Israel Tegaskan Perang di Gaza Tidak akan Berakhir pada 2024

TEL AVIV - Israel akan terus melancarkan perang di Gaza sepanjang tahun 2024, menurut juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Laksamana Muda Daniel Hagari pada Minggu (31/12/2023).

Menggambarkan perubahan strategis pada apa yang disebutnya sebagai manajemen pasukan IDF yang “cerdas”, Hagari mengungkapkan lima brigade cadangan dikeluarkan dari pertempuran, dengan tujuan menghidupkan kembali perekonomian Israel ketika negara tersebut terjebak dalam konflik yang berkepanjangan.

“Tujuan perang memerlukan perjuangan yang panjang, dan kami bersiap untuk hal tersebut,” ujar dia.

Dia menjelaskan, “Memulangkan pasukan cadangan akan menghasilkan banyak bantuan bagi perekonomian, dan akan memungkinkan mereka memperoleh kekuatan untuk operasi tahun depan, dan pertempuran akan terus berlanjut dan kita akan membutuhkan mereka.”

Pernyataan juru bicara IDF tersebut mengikuti komentar serupa dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, yang memperingatkan selama konferensi pers pada Sabtu bahwa pertempuran “berbulan-bulan lagi” masih akan terjadi.

Pemerintah kolonial rasis Israel dengan tegas menolak permohonan internasional untuk melakukan gencatan senjata di tengah meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza.



Aksi pengeboman Israel mengakibatkan lebih dari 21.800 warga Palestina tewas sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober, menurut kementerian kesehatan Gaza.

Sebanyak 56.000 orang Palestina lainnya terluka parah, dan 85% dari sekitar 2,3 juta penduduk daerah kantong tersebut terpaksa mengungsi.

Amerika Serikat (AS) secara konsisten mendukung Israel sepanjang tahap konflik saat ini, termasuk dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata.

Namun, bahkan Washington telah berselisih dengan sekutunya di Timur Tengah mengenai masa depan Gaza.

Netanyahu mengatakan wilayah tersebut akan tetap berada di bawah kendali Israel setelah perang, sementara AS menyerukan agar wilayah tersebut dijalankan Otoritas Palestina sebagai langkah menuju solusi dua negara.

Otoritas Palestina memerintah Tepi Barat dan sebelumnya mengawasi Gaza sebelum Hamas mengambil alih kekuasaan setelah memenangkan pemilu pada tahun 2007.

Pemerintah Israel dengan keras menentang pembentukan negara Palestina, sampai-sampai Netanyahu secara terbuka menyombongkan perannya dalam mencegah pembentukan negara Palestina dalam beberapa putaran perundingan damai selama bertahun-tahun.

Pada Minggu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyarankan agar pemerintah “mendorong migrasi” warga Palestina keluar dari Gaza dan membangun kembali permukiman Yahudi yang dibongkar di sana pada tahun 2005.

Dalam wawancara dengan Radio Angkatan Darat, dia menyatakan, “Seluruh diskusi tentang hari berikutnya akan sangat berbeda jika 90% penduduk Arab di wilayah kantong tersebut melakukan pembersihan etnis sendiri.”

Sementara seorang pejabat di kantor Netanyahu kemudian mengatakan kepada Associated Press bahwa “bertentangan dengan tuduhan palsu, Israel tidak berusaha menggusur penduduk di Gaza,” namun hanya berupaya “memungkinkan orang-orang yang ingin meninggalkan Gaza untuk melakukan hal tersebut.”

Satu dokumen pemerintah rasis Israel bocor bulan lalu yang menyerukan relokasi massal seluruh penduduk Palestina di Jalur Gaza ke Semenanjung Sinai Mesir.

Rencana itu mengkhawatirkan warga Palestina dan Mesir. Pemerintah Mesir dan negara-negara Arab lainnya menentang upaya pemindahan warga Jalur Gaza ke negara sekitar.