Perang Gaza Memanas, Menlu AS Sambangi Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman

RIYADH - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menemui Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh pada hari Senin. Kunjungan berlangsung ketika perang Israel-Hamas terus memanas di Gaza, Palestina.

Di Jalur Gaza, para warga Palestina yang berkerumun di bawah pengeboman militer Zionis mengatakan mereka berharap kunjungan Blinken pada akhirnya akan menghasilkan gencatan senjata.

Mereka juga berharap kunjungan diplomat top Amerika itu untuk mencegah ancaman serangan baru Israel terhadap tempat perlindungan terakhir di tepi wilayah kantong tersebut.

Mengutip Al Arabiya, Selasa (6/2/2024), pertemuan Blinken dengan penguasa de facto Arab Saudi itu berlangsung sekitar dua jam.



Blinken tidak menanggapi pertanyaan yang diteriakkan para wartawan tentang bagaimana kelanjutannya saat dia kembali ke hotelnya, namun malah melambaikan tangan.

“Menteri menggarisbawahi pentingnya mengatasi kebutuhan kemanusiaan di Gaza dan mencegah penyebaran konflik lebih lanjut,” kata Departemen Luar Negeri AS setelah pertemuan tersebut.

Blinken juga akan mengunjungi Mesir, Qatar, Israel dan Tepi Barat yang diduduki Israel minggu ini.

Dia akan mendorong pembicaraan yang dimediasi Mesir dan Qatar dengan Hamas mengenai kesepakatan untuk membebaskan para sandera asal Israel yang ditahan di Gaza.

Turnya ke Timur Tengah, yang kelima sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang besar di Gaza, terjadi pada periode yang oleh para pejabat senior AS digambarkan sebagai salah satu periode paling berbahaya bagi kawasan Timur Tengah dalam beberapa dekade.

Konflik ini meningkat ketika kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran menyerang pasukan AS di Irak dan Suriah, sementara kelompok Houthi Yaman menyerang rute pelayaran di Laut Merah.

AS telah melakukan serangan balasan terhadap kelompok milisi yang didukung Iran di Suriah dan Irak sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak pekan lalu di Yordania yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya.

Blinken tetap akan mencoba untuk memperkuat pesan bahwa pemerintahan Joe Biden tidak bermaksud berperang dengan Iran atau ingin konflik menyebar lebih jauh meskipun ada seruan dari beberapa oposisi Partai Republik di Kongres yang menganjurkan serangan terhadap wilayah Iran.

Pentagon juga mengatakan pihaknya tidak yakin Teheran juga menginginkan perang. Iran sejauh ini menghindari peran langsung apa pun dalam konflik tersebut, meskipun Teheran mendukung kelompok-kelompok milisi yang memusuhi Amerika.

"Prioritas utamanya adalah bagi Blinken untuk menyampaikan pesan langsung ke negara-negara di kawasan bahwa Amerika Serikat tidak ingin konflik meningkat dan tidak akan memperburuk konflik,” kata seorang pejabat senior AS kepada wartawan dalam perjalanan ke Riyadh.

“Penting untuk hadir dan mengatakannya secara langsung," katanya lagi.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada hari Minggu menolak untuk menjelaskan apakah Amerika Serikat akan menyerang situs-situs di Iran.

Dia mengatakan Washington tidak melihat adanya perang yang lebih luas, namun akan terus merespons jika diserang.

Lebih dari 130 sandera masih ditahan di Gaza, dan kemungkinan pembebasan mereka oleh Hamas adalah salah satu isu yang dibahas dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan Amerika Serikat, dengan imbalan jeda kemanusiaan.

Meskipun para pejabat telah mencatat beberapa kemajuan, mereka memperingatkan bahwa kesenjangan masih ada.

“Bukan suatu kebetulan bahwa kita akan mengunjungi tiga negara yang terlibat dalam perundingan tersebut: Mesir, Qatar, dan Israel,” kata pejabat AS tersebut, namun tetap sesuai dengan ekspektasi: “Tidak mungkin untuk mengatakan apakah kita akan mendapatkan terobosan, kapan kita akan mendapat terobosan.”

Berbicara di Davos bulan lalu, Blinken mengatakan ada "persamaan baru” di Timur Tengah di mana negara-negara tetangga Israel, yakni negara-negara Arab dan Muslim, siap untuk mengintegrasikan Israel ke wilayah tersebut tetapi mereka perlu melihat jalan menuju pembentukan Negara Palestina.

Percakapan mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang, bagaimana Otoritas Palestina perlu melakukan reformasi agar dapat menguasai wilayah tersebut dan mendapatkan jaminan keamanan bagi Israel kini juga membahas hal yang sama, imbuh pejabat AS tersebut.

“Jika kita mendapat jeda kemanusiaan, kita ingin berada dalam posisi untuk bergerak secepat mungkin dalam berbagai hal sehari setelahnya—rekonstruksi Gaza, reformasi PA (Otoritas Palestina), pemerintahan Gaza, dua negara bagian, normalisasi. Beberapa di antaranya jelas cukup sulit dan cukup rumit,” katanya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berselisih dengan pemerintahan Biden mengenai pembentukan Negara Palestina merdeka, dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah mengenai “kendali keamanan penuh Israel atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.”