Najib Razak Jalani Tahanan Rumah, PM Anwar Ibrahim Tekankan Persatuan Malaysia

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menolak untuk terlibat dalam upaya mantan perdana menteri Najib Razak untuk menjalani sisa hukuman enam tahun penjaranya sebagai tahanan rumah.

“Keputusan harus diambil dalam rapat Dewan Pengampunan dan keputusan akhir Yang di-Pertuan Agong juga harus diambil dalam rapat tersebut,” kata Anwar dalam pidatonya pada konvensi HUT ke-25 Parti Keadilan Rakyat (PKR), dilansir The Star.

Dewan Pengampunan Malaysia terdiri dari Jaksa Agung, Ketua Menteri, dan maksimal tiga orang lainnya yang ditunjuk oleh raja atau penguasa negara tersebut. Dalam kasus Najib, Zaliha Mustafa – sebagai menteri wilayah federal – adalah bagian dari dewan yang meninjau pencalonan Najib.

Pada hari Minggu, Anwar juga menekankan bahwa hubungan antar partai dalam pemerintahan persatuan “stabil dan kuat” meskipun ada beberapa masalah yang perlu dinegosiasikan di luar Kabinet, merujuk pada pernyataan tertulis Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini, di mana ia mengaku telah melihat perintah kerajaan mendukung pencalonan Najib.

Pemerintahan persatuan ini terdiri dari koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar, Barisan Nasional (BN) – yang mana Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) merupakan salah satu partai komponennya – serta partai-partai dari negara bagian Borneo di Malaysia.



Anwar, yang juga presiden PKR, mengatakan bahwa “suara di luar (Kabinet) tidak selalu mewakili suara kepemimpinan”.

“Saya harus mengakui bahwa ada beberapa hal yang sedang terjadi di luar Kabinet. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda keretakan sekecil apa pun antara PH, UMNO-BN, Sabah, dan Sarawak,” imbuhnya, dilansir Malay Mail.

Ahmad Zahid adalah ketua koalisi BN, dan presiden partai UMNO yang dipimpin Najib. Dia adalah sekretaris politik Najib selama masa jabatannya sebagai menteri pemuda dan menteri pertahanan pada akhir tahun delapan puluhan dan awal tahun sembilan puluhan.

Anwar pertama kali mengatakan bahwa masalah sisa hukuman Najib berada di bawah yurisdiksi Dewan Pengampunan ketika berbicara kepada wartawan pada tanggal 19 April. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut.