Spanyol Tolak Ultimatum dari Pemerintah dan Rakyat Catalonia

MADRID - Pemerintah Spanyol menolak ultimatum dari pemerintah dan rakyat Catalonia untuk merdeka serta menentukan nasib sendiri. Madrid mendorong dialog yang lebih luas dengan Catalonia untuk menyelesaikan krisis separatisme. “Kita tidak menerima ultimatum (untuk memerdekakan diri),” kata Juru Bicara Pemerintah Spanyol Isabel Celaa dilansir Reuters.

“Pemerintahan otonomi ya, tapi kemerdekaan tidak,” katanya. Celaa mengungkapkan, kepala pemerintahan Catalonia tidak perlu menunggu hingga November untuk mengetahui jawaban Pemerintah Spanyol. Dia menuntut pemerintahan Catalonia harus menghadiri eksistensi sosial dan hak-hak bagi penduduk nasionalis dan nonnasionalis.

“Kita harus menginginkan pemerintahan Catalonia, sekali lagi, bahwa masyarakat yang terpecah adalah masyarakat tanpa masa depan,” katanya. Kepala pemerintahan regional Catalonia Quim Torra sebelumnya mendorong Madrid menyepakati referendum kemerdekaan.

Selain itu, Torra juga mengancam akan menarik dukungan kepada Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez jika dia tidak setuju dengan mekanisme kemerdekaan dalam waktu satu bulan.

Pernyataan Torra itu diungkapkan di depan Kongres Spanyol yang bisa berimbas pada pemilu lebih cepat di Spanyol. “Jika tidak ada kesepakatan referendum, partai-partai propemerintah tidak akan menjamin stabilitas di dalam Kongres. Kesabaran rakyat Catalonia tidak tak terbatas,” ujar Torra.

Pemerintahan Sanchez dari Partai Sosialis (PSOE) hanya memiliki 84 anggota parlemen dari 350 kursi anggota parlemen. Dia juga menjadi PM setelah menggulingkan Mariano Rajoy melalui pemungutan suara pemakzulan.

Namun, Sanchez mengabaikan ancaman itu. “Saya berencana berkuasa hingga 2020,” tuturnya. Berbicara di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sanchez mengungkapkan, jika Catalonia memilih jalur konflik, penyelesaian secara politik akan segera berakhir.

“Kekerasan bukan jalannya,” ujarnya. SanchezjugamemintaTorra agar tidak membahayakan normalisasi politik dengan mendorong kaum radikal untuk menguasai institusi yang mewakili rakyat Catalonia.

Sumber di pemerintahan Spanyol, ultimatum dan ketegangan antara Barcelona dan Madrid merupakan respons atas kritikan tajam terhadap Torra. Bagaimanapun Torra ingin menunjuk adanya musuh di luar untuk mencegah terjadinya perpecahan internal di antara pergerakan prokemerdekaan. “Kita mengetahui di satu sisi ada retorika emosi.

Di sisi lain, ada fakta. Komite bilateral akan menunjukkan hasil,” kata Celaa. Dia mengungkapkan pentingnya menjaga komunikasi antara Madrid dan Barcelona. “Pemerintahan Sanchez akan memprioritas komunikasi tersebut,” ujarnya.

Selama pemerintahan Mariano Rajoy, pemerintahan Catalonia menggelar referendum pada 1 Oktober 2017. Sebelum kemudian deklarasi kemerdekaan dilaksanakan di parlemen regional Catalonia.

Madrid menunda operasional pemerintahan Catalonia dan menyerukan pemilu dipercepat. Kelompok prokemerdekaan tetap menguasai kursi parlemen regional sebesar 48%.

Kekerasan yang berlangsung saat peringatan satu tahun referendum kemerdekaan Catalonia juga disayangkan Torra. Dia mengkritik tindakan kekerasan itu.

Padahal di depan para pendukung kemerdekaan, Torra mendukung Komite Pembela Republik (CDR), organisasi mandiri yang menggelar aksi demonstrasi, untuk terus melakukan tekanan.

Kelompok pendukung kemerdekaan Catalonia meminta Torra mengundurkan diri. Mereka menuding Torra memanfaatkan polisi Catalonia untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Sedangkan kelompok partai lainnya menuntut Torra mundur karena mendorong terjadinya kekerasan di jalanan.

Sementara itu, parlemen Catalonia memilih menolak perintah Mahkamah Agung Spanyol yang melarang mantan pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dan lima politikus prokemerdekaan dari jabatan publik.

Langkah itu bertentangan dengan sikap Madrid yang ingin memenjarakan para pemimpin kelompok prokemerdekaan. Berdasarkan survei terbaru pada Juli menyebutkan 46,7% warga Catalonia menginginkan kemerdekaan.