Akankah Resolusi Gencatan Senjata PBB Menghentikan Perang Israel di Gaza?

GAZA - Setelah lebih dari lima bulan pertempuran dan lima rancangan resolusi yang diveto, para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) berhasil mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Gaza.

Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara sementara 14 anggota DK PBB lainnya memberikan suara mendukung resolusi tersebut, yang diusulkan oleh 10 anggota terpilih dewan tersebut.

Resolusi tersebut menyerukan “gencatan senjata segera di bulan Ramadan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan”.

Pernyataan ini juga menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditangkap oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober. Pernyataan ini menekankan perlunya lebih banyak bantuan kemanusiaan yang mengalir ke Gaza dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Akankah Resolusi Gencatan Senjata PBB Menghentikan Perang Israel di Gaza?

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB Belum Cukup

Foto/Reuters

Meskipun menjanjikan setidaknya penghentian perang, resolusi tersebut dikritik oleh beberapa analis karena lebih bersifat simbolis daripada substansial dalam kemampuannya mengakhiri perang.

Nancy Okail, presiden lembaga pemikir Center for International Policy yang berbasis di AS, mengatakan kepada Ali Harb dari Al Jazeera bahwa meskipun resolusi tersebut penting, namun “masih sangat terlambat dan masih belum cukup”.

2. Resolusi DK PBB Mengikat

Foto/Reuters

Seluruh resolusi DK PBB dianggap mengikat, sesuai dengan Pasal 25 Piagam PBB yang telah diratifikasi oleh AS.

Namun, AS menggambarkan resolusi Senin itu sebagai resolusi yang tidak mengikat. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Washington sepenuhnya mendukung “beberapa tujuan penting dalam resolusi tidak mengikat ini”. Pada hari yang sama, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan kepada wartawan: “Ini adalah resolusi yang tidak mengikat”.

Hal ini telah dibantah oleh pejabat PBB lainnya dan anggota Dewan Keamanan. Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun mengatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat.

Wakil juru bicara PBB Farhan Haq menambahkan bahwa resolusi DK PBB adalah hukum internasional, “sehingga resolusi tersebut mengikat seperti halnya hukum internasional”.