PM Israel Akan Tumbang setelah Perang Gaza Berakhir

GAZA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak akan dapat mempertahankan kekuasaan setelah militer negara tersebut menyelesaikan operasinya melawan Hamas di Gaza. Demikian klaim media Ynet, mengutip sumber anonim di partai Likud yang dipimpinnya.

Di tengah meningkatnya seruan untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal, pemimpin Israel tersebut bersikeras pada hari Sabtu bahwa sekarang “bukanlah waktunya untuk berpolitik,” dan mengisyaratkan bahwa pemungutan suara berikutnya akan dilakukan “dalam beberapa tahun.”

Berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa peringkat dukungan terhadap Netanyahu dan partai Likudnya telah menurun sejak militan Hamas melakukan serangan mendadak yang mematikan ke wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.



Pada bulan Desember lalu, Institut Demokrasi Israel, mengutip hasil survei, mengklaim bahwa lebih dari dua pertiga warga Israel menginginkan pemilihan umum diadakan segera setelah permusuhan di Gaza berakhir.

Sebuah survei yang dilakukan awal bulan ini menunjukkan bahwa partai-partai oposisi akan mendapatkan sebanyak 75 dari 120 kursi parlemen Israel jika pemilu diadakan sekarang.

Dalam laporannya pada hari Sabtu, Ynet mengutip seorang anggota senior Likud yang tidak disebutkan namanya yang memperkirakan bahwa “siapa pun yang menjadi perdana menteri pada tanggal 7 Oktober akan menyelesaikan jabatannya pada akhir perang.”

Staf lain dari partai Netanyahu diduga berpendapat bahwa “tidak peduli seberapa banyak Netanyahu menunda akhir perang dan seberapa besar dia tidak menginginkannya, pada akhir perang ini kita akan mengadakan pemilu.”

Menurut media tersebut, petinggi Likud yang tidak disebutkan namanya itu menambahkan bahwa perdana menteri akan dipaksa untuk mengadakan pemilihan umum cepat baik oleh anggota kekuatan politiknya sendiri atau oleh partai lain yang membentuk koalisi yang berkuasa, dengan semua orang memahami bahwa “inilah yang sedang terjadi.” terjadi.”

Berbicara pada konferensi pers pada hari Sabtu, Netanyahu menolak seruan untuk mengadakan pemilu cepat, dan bersikeras bahwa pemungutan suara untuk Knesset harus dilakukan sesuai jadwal, yaitu pada bulan Oktober 2026.