Mengapa Arab Saudi dan UEA Pernah Menginginkan Pakta Pertahanan yang Formal dengan AS?
Kamis, 15 Februari 2024 - 15:15 WIB
loading...
A
A
A
“Dengan tidak adanya terobosan nyata (seperti pengakuan Saudi terhadap Israel), sulit untuk melihat pemerintahan Biden mengajukan perjanjian apa pun, bahkan komitmen yang lebih lemah… kepada Senat,” kata Des Roches kepada CNN. Presiden bisa menawarkan beberapa konsesi tanpa ratifikasi Senat, katanya, tapi hal itu tidak akan memenuhi persyaratan negara-negara Teluk.
“Saudi dan negara-negara lain telah melihat bagaimana perjanjian non-perjanjian dapat dibatalkan,” katanya, merujuk pada persepsi negara-negara Teluk bahwa AS melepaskan diri dari kawasan. “(Mereka) kemungkinan besar tidak akan puas dengan komitmen perjanjian yang mengikat.”
![Mengapa Arab Saudi dan UEA Pernah Menginginkan Pakta Pertahanan yang Formal dengan AS?]()
Foto/Reuters
Beberapa ahli mengatakan bahwa perjanjian apa pun dengan AS akan berdampak pada otonomi negara-negara Teluk atas urusan pertahanan mereka sendiri, karena pemerintahan Biden kemungkinan akan meminta jaminan bahwa sekutu-sekutu Arabnya mengurangi keterlibatan dengan negara-negara pesaing seperti China dan Rusia, yang keduanya telah mendukung hal tersebut.
UEA pada tahun 2021 menangguhkan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membeli jet tempur F-35 buatan AS di tengah meningkatnya rasa frustrasi Abu Dhabi terhadap upaya Washington untuk membatasi penjualan teknologi Tiongkok ke negara Teluk tersebut. Pada saat itu, penjualan tersebut dipandang sebagai landasan keputusan UEA untuk menormalisasi hubungan dengan Israel setahun sebelumnya.
Ketika ditanya apakah UEA masih tertarik untuk membeli jet F-35 dari AS, Gargash pada bulan lalu mengatakan hal itu, namun menekankan bahwa ada “persyaratan kedaulatan” yang perlu diselesaikan dengan AS.
Des Roches mengatakan bahwa dengan pakta keamanan baru, AS kemungkinan akan meminta negara-negara Teluk untuk “membatasi penggunaan teknologi China apa pun yang berpotensi membahayakan persenjataan AS yang digunakan di negara-negara Teluk.”
Namun negara-negara Teluk, katanya, “kemungkinan akan menganggap pembatasan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka.”
Namun demikian, kata Samaan, tuntutan akan pengaturan keamanan baru dengan AS menunjukkan bahwa Washington tetap menjadi titik temu pertama bagi negara-negara Teluk dalam hal keamanan, meskipun ada ancaman untuk mencari alternatif lain.
“Kami kembali menjalankan bisnis seperti biasa,” katanya, di lansir CNN. Padahal, negara-negara Teluk beralih ke Washington dan meminta paket keamanan yang lebih besar – meskipun retorika publik baru-baru ini menunjukkan adanya keterputusan antara apa yang negara-negara tersebut akan katakan secara terbuka dan apa yang sebenarnya mereka inginkan.
“Saudi dan negara-negara lain telah melihat bagaimana perjanjian non-perjanjian dapat dibatalkan,” katanya, merujuk pada persepsi negara-negara Teluk bahwa AS melepaskan diri dari kawasan. “(Mereka) kemungkinan besar tidak akan puas dengan komitmen perjanjian yang mengikat.”
6. Mengurangi Keterlibatan China dan Rusia
Foto/Reuters
Beberapa ahli mengatakan bahwa perjanjian apa pun dengan AS akan berdampak pada otonomi negara-negara Teluk atas urusan pertahanan mereka sendiri, karena pemerintahan Biden kemungkinan akan meminta jaminan bahwa sekutu-sekutu Arabnya mengurangi keterlibatan dengan negara-negara pesaing seperti China dan Rusia, yang keduanya telah mendukung hal tersebut.
UEA pada tahun 2021 menangguhkan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membeli jet tempur F-35 buatan AS di tengah meningkatnya rasa frustrasi Abu Dhabi terhadap upaya Washington untuk membatasi penjualan teknologi Tiongkok ke negara Teluk tersebut. Pada saat itu, penjualan tersebut dipandang sebagai landasan keputusan UEA untuk menormalisasi hubungan dengan Israel setahun sebelumnya.
Ketika ditanya apakah UEA masih tertarik untuk membeli jet F-35 dari AS, Gargash pada bulan lalu mengatakan hal itu, namun menekankan bahwa ada “persyaratan kedaulatan” yang perlu diselesaikan dengan AS.
Des Roches mengatakan bahwa dengan pakta keamanan baru, AS kemungkinan akan meminta negara-negara Teluk untuk “membatasi penggunaan teknologi China apa pun yang berpotensi membahayakan persenjataan AS yang digunakan di negara-negara Teluk.”
Namun negara-negara Teluk, katanya, “kemungkinan akan menganggap pembatasan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka.”
Namun demikian, kata Samaan, tuntutan akan pengaturan keamanan baru dengan AS menunjukkan bahwa Washington tetap menjadi titik temu pertama bagi negara-negara Teluk dalam hal keamanan, meskipun ada ancaman untuk mencari alternatif lain.
“Kami kembali menjalankan bisnis seperti biasa,” katanya, di lansir CNN. Padahal, negara-negara Teluk beralih ke Washington dan meminta paket keamanan yang lebih besar – meskipun retorika publik baru-baru ini menunjukkan adanya keterputusan antara apa yang negara-negara tersebut akan katakan secara terbuka dan apa yang sebenarnya mereka inginkan.
(ahm)
Lihat Juga :
