Menatap Masa Depan Lebanon di Tengah Ketidakpastian
loading...
Warga membersihkan puing-puing rumah yang hancur akibat ledakan amonium nitrat di Beirut, Lebanon, kemarin. Foto/Reuters
A
A
A
BEIRUT - Perdana Menteri (PM) Lebanon Hassan Diab mengundurkan diri dari jabatannya, kemarin. Kemunduran itu tidak terlepas dari tingginya tekanan masyatakat kepada pemerintah seusai ledakan hebat di Pelabuhan Beirut.
"Hari ini (Senin waktu lokal), kami akan turut bersama rakyat untuk menyeret mereka yang bertanggung jawab di balik ledakan di Beirut," ujar Diab, dikutip Reuters. "Korupsi telah mengakar hingga ke pejabat kecil daerah dan saya sadar korupsi merusak negara dan merugikan rakyat."
Kemunduran Diab membuat situasi politik Lebanon kian rumit. Sebab, Diab merupakan salah satu tokoh besar organisasi keagamaan setempat dan menjadi orang yang menekan perundingan peminjaman dana dari Dana Moneter Internasional (IMF). (Baca: Pemerintahan Lebanon Bubar di Tengah Kemarahan Publik)
Presiden Lebanon Michel Aoun menerima kemunduran Diab dengan lapang dada. Namun, dia meminta Diab menjadi pelaksana tugas PM sebelum pemerintahan baru terbentuk. Diab diangkat menjadi PM sejak Januari lalu setelah mendapatkan dukungan kuat dari kelompok Hezbollah dan sekutunya.
Sampai kemarin, sebagian rakyat Lebanon masih menggelar unjuk rasa untuk ketiga harinya di Beirut. Mereka sempat terlibat bentrok dengan polisi setelah beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu kepada petugas. Polisi pun menembakkan gas air mata sebagai bentuk perlawanan.
Sebagian besar rakyat Lebanon menilai ledakan du Beirut merupakan buah dari korupsi dan ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara. Mereka mendesak agar pemerintah sekarang lengser dan digantikan pemimpin baru yang dapat dipercaya rakyat. Selain itu, sistemnya perlu diubah.
"Pasalnya, percuma memiliki pemimpin baru kalau sistemnya masih sama. Kami perlu menggelar pemilihan umum," ujar Joe Haddad, warga lokal. Sesuai peraturan pemerintah saat ini, posisi Diab juga dapat langsung diganti setelah Aoun memperoleh persetujuan dari Parlemen. (Baca juga: Jadi Lumbung Cukai, Kemenperin: Industri Rokok Perlu Diselamatkan)
Namun, menilik kondisi sekarang, pergantian kabinet kemungkinan memerlukan waktu panjang. Sebab, sama seperti saat Diab diangkat menjadi PM, tidak ada seorang pun yang mau menduduki kursi jabatan itu. Sebab, sebagian besar kandidat takut menjadi bulan-bulanan massa mengingat situasinya sedang buruk.
Kursi kepemimpinan Lebanon sejak perang sipil 1975-1990 banyak diduduki komandan perang dan militer. Sebagian besar dari mereka tidak terkalahkan mengingat adanya sistem bagi-bagi "jatah" kekuasaan dan aturan pemilu yang mendukung keberlangsungan karier politik mereka.
Sebagian rakyat Lebanon menentang keras sistem politik tersebut dan beberapa kali melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Rafik Hariri sekitar 15 tahun yang lalu. Belakangan ini, masyarakat juga melakukan unjuk rasa selama krisis ekonomi dan krisis pangan.
"Hari ini (Senin waktu lokal), kami akan turut bersama rakyat untuk menyeret mereka yang bertanggung jawab di balik ledakan di Beirut," ujar Diab, dikutip Reuters. "Korupsi telah mengakar hingga ke pejabat kecil daerah dan saya sadar korupsi merusak negara dan merugikan rakyat."
Kemunduran Diab membuat situasi politik Lebanon kian rumit. Sebab, Diab merupakan salah satu tokoh besar organisasi keagamaan setempat dan menjadi orang yang menekan perundingan peminjaman dana dari Dana Moneter Internasional (IMF). (Baca: Pemerintahan Lebanon Bubar di Tengah Kemarahan Publik)
Presiden Lebanon Michel Aoun menerima kemunduran Diab dengan lapang dada. Namun, dia meminta Diab menjadi pelaksana tugas PM sebelum pemerintahan baru terbentuk. Diab diangkat menjadi PM sejak Januari lalu setelah mendapatkan dukungan kuat dari kelompok Hezbollah dan sekutunya.
Sampai kemarin, sebagian rakyat Lebanon masih menggelar unjuk rasa untuk ketiga harinya di Beirut. Mereka sempat terlibat bentrok dengan polisi setelah beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu kepada petugas. Polisi pun menembakkan gas air mata sebagai bentuk perlawanan.
Sebagian besar rakyat Lebanon menilai ledakan du Beirut merupakan buah dari korupsi dan ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara. Mereka mendesak agar pemerintah sekarang lengser dan digantikan pemimpin baru yang dapat dipercaya rakyat. Selain itu, sistemnya perlu diubah.
"Pasalnya, percuma memiliki pemimpin baru kalau sistemnya masih sama. Kami perlu menggelar pemilihan umum," ujar Joe Haddad, warga lokal. Sesuai peraturan pemerintah saat ini, posisi Diab juga dapat langsung diganti setelah Aoun memperoleh persetujuan dari Parlemen. (Baca juga: Jadi Lumbung Cukai, Kemenperin: Industri Rokok Perlu Diselamatkan)
Namun, menilik kondisi sekarang, pergantian kabinet kemungkinan memerlukan waktu panjang. Sebab, sama seperti saat Diab diangkat menjadi PM, tidak ada seorang pun yang mau menduduki kursi jabatan itu. Sebab, sebagian besar kandidat takut menjadi bulan-bulanan massa mengingat situasinya sedang buruk.
Kursi kepemimpinan Lebanon sejak perang sipil 1975-1990 banyak diduduki komandan perang dan militer. Sebagian besar dari mereka tidak terkalahkan mengingat adanya sistem bagi-bagi "jatah" kekuasaan dan aturan pemilu yang mendukung keberlangsungan karier politik mereka.
Sebagian rakyat Lebanon menentang keras sistem politik tersebut dan beberapa kali melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Rafik Hariri sekitar 15 tahun yang lalu. Belakangan ini, masyarakat juga melakukan unjuk rasa selama krisis ekonomi dan krisis pangan.
Lihat Juga :
