Menlu Retno Kecam Wacana Israel Mengebom Nuklir Gaza
Selasa, 27 Februari 2024 - 09:38 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengecam wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel terhadap warga Gaza, Palestina. Foto/Anadolu via REUTERS
A
A
A
JENEWA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi mengecam wacana penggunaan senjata nuklir oleh menteri Zionis Israel dalam perang brutalnya di Jalur Gaza, Palestina.
Kecaman itu disampaikan Retno ketika menjadi pembicara High-Level Segment Conference on Disarmament (CD) Sidang Dewan HAM PBB ke-55 di Jenewa, Swiss, pada hari Senin. Indonesia saat ini memegang posisi Presiden dari CD.
“saya sampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza,” kata Menlu Retno, yang keterangan tertulisnya dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Selasa (27/2/2024).
“Saya juga mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa. Terakhir, saya sampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament,” papar diplomat top Indonesia tersebut.
Baca Juga: Menteri Sayap Kanan Israel: Menjatuhkan Bom Nuklir ke Gaza Adalah Pilihan
Wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel dalam perangnya di Gaza telah berkali-kali disampaikan oleh Menteri Warisan Budaya Israel Amihay Eliyahu. Salah satu seruannya, yang memicu kecaman banyak pihak, disampaikan November 2023 lalu.
"Itu salah satu caranya," katanya dalam wawancara radio, mengacu pada opsi serangan nuklir terhadap Gaza.
Dalam wawancara itu disebutkan bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera yang ditahan sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.
“Dalam perang, Anda harus menanggung akibatnya,” jawab sang menteri, seraya menambahkan bahwa dia berdoa agar para sandera kembali.
Israel sendiri menerapkan kebijakan ambigu terkait kepemilikan senjata nuklir, yakni tidak mengonfirmasi dan juga tidak membantahnya.
Dalam pernyataan nasional Indonesia, Retno menyampaikan bahwa Dewan HAM PBB harus menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.
“Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA, sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” katanya.
Dalam forum tersebut, Retno menyampaikan beberapa pesan utama Indonesia.
“Pertama, perlunya memperkuat komitmen terhadap perlucutan senjata global. Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan siap mendorong universalisasinya,” ujarnya.
“Indonesia mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT),” lanjut dia.
Indonesia, sambung Retno, bersama-sama dengan negara ASEAN terus mendorong penandatanganan segera Protokol SEANWFZ oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5.
“Hal kedua yang saya sampaikan adalah perlunya fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan hal-hal yang justru memecah. Negara-negara harus terus mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata, baik dari sisi prosedural maupun substantif,” katanya.
Ketiga, imbuh Retno, perlunya mengatasi tantangan-tantangan keamanan baru. Menurutnya, Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap lanskap keamanan yang terus berubah.
”Termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa,” ujarnya.
Kecaman itu disampaikan Retno ketika menjadi pembicara High-Level Segment Conference on Disarmament (CD) Sidang Dewan HAM PBB ke-55 di Jenewa, Swiss, pada hari Senin. Indonesia saat ini memegang posisi Presiden dari CD.
“saya sampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza,” kata Menlu Retno, yang keterangan tertulisnya dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Selasa (27/2/2024).
“Saya juga mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa. Terakhir, saya sampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament,” papar diplomat top Indonesia tersebut.
Baca Juga: Menteri Sayap Kanan Israel: Menjatuhkan Bom Nuklir ke Gaza Adalah Pilihan
Wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel dalam perangnya di Gaza telah berkali-kali disampaikan oleh Menteri Warisan Budaya Israel Amihay Eliyahu. Salah satu seruannya, yang memicu kecaman banyak pihak, disampaikan November 2023 lalu.
"Itu salah satu caranya," katanya dalam wawancara radio, mengacu pada opsi serangan nuklir terhadap Gaza.
Dalam wawancara itu disebutkan bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera yang ditahan sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.
“Dalam perang, Anda harus menanggung akibatnya,” jawab sang menteri, seraya menambahkan bahwa dia berdoa agar para sandera kembali.
Israel sendiri menerapkan kebijakan ambigu terkait kepemilikan senjata nuklir, yakni tidak mengonfirmasi dan juga tidak membantahnya.
Dalam pernyataan nasional Indonesia, Retno menyampaikan bahwa Dewan HAM PBB harus menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.
“Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA, sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” katanya.
Dalam forum tersebut, Retno menyampaikan beberapa pesan utama Indonesia.
“Pertama, perlunya memperkuat komitmen terhadap perlucutan senjata global. Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan siap mendorong universalisasinya,” ujarnya.
“Indonesia mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT),” lanjut dia.
Indonesia, sambung Retno, bersama-sama dengan negara ASEAN terus mendorong penandatanganan segera Protokol SEANWFZ oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5.
“Hal kedua yang saya sampaikan adalah perlunya fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan hal-hal yang justru memecah. Negara-negara harus terus mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata, baik dari sisi prosedural maupun substantif,” katanya.
Ketiga, imbuh Retno, perlunya mengatasi tantangan-tantangan keamanan baru. Menurutnya, Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap lanskap keamanan yang terus berubah.
”Termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa,” ujarnya.
(mas)
Lihat Juga :
