Kebencian Anti-Muslim di India Melonjak Drastis
Senin, 26 Februari 2024 - 18:18 WIB
loading...
Sentimen kebencian anti-Muslim di India meningkat drastis. Foto/Reuters
A
A
A
NEW DELHI - Ujaran kebencian anti-Muslim di India meningkat sebesar 62% pada paruh kedua tahun 2023. Itu terungkap dalam penelitian yang berbasis di Washington.
Salah satu pemicunya adalah perang Israel-Gaza berperan dalam tiga bulan terakhir.
India Hate Lab mendokumentasikan 668 insiden ujaran kebencian yang menargetkan Muslim pada tahun 2023, 255 di antaranya terjadi pada paruh pertama tahun ini, sementara 413 terjadi dalam enam bulan terakhir tahun 2023.
Sekitar 75%, atau 498, dari insiden tersebut terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, menurut laporan tersebut. Negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh merupakan negara bagian yang paling banyak menyebarkan ujaran kebencian.
Antara tanggal 7 Oktober – ketika kelompok Islam Palestina Hamas menyerang Israel, memicu konflik di Jalur Gaza ketika Israel membalas – dan tanggal 31 Desember, terdapat 41 insiden ujaran kebencian terhadap Muslim India yang menyebutkan perang tersebut. Itu menyumbang sekitar 20% ujaran kebencian dalam tiga bulan terakhir tahun 2023.
Kelompok peneliti tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan definisi ujaran kebencian yang ditetapkan PBB – bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut termasuk agama, etnis, kebangsaan, ras atau gender.
Baca Juga: Kereta Api Barang di India Melaju hingga 70 Km Tanpa Masinis
Kelompok hak asasi manusia menuduh adanya penganiayaan terhadap umat Islam di bawah pemerintahan Modi, yang menjadi perdana menteri pada tahun 2014 dan diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan setelah pemilu tahun 2024.
Mereka menunjuk pada undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang oleh kantor hak asasi manusia PBB disebut “diskriminatif secara fundamental, membuka tab baru;” undang-undang anti-konversi, membuka tab baru yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi; dan pencabutan pada tahun 2019, membuka tab baru terhadap status khusus Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.
Ada juga pembongkaran properti Muslim, membuka tab baru atas nama penghapusan konstruksi ilegal dan larangan mengenakan jilbab, membuka tab baru di ruang kelas di Karnataka ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.
Pemerintahan Modi menyangkal kehadirannya, membuka tabir baru terhadap pelecehan terhadap kelompok minoritas dan mengatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk menguntungkan seluruh rakyat India. Kedutaan Besar India di Washington dan Kementerian Luar Negeri India tidak menanggapi permintaan komentar.
India Hate Lab mengatakan pihaknya melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi video ujaran kebencian yang diposting di media sosial, dan mengumpulkan data insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media India.
Salah satu pemicunya adalah perang Israel-Gaza berperan dalam tiga bulan terakhir.
India Hate Lab mendokumentasikan 668 insiden ujaran kebencian yang menargetkan Muslim pada tahun 2023, 255 di antaranya terjadi pada paruh pertama tahun ini, sementara 413 terjadi dalam enam bulan terakhir tahun 2023.
Sekitar 75%, atau 498, dari insiden tersebut terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, menurut laporan tersebut. Negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh merupakan negara bagian yang paling banyak menyebarkan ujaran kebencian.
Antara tanggal 7 Oktober – ketika kelompok Islam Palestina Hamas menyerang Israel, memicu konflik di Jalur Gaza ketika Israel membalas – dan tanggal 31 Desember, terdapat 41 insiden ujaran kebencian terhadap Muslim India yang menyebutkan perang tersebut. Itu menyumbang sekitar 20% ujaran kebencian dalam tiga bulan terakhir tahun 2023.
Kelompok peneliti tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan definisi ujaran kebencian yang ditetapkan PBB – bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut termasuk agama, etnis, kebangsaan, ras atau gender.
Baca Juga: Kereta Api Barang di India Melaju hingga 70 Km Tanpa Masinis
Kelompok hak asasi manusia menuduh adanya penganiayaan terhadap umat Islam di bawah pemerintahan Modi, yang menjadi perdana menteri pada tahun 2014 dan diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan setelah pemilu tahun 2024.
Mereka menunjuk pada undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang oleh kantor hak asasi manusia PBB disebut “diskriminatif secara fundamental, membuka tab baru;” undang-undang anti-konversi, membuka tab baru yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi; dan pencabutan pada tahun 2019, membuka tab baru terhadap status khusus Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.
Ada juga pembongkaran properti Muslim, membuka tab baru atas nama penghapusan konstruksi ilegal dan larangan mengenakan jilbab, membuka tab baru di ruang kelas di Karnataka ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.
Pemerintahan Modi menyangkal kehadirannya, membuka tabir baru terhadap pelecehan terhadap kelompok minoritas dan mengatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk menguntungkan seluruh rakyat India. Kedutaan Besar India di Washington dan Kementerian Luar Negeri India tidak menanggapi permintaan komentar.
India Hate Lab mengatakan pihaknya melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi video ujaran kebencian yang diposting di media sosial, dan mengumpulkan data insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media India.
(ahm)
Lihat Juga :
