Hamas Respons Rencana Gencatan Senjata yang Didukung AS

BEIRUT - Hamas menolak kerangka proposal yang ditengahi secara internasional mengenai gencatan senjata sementara di Jalur Gaza.

Kelompok perlawanan Palestina itu mengatakan pertukaran tahanan tidak dapat dilakukan sampai tuntutan mereka, termasuk penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayah kantong Palestina, dipenuhi.

“Kami telah menegaskan syarat-syarat kami untuk gencatan senjata: penarikan penuh dari sektor ini, kembalinya para pengungsi ke daerah yang mereka tinggalkan, terutama di wilayah utara, dan penyediaan bantuan, pertolongan, dan rekonstruksi yang memadai,” tegas pemimpin senior Hamas Osama Hamdan pada Selasa (5/3/2024) saat konferensi pers di Beirut.

Hamdan menyampaikan komentarnya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Hamas harus menerima usulan gencatan senjata, yang akan menghentikan perang dengan Israel setidaknya selama enam pekan, menjelang Ramadan.

Mediator AS, Mesir dan Qatar berusaha menjadi perantara kesepakatan untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan memungkinkan pertukaran sandera Hamas dengan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Meskipun pemerintah Israel dilaporkan telah menyetujui kerangka usulan gencatan senjata, tuntutan agar negara Zionis itu menarik semua pasukannya dan mulai membangun kembali lingkungan yang rata di Gaza tampaknya tidak diterima.



Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras gencatan senjata apa pun hanya akan menunda “kemenangan total” pasukannya untuk sementara waktu, yang berarti harus melenyapkan Hamas, membebaskan para sandera, dan memastikan Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel.

“Hamas perlu membatalkan tuntutan gilanya untuk memungkinkan gencatan senjata sementara,” ujar Netanyahu.

Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa perunding Israel telah bekerja sama dengan mediator dan “tawaran rasional” telah diberikan kepada Hamas.