Gunakan Hak Veto, AS Gagalkan Palestina Jadi Anggota PBB

“Kami percaya bahwa pengakuan terhadap negara Palestina tidak harus dilakukan pada awal sebuah proses baru, namun tidak harus pada akhir dari proses tersebut. Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang ada di Gaza,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada dewan tersebut.

Dewan Keamanan PBB telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, seluruh wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967.

Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, berargumentasi sebelum pemungutan suara bahwa diterimanya warga Palestina di PBB akan memperkuat solusi dua negara, bukan melemahkan solusi dua negara, dan menambahkan: “Perdamaian akan terwujud jika Palestina diikutsertakan, bukan jika Palestina disingkirkan.”

Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Abbas, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada tahun 2007.

Hamas mengutuk sikap AS dalam sebuah pernyataan dan meminta komunitas internasional untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan hak sah mereka untuk menentukan nasib mereka.

Israel mengatakan sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 orang disandera dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan otoritas kesehatan Gaza mengatakan Israel telah membunuh hampir 34.000 orang dalam serangannya di Gaza sejak saat itu.

“Kegagalan mencapai kemajuan menuju solusi dua negara hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan risiko bagi ratusan juta orang di kawasan ini, yang akan terus hidup di bawah ancaman kekerasan,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada dewan sebelumnya pada hari Kamis.