Meski Bermusuhan, Assad Akui Suriah Lakukan Pertemuan dengan AS

DAMASKUS - Presiden Bashar al-Assad yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) blakblakan bahwa Suriah telah mengadakan pertemuan dari waktu ke waktu dengan Washington.

Itu sebagai upaya Suriah untuk mencari keterbukaan setelah lebih dari satu dekade terisolasi.

Amerika Serikat termasuk negara pertama yang memutuskan hubungan dengan Assad atas tuduhan melakukan penindasan terhadap protes anti-pemerintah yang memicu perang saudara pada tahun 2011. Setelah itu, banyak negara Barat dan Arab juga memutuskan hubungan dengan pemerintah Assad.

Namun tahun lalu Suriah kembali bergabung dengan Liga Arab, mencari hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Teluk yang kaya—yang merupakan sekutu AS—, dengan harapan mereka dapat membantu mendanai rekonstruksi—meskipun sanksi Barat kemungkinan akan menghalangi investasi.



“Amerika saat ini secara ilegal menduduki sebagian tanah kami...tapi kami bertemu dengan mereka dari waktu ke waktu, meskipun pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa,” kata Assad dalam sebuah perbincangan dengan seorang pejabat pro-Rusia dari wilayah Abkhazia yang memisahkan diri dari Georgia, yang diterbitkan oleh kantor berita SANA.

Assad tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut, atau apa yang dibahas.

“Selalu ada harapan: bahkan ketika kita tahu tidak akan ada hasil, kita harus mencobanya,” katanya ketika ditanya tentang kemungkinan memperbaiki hubungan Suriah dengan Barat, seperti dikutip AFP, Senin (22/4/2024).

Setelah perang saudara pecah di Suriah, Amerika Serikat memberlakukan serangkaian sanksi terhadap rezim Assad—yang telah menjadi negara paria di mata Barat pada masa pemerintahan ayah Assad, Hafez.

Pada tahun 2020, undang-undang AS yang dikenal sebagai Caesar Act mulai berlaku yang menghukum perusahaan mana pun yang bekerja dengan Assad.

Caesar Act, yang disertai dengan serangkaian sanksi AS terhadap warga Suriah yang dekat dengan Assad, bertujuan untuk memaksakan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mendorong solusi politik.

Washington juga berselisih dengan Damaskus mengenai dukungan AS terhadap otoritas Kurdi semi-otonom di timur laut Suriah, yang telah mempelopori perang melawan kelompok ISIS dengan dukungan dari koalisi internasional pimpinan AS.

Damaskus menuduh pemerintah Kurdi, yang menguasai sebagian besar ladang minyak utama negara itu, melakukan separatisme. Rezim Assad menuduh mereka sebagai pengkhianat karena kedekatan mereka dengan AS.

Pada tahun 2022, Presiden AS Joe Biden menuduh Suriah menahan jurnalis Amerika Austin Tice, yang diculik lebih dari satu dekade lalu di Damaskus, dan meminta pemerintah Suriah untuk membantu menjamin pembebasannya.

Kementerian Luar Negeri Suriah membantah menahan sejumlah warga Amerika, termasuk Tice.

Tice adalah jurnalis foto lepas yang bekerja untuk Agence France-Presse, McClatchy News, The Washington Post, CBS dan organisasi berita lainnya ketika dia ditahan di sebuah pos pemeriksaan dekat Damaskus pada 14 Agustus 2012.