Siapa Junta Myanmar? Ini Profil Min Aung Hlaing
loading...
A
A
A
Pada Juni 2010, Min Aung Hlaing menggantikan Jenderal Shwe Mann sebagai Kepala Staf Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Karena prestasi dan kedekatannya dengan para politisi Myanmar, posisi Min Aung Hlaing kian melesat di militer.
Bahkan pada tahun 2014, ketika dirinya mendekati usia 60 tahun, yang merupakan usia wajib pensiun bagi perwira militer, Dewan Departemen Pertahanan Angkatan Bersenjata mengeluarkan arahan yang memungkinkan Min Aung Hlaing memperpanjang usia pensiun wajibnya menjadi 65 tahun.
Sebagai panglima militer, Min Aung Hlaing adalah salah satu tokoh paling berkuasa di Myanmar. Hingga diketahui jika dirinya mulai tertarik untuk masuk ke kursi pemerintahan.
Pada November 2020, Min Aung Hlaing melontarkan serangkaian komentar publik yang mempertanyakan keabsahan pemilu 2020 mendatang, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.
Tanggal 1 Februari 2021, Min Aung Hlaing menahan para pemimpin terpilih termasuk Presiden Win Myint, Anggota Dewan Negara Aung San Suu Kyi dan menyatakan dirinya sebagai panglima tertinggi Myanmar.
Langkah ini dilakukan satu hari sebelum para anggota parlemen yang dipilih secara demokratis dijadwalkan untuk dilantik sebagai anggota Majelis Persatuan.
Enam bulan setelah kudeta, tepatnya pada 1 Agustus 2021, Min Aung Hlaing membentuk pemerintahan sementara dan menetapkan dirinya sebagai perdana menteri negara tersebut.
Namun dari kudeta tersebut justru memunculkan masalah baru di Myanmar. Masalah ini bermula ketika Min Aung Hlaing enggan menyerahkan kekuasaan daruratnya dan dianggap telah menunda pemilu baru.
Tidak hanya itu, Min Aung Hlaing telah menimbulkan kontroversi karena aset bisnis keluarganya yang mulai membesar ketika dirinya mulai menjabat sebagai pemimpin junta militer. Banyak pihak membuat banyak klaim yang menyudutkannya sebagai pemimpin yang korup.
Baca juga: Putin: Rusia Hampir Mendapatkan Vaksin Kanker
Karena prestasi dan kedekatannya dengan para politisi Myanmar, posisi Min Aung Hlaing kian melesat di militer.
Bahkan pada tahun 2014, ketika dirinya mendekati usia 60 tahun, yang merupakan usia wajib pensiun bagi perwira militer, Dewan Departemen Pertahanan Angkatan Bersenjata mengeluarkan arahan yang memungkinkan Min Aung Hlaing memperpanjang usia pensiun wajibnya menjadi 65 tahun.
Sebagai panglima militer, Min Aung Hlaing adalah salah satu tokoh paling berkuasa di Myanmar. Hingga diketahui jika dirinya mulai tertarik untuk masuk ke kursi pemerintahan.
Pada November 2020, Min Aung Hlaing melontarkan serangkaian komentar publik yang mempertanyakan keabsahan pemilu 2020 mendatang, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.
Tanggal 1 Februari 2021, Min Aung Hlaing menahan para pemimpin terpilih termasuk Presiden Win Myint, Anggota Dewan Negara Aung San Suu Kyi dan menyatakan dirinya sebagai panglima tertinggi Myanmar.
Langkah ini dilakukan satu hari sebelum para anggota parlemen yang dipilih secara demokratis dijadwalkan untuk dilantik sebagai anggota Majelis Persatuan.
Enam bulan setelah kudeta, tepatnya pada 1 Agustus 2021, Min Aung Hlaing membentuk pemerintahan sementara dan menetapkan dirinya sebagai perdana menteri negara tersebut.
Namun dari kudeta tersebut justru memunculkan masalah baru di Myanmar. Masalah ini bermula ketika Min Aung Hlaing enggan menyerahkan kekuasaan daruratnya dan dianggap telah menunda pemilu baru.
Tidak hanya itu, Min Aung Hlaing telah menimbulkan kontroversi karena aset bisnis keluarganya yang mulai membesar ketika dirinya mulai menjabat sebagai pemimpin junta militer. Banyak pihak membuat banyak klaim yang menyudutkannya sebagai pemimpin yang korup.
Baca juga: Putin: Rusia Hampir Mendapatkan Vaksin Kanker
Lihat Juga :
