PM Taiwan Mengaku Pekerja Kemerdekaan, Beijing-Taipei Bergejolak
Selasa, 03 April 2018 - 12:29 WIB
PM Taiwan Mengaku Pekerja Kemerdekaan, Beijing-Taipei Bergejolak
A
A
A
TAIPEI - Pemerintah Taiwan dan China bersitegang setelah Perdana Menteri William Lai mengeluarkan pernyataan sebagai pekerja kemerdekaan bagi Taiwan. Beijing dan Taipei terlibat perang kata-kata terkait pernyataan yang dilontarkan Lai dihadapan parlemen Taiwan itu.
Media milik rezim China, Global Times, menyatakan Beijing harus mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk perdana menteri Taiwan itu. Lai dianggap telah melanggar undang-undang anti pemisahan diri tahun 2005.
"Jika bukti kejahatannya menunjukkan itu adalah sebuah cetakan besi, maka global notice dapat dikeluarkan untuknya," tulis Global Times, yang diterbitkan oleh media Partai Komunis yang berkuasa People's Daily seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).
Sementara itu Kantor Urusan Taiwan di China mengatakan pernyataan Lai sangat berbahaya dan lancang, yang membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kantor ini menegaskan Taiwan tidak akan pernah terpisah dari Cina.
Menanggapi hal ini Pemerintah Taiwan mengatakan China telah menggerakkan media untuk mengancam pulau yang diperintah sendiri. Pengambil keputusan China Daratan, Dewan Urusan China di Taiwan mengatakan bahwa Global Times dan komentar pemerintah China mengintimidasi dan tidak rasional.
"Taiwan adalah masyarakat yang demokratis dan majemuk," katanya, menambahkan bahwa Lai secara konsisten mengikuti kebijakan presiden untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"China telah berulang kali memanipulasi media dan apa yang disebut 'pengguna internet' untuk mengancam dan menekan pemerintah dan orang-orang Taiwan, mencoba menggunakan serangan militer dan ancaman hukum untuk melanggar martabat dan kepentingan kami," sambung dewan tersebut.
“Ini bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini hanya akan meningkatkan antagonisme lintas-selat dan merusak hubungan,” tambahnya.
"Selama dua tahun terakhir, pemerintah kita belum 'merasa permusuhan terhadap China'," kata dewan tersebut.
"Tetapi Cina daratan harus menghadapi kenyataan dari pemerintah yang terpisah di kedua sisi Selat Taiwan dan menghormati demokrasi dan kehendak rakyat Taiwan," tukasnya.
Sebelumnya Perdana Menteri Taiwan William Lai mengatakan kepada parlemen bahwa ia adalah "pekerja kemerdekaan Taiwan" dan posisinya adalah Taiwan negara yang berdaulat dan merdeka.
Taiwan adalah salah satu masalah paling sensitif di China. Pulau ini diklaim oleh Beijing sebagai wilayah keramat dan Cina tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawanya di bawah kendali sebagai provinsi yang dianggap sebagai provinsi bandel.
Permusuhan China dengan Taiwan telah tumbuh sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrat yang pro-kemerdekaan terpilih sebagai presiden Taiwan pada tahun 2016. China khawatir ia ingin mendorong kemerdekaan resmi, meskipun Tsai mengatakan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk perdamaian.
Presiden China Xi Jinping bulan lalu mengatakan bahwa Taiwan akan menghadapi "hukuman sejarah" untuk setiap upaya separatisme, menawarkan peringatan terkuatnya ke pulau itu.
Media milik rezim China, Global Times, menyatakan Beijing harus mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk perdana menteri Taiwan itu. Lai dianggap telah melanggar undang-undang anti pemisahan diri tahun 2005.
"Jika bukti kejahatannya menunjukkan itu adalah sebuah cetakan besi, maka global notice dapat dikeluarkan untuknya," tulis Global Times, yang diterbitkan oleh media Partai Komunis yang berkuasa People's Daily seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).
Sementara itu Kantor Urusan Taiwan di China mengatakan pernyataan Lai sangat berbahaya dan lancang, yang membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kantor ini menegaskan Taiwan tidak akan pernah terpisah dari Cina.
Menanggapi hal ini Pemerintah Taiwan mengatakan China telah menggerakkan media untuk mengancam pulau yang diperintah sendiri. Pengambil keputusan China Daratan, Dewan Urusan China di Taiwan mengatakan bahwa Global Times dan komentar pemerintah China mengintimidasi dan tidak rasional.
"Taiwan adalah masyarakat yang demokratis dan majemuk," katanya, menambahkan bahwa Lai secara konsisten mengikuti kebijakan presiden untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"China telah berulang kali memanipulasi media dan apa yang disebut 'pengguna internet' untuk mengancam dan menekan pemerintah dan orang-orang Taiwan, mencoba menggunakan serangan militer dan ancaman hukum untuk melanggar martabat dan kepentingan kami," sambung dewan tersebut.
“Ini bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini hanya akan meningkatkan antagonisme lintas-selat dan merusak hubungan,” tambahnya.
"Selama dua tahun terakhir, pemerintah kita belum 'merasa permusuhan terhadap China'," kata dewan tersebut.
"Tetapi Cina daratan harus menghadapi kenyataan dari pemerintah yang terpisah di kedua sisi Selat Taiwan dan menghormati demokrasi dan kehendak rakyat Taiwan," tukasnya.
Sebelumnya Perdana Menteri Taiwan William Lai mengatakan kepada parlemen bahwa ia adalah "pekerja kemerdekaan Taiwan" dan posisinya adalah Taiwan negara yang berdaulat dan merdeka.
Taiwan adalah salah satu masalah paling sensitif di China. Pulau ini diklaim oleh Beijing sebagai wilayah keramat dan Cina tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawanya di bawah kendali sebagai provinsi yang dianggap sebagai provinsi bandel.
Permusuhan China dengan Taiwan telah tumbuh sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrat yang pro-kemerdekaan terpilih sebagai presiden Taiwan pada tahun 2016. China khawatir ia ingin mendorong kemerdekaan resmi, meskipun Tsai mengatakan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk perdamaian.
Presiden China Xi Jinping bulan lalu mengatakan bahwa Taiwan akan menghadapi "hukuman sejarah" untuk setiap upaya separatisme, menawarkan peringatan terkuatnya ke pulau itu.
(ian)
