Papua Nugini Berlakukan Darurat Nasional setelah Kerusuhan yang Menewaskan 16 Orang

PORT MORESBY - Perdana Menteri (PM) Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat memberhentikan pejabat pemerintah dan polisi setelah 16 orang tewas dalam kerusuhan di negara kepulauan Pasifik itu.

Kerusuhan itu itu dipicu protes polisi dan sektor publik pada hari Rabu atas pemotongan gaji yang oleh para pejabat dianggap sebagai kesalahan administratif berubah menjadi pelanggaran hukum.

Tayangan televisi menunjukkan ribuan orang di jalan-jalan ibu kota Port Moresby, banyak dari mereka membawa barang dagangan yang tampaknya dijarah ketika asap hitam mengepul di kota itu.

Sembilan orang tewas dalam kerusuhan di Port Moresby dan tujuh orang tewas di Lae, di utara negara pertambangan emas dan tembaga tersebut, demikian laporan stasiun televisi pemerintah Australia ABC pada Kamis, mengutip polisi.

Perdana Menteri James Marape mengatakan pada konferensi pers bahwa dia telah memberhentikan kepala polisi Papua Nugini dan birokrat penting di departemen keuangan dan perbendaharaan sementara pemerintah melakukan peninjauan terhadap penyebab kerusuhan.



“Ada bukti kerusuhan terorganisir yang terjadi,” katanya, dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa peninjauan tersebut akan memastikan “kita mengamankan demokrasi, kita mengamankan supremasi hukum.”

"Sekitar 1.000 personel militer disiagakan untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut," katanya.

Kekerasan di ibu kota mereda pada Kamis (11/1/2024), dan pemerintah mengerahkan polisi tambahan untuk menjaga ketertiban.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Port Moresby mengatakan polisi telah kembali bekerja, namun ketegangan masih tinggi.