Eks Jenderal AS: Amerika Harus Menjauhi Perang Darat Israel Melawan Hamas

WASHINGTON - Pensiunan Jenderal Amerika Serikat (AS) Jack Keane mengatakan pemerintahan Amerika di bawah Preisden Joe Biden harus menjauh dari perang darat Israel melawan Hamas yang sedang berlangsung di Gaza.

Keane membahas perang Israel-Hamas di tengah ketegangan hubungan Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Israel tidak ingin mengubah kampanye darat mereka. Saya berharap pemerintah tidak menggunakan taktik bagaimana melakukan operasi ini. Ini adalah tujuan perdana menteri dan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) untuk mencoba menghancurkan Hamas,” kata Keane kepada Neil Cavuto dari Fox News pada hari Sabtu (27/1/2024).



Perpecahan dalam pemerintahan Biden dan Netanyahu mengenai cara Israel menangani perangnya dengan Hamas, serta penolakan Netanyahu untuk mempertimbangkan usulan Amerika terkait Gaza pascaperang, semakin jelas sejak kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Israel pekan lalu.

Pada 7 Oktober 2023, Hamas memimpin serangan kelompok perlawanan Palestina paling mematikan terhadap Israel dalam sejarah.

Setidaknya 1.139 orang telah terbunuh di Israel, menurut pemerintah Israel. Ratusan orang lainnya diculik dan dibawa ke Gaza sebagai sandera.

Israel kemudian melancarkan serangan udara terberatnya terhadap Gaza. Lebih dari 26.000 warga Palestina telah terbunuh, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

“Pertama-tama, menurut saya mereka tidak punya pengalaman, dan kedua, menurut saya ini memang tujuan perdana menteri dan IDF untuk mencoba menghancurkan Hamas. Itu tentu saja merupakan aspirasi yang sulit dicapai, tapi mereka tahu betul bahwa Israel menginginkan kemenangan militer sepenuhnya. Apa yang diinginkan Hamas, mereka hanya ingin bertahan,” papar Keane.

Kekhawatiran lebih lanjut mengenai perang tersebut telah meningkat sejak pengadilan tinggi PBB mengeluarkan serangkaian perintah pada hari Jumat kepada Israel untuk melindungi warga Palestina di Gaza guna mencegah genosida di sana.

Israel membantah tuduhan genosida dan mengeklaim tindakannya untuk membela diri.

Netanyahu juga dilaporkan telah memberi tahu Gedung Putih bahwa dia menentang pembentukan Negara Palestina pascaperang.

Dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Netanyahu mengatakan kepada Amerika bahwa dia tidak hanya menolak pendirian Negara Palestina, namun juga berjanji untuk melanjutkan serangan militer sampai Israel “menyadari kemenangan yang menentukan atas Hamas.”

Jon Hoffman, analis kebijakan luar negeri di Cato Institute, sebelumnya mengatakan kepada Newsweek melalui email bahwa pernyataan Netanyahu bermasalah karena berbagai alasan.

Dia mengatakan tujuan PM Israel untuk mencapai “kemenangan yang menentukan atas Hamas” tidak hanya tidak jelas, tetapi juga hampir mustahil.

“Melalui pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan menghilangkan segala prospek negosiasi politik, Israel lebih cenderung menanam benih perlawanan bersenjata di masa depan daripada menurunkan kemampuan militer atau posisi politik Hamas,” kata Hoffman.

Pada hari Jumat, Biden berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani menjelang perjalanan Direktur CIA William Burns ke Eropa.

Misi bos CIA tersebut adalah untuk mencapai kesepakatan untuk menjamin pembebasan lebih banyak sandera yang ditahan oleh Hamas sebagai imbalan atas penghentian pertempuran dengan Israel di Gaza.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mencatat percakapan tersebut, dan menambahkan bahwa meskipun ada upaya untuk memfasilitasi kesepakatan penyanderaan lainnya, "Kita tidak boleh mengharapkan adanya perkembangan dalam waktu dekat."

“Kami terus melakukan segala yang kami bisa untuk memfasilitasi kesepakatan penyanderaan lainnya, seperti yang kami lakukan pada bulan November,” ujarnya.

Sekitar 100 sandera dibebaskan oleh Hamas dalam gencatan senjata sementara dengan imbalan pembebasan 240 warga Palestina yang dipenjarakan oleh Israel.

Menurut laporan AP, Burns diperkirakan akan bertemu dengan David Barnea—kepala badan intelijen Israel; Mossad, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dan kepala intelijen Mesir Abbas Kamel.

Pertemuan tersebut akan fokus pada pembebasan sandera dengan imbalan penghentian permusuhan, sebuah perjanjian yang diharapkan oleh pemerintahan Biden dapat mengarah pada perpanjangan gencatan senjata yang dapat mengakhiri konflik yang sedang berlangsung.