Kim Jong-un kepada Korsel: Korut Tak Ingin Perang tapi Tak Berniat Menghindarinya!
loading...
Kim Jong-un memperingatkan Korea Selatan bahwa Korea Utara tak ingin perang tapi juga tidak berniat untuk menghindarinya. Foto/KCNA via REUTERS
A
A
A
SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menyerukan amandemen konstitusi untuk mengubah status Korea Selatan (Korsel) menjadi musuh nomor satu.
Dia juga memperingatkan negara tetangga bahwa Pyongyang tidak menginginkan perang tapi juga tidak berniat untuk menghindarinya.
Seruan amandemen konstitusi disampaikan Kim Jong-un di Mejelis Rakyat Tertinggi di Pyongyang pada hari Senin dan dipublikasikan media pemerintah, KCNA, pada Selasa (16/1/2024).
Baca Juga: Korut Uji Rudal Hipersonik, Seteru dengan Korsel Memanas
Dia mengatakan amandemen tersebut adalah kesimpulan akhir bahwa penyatuan Korea Utara dengan Korea Selatan tidak lagi mungkin dilakukan.
Kim Jong-un juga menuduh Seoul berupaya untuk meruntuhkan pemerintahan Korut dan melakukan penyatuan kedua negara.
“Kami tidak menginginkan perang tetapi kami tidak punya niat untuk menghindarinya,” kata Kim.
Menurut media pemerintah, tiga organisasi yang menangani unifikasi dan pariwisata antar-Korea akan ditutup.
Langkah itu dilakukan ketika ketegangan semakin memburuk di Semenanjung Korea baru-baru ini di tengah serangkaian uji coba rudal dan dorongan Pyongyang untuk menghentikan kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade serta mengubah hubungannya dengan Korea Selatan.
Para analis mengatakan Kementerian Luar Negeri Korea Utara dapat mengambil alih hubungan dengan Seoul, dan berpotensi membantu membenarkan penggunaan senjata nuklir terhadap Korea Selatan dalam perang di masa depan.
Menurut laporan KCNA, sambil menyerukan agar Korea Selatan ditetapkan sebagai “musuh nomor satu” dalam konstitusi Korea Utara, Kim Jong-un juga mengatakan perang akan menghancurkan Korea Selatan dan menimbulkan kekalahan yang tak terbayangkan terhadap Amerika Serikat (AS)—sekutu Seoul.
Kim Jong-un mengatakan bahwa jika terjadi perang di semenanjung Korea, konstitusi negaranya harus mencerminkan isu “pendudukan”, “merebut kembali” dan “memasukkan” Korea Selatan ke dalam wilayahnya.
Dalam sebuah laporan untuk proyek 38 North yang berbasis di AS pekan lalu, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Robert Carlin dan ilmuwan nuklir Siegfried Hecker mengatakan mereka melihat situasi di Semenanjung Korea lebih berbahaya daripada yang pernah terjadi sejak awal Juni 1950.
“Itu mungkin terdengar terlalu dramatis, tapi kami yakin, seperti kakeknya pada tahun 1950, Kim Jong-un telah membuat keputusan strategis untuk berperang,” tulis mereka.
“Kami tidak tahu kapan atau bagaimana Kim berencana melakukan tindakan tersebut, namun bahayanya sudah jauh melebihi peringatan rutin di Washington, Seoul dan Tokyo mengenai ‘provokasi’ Pyongyang.”
Namun, pengamat lain lebih optimistis dan mengatakan bahwa perubahan tersebut mencerminkan kenyataan dan mungkin membantu kedua Korea pada akhirnya menormalisasi hubungan.
Dia juga memperingatkan negara tetangga bahwa Pyongyang tidak menginginkan perang tapi juga tidak berniat untuk menghindarinya.
Seruan amandemen konstitusi disampaikan Kim Jong-un di Mejelis Rakyat Tertinggi di Pyongyang pada hari Senin dan dipublikasikan media pemerintah, KCNA, pada Selasa (16/1/2024).
Baca Juga: Korut Uji Rudal Hipersonik, Seteru dengan Korsel Memanas
Dia mengatakan amandemen tersebut adalah kesimpulan akhir bahwa penyatuan Korea Utara dengan Korea Selatan tidak lagi mungkin dilakukan.
Kim Jong-un juga menuduh Seoul berupaya untuk meruntuhkan pemerintahan Korut dan melakukan penyatuan kedua negara.
“Kami tidak menginginkan perang tetapi kami tidak punya niat untuk menghindarinya,” kata Kim.
Menurut media pemerintah, tiga organisasi yang menangani unifikasi dan pariwisata antar-Korea akan ditutup.
Langkah itu dilakukan ketika ketegangan semakin memburuk di Semenanjung Korea baru-baru ini di tengah serangkaian uji coba rudal dan dorongan Pyongyang untuk menghentikan kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade serta mengubah hubungannya dengan Korea Selatan.
Para analis mengatakan Kementerian Luar Negeri Korea Utara dapat mengambil alih hubungan dengan Seoul, dan berpotensi membantu membenarkan penggunaan senjata nuklir terhadap Korea Selatan dalam perang di masa depan.
Menurut laporan KCNA, sambil menyerukan agar Korea Selatan ditetapkan sebagai “musuh nomor satu” dalam konstitusi Korea Utara, Kim Jong-un juga mengatakan perang akan menghancurkan Korea Selatan dan menimbulkan kekalahan yang tak terbayangkan terhadap Amerika Serikat (AS)—sekutu Seoul.
Kim Jong-un mengatakan bahwa jika terjadi perang di semenanjung Korea, konstitusi negaranya harus mencerminkan isu “pendudukan”, “merebut kembali” dan “memasukkan” Korea Selatan ke dalam wilayahnya.
Dalam sebuah laporan untuk proyek 38 North yang berbasis di AS pekan lalu, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Robert Carlin dan ilmuwan nuklir Siegfried Hecker mengatakan mereka melihat situasi di Semenanjung Korea lebih berbahaya daripada yang pernah terjadi sejak awal Juni 1950.
“Itu mungkin terdengar terlalu dramatis, tapi kami yakin, seperti kakeknya pada tahun 1950, Kim Jong-un telah membuat keputusan strategis untuk berperang,” tulis mereka.
“Kami tidak tahu kapan atau bagaimana Kim berencana melakukan tindakan tersebut, namun bahayanya sudah jauh melebihi peringatan rutin di Washington, Seoul dan Tokyo mengenai ‘provokasi’ Pyongyang.”
Namun, pengamat lain lebih optimistis dan mengatakan bahwa perubahan tersebut mencerminkan kenyataan dan mungkin membantu kedua Korea pada akhirnya menormalisasi hubungan.
(mas)
Lihat Juga :
