Deretan Sanksi Baru AS ke Iran, Salah Satunya Melemahkan Perekonomian
Kamis, 18 April 2024 - 22:22 WIB
loading...
A
A
A
Mantan Presiden Donald Trump menerapkan kembali sanksi AS yang dilonggarkan berdasarkan kesepakatan internasional mengenai program nuklir Teheran ketika ia menarik diri pada tahun 2018.
“Kita harus realistis bahwa dari sudut pandang AS, meski selalu ada lebih banyak sanksi yang bisa diterapkan, kita berada di dunia yang tekanan ekonominya semakin berkurang karena kita sudah menerapkan begitu banyak sanksi,” kata Harrell.
Baca Juga: 4 Senjata Pertahanan Iran dalam Menghadapi Potensi Serangan Balasan Israel
![Deretan Sanksi Baru AS ke Iran, Salah Satunya Melemahkan Perekonomian]()
Foto/Reuters
Para pemimpin Partai Republik di DPR menuduh Presiden Joe Biden gagal menegakkan tindakan yang ada dan mengatakan mereka akan mengambil serangkaian rancangan undang-undang untuk mempertajam sanksi terhadap Iran.
Diantaranya adalah undang-undang yang akan meningkatkan pengawasan kongres terhadap keringanan sanksi, memperketat pembatasan ekspor barang dan teknologi Amerika ke Iran dan mengharuskan pemerintah untuk memastikan pengecualian kemanusiaan terhadap sanksi tersebut tidak memfasilitasi tindakan terorisme atau proliferasi senjata pemusnah massal. .
Belum ada indikasi kapan, jika ada, tindakan tersebut akan menjadi undang-undang, yang memerlukan persetujuan Senat yang dipimpin Partai Demokrat dan tanda tangan Presiden Demokrat Joe Biden.
DPR pada Senin malam secara mayoritas meloloskan rancangan undang-undang yang disebut Undang-Undang Sanksi Energi Iran-Tiongkok, yang akan memperluas sanksi terhadap Iran dengan mewajibkan laporan tahunan untuk menentukan apakah lembaga keuangan Tiongkok telah berpartisipasi dalam transaksi minyak Iran. Perjanjian ini akan melarang lembaga-lembaga keuangan AS memiliki rekening di entitas Tiongkok mana pun yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.
RUU tersebut menghadapi masa depan yang tidak pasti di Senat.
“Kita harus realistis bahwa dari sudut pandang AS, meski selalu ada lebih banyak sanksi yang bisa diterapkan, kita berada di dunia yang tekanan ekonominya semakin berkurang karena kita sudah menerapkan begitu banyak sanksi,” kata Harrell.
Baca Juga: 4 Senjata Pertahanan Iran dalam Menghadapi Potensi Serangan Balasan Israel
3. Pengawasan Akan Diperluas
Foto/Reuters
Para pemimpin Partai Republik di DPR menuduh Presiden Joe Biden gagal menegakkan tindakan yang ada dan mengatakan mereka akan mengambil serangkaian rancangan undang-undang untuk mempertajam sanksi terhadap Iran.
Diantaranya adalah undang-undang yang akan meningkatkan pengawasan kongres terhadap keringanan sanksi, memperketat pembatasan ekspor barang dan teknologi Amerika ke Iran dan mengharuskan pemerintah untuk memastikan pengecualian kemanusiaan terhadap sanksi tersebut tidak memfasilitasi tindakan terorisme atau proliferasi senjata pemusnah massal. .
Belum ada indikasi kapan, jika ada, tindakan tersebut akan menjadi undang-undang, yang memerlukan persetujuan Senat yang dipimpin Partai Demokrat dan tanda tangan Presiden Demokrat Joe Biden.
DPR pada Senin malam secara mayoritas meloloskan rancangan undang-undang yang disebut Undang-Undang Sanksi Energi Iran-Tiongkok, yang akan memperluas sanksi terhadap Iran dengan mewajibkan laporan tahunan untuk menentukan apakah lembaga keuangan Tiongkok telah berpartisipasi dalam transaksi minyak Iran. Perjanjian ini akan melarang lembaga-lembaga keuangan AS memiliki rekening di entitas Tiongkok mana pun yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.
RUU tersebut menghadapi masa depan yang tidak pasti di Senat.
Lihat Juga :
