedekatannya dengan pembantaian Gujarat tahun 2002 selama masa jabatannya sebagai menteri utama negara bagian tersebut dari tahun 2001 hingga 2014.

Kerusuhan yang bermuatan agama tersebut menyebabkan lebih dari 1.000 orang terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah Muslim.

Modi mengeklaim peran politik utama negaranya pada tahun 2014, dengan fokus pada pembangunan dan antikorupsi. Dia terpilih kembali dengan kemenangan telak pada tahun 2019 dengan agenda yang lebih nasionalis Hindu.

Ujaran kebencian anti-Muslim telah melonjak di India, dengan laporan terbaru dari kelompok penelitian India Hate Lab yang berbasis di Washington yang mencatat 668 kasus pada tahun 2023.

Meskipun terdapat 255 peristiwa yang terjadi pada paruh pertama tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 413 peristiwa pada paruh kedua tahun ini, atau meningkat sebesar 63%.

Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa 75% dari total kejadian pada tahun itu terjadi di negara bagian yang dikuasai BJP.

Sehubungan dengan pidato kampanye Modi pada hari Minggu, para pemimpin oposisi menyerukan Komisi Pemilihan Umum India (ECI) untuk menyelidiki apakah pidato tersebut melanggar kode etik mereka.

Kode etik tersebut menetapkan bahwa politisi tidak boleh menarik pemilih atas dasar “kasta” dan “perasaan komunal", dan mereka juga tidak boleh melakukan kampanye yang “memperburuk perbedaan atau menciptakan kebencian timbal balik atau menyebabkan ketegangan” antarkomunitas.