Negara Arab Ini Tangkapi Demonstran Pro-Palestina, Termasuk Anak-anak

MANAMA - Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengungkap bahwa pasukan Bahrain telah menangkapi sejumlah orang yang terlibat dalam demo pro-Palestina di seluruh negeri. Mereka yang ditangkap termasuk anak di bawah umur.

Menurut laporan Human Rights Watch (HRW), tindakan keras pasukan negara Arab tersebut bahkan telah meluas ke mereka yang terlibat dalam advokasi pro-Palestina secara online sejak bulan Oktober—ketika Israel melancarkan perang genosida yang sedang berlangsung terhadap Gaza, menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober.

HRW mengatakan bahwa pada 15 Desember, pihak berwenang di kerajaan Teluk tersebut telah menangkap sedikitnya 57 orang, termasuk 25 anak-anak, dengan setidaknya satu orang menjadi sasaran karena postingan media sosial mereka.



Dari jumlah tersebut, 36 orang, termasuk 23 anak-anak, belum dibebaskan.

Dalam sebah wawancara, yang dilansir Middle East Monitor, Senin (25/12/2023) HRW mengaku telah mengonfirmasi penangkapan para demonstran dan anak-anak.

“Pemerintah Bahrain telah mengaktifkan sistem represif mereka tidak hanya terhadap kritik damai terhadap pemerintahan otokratis mereka tetapi juga terhadap warga Bahrain yang menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina yang menghadapi pengeboman, kelaparan, dan apartheid,” kata Niku Jafarnia, peneliti HRW Bahrain dan Yaman.

“Pemerintah Bahrain jelas menunjukkan keberpihakan dengan negara-negara lain di kawasan ini dengan memenjarakan anak-anak karena aktivisme damai.”

Kelompok American for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) juga melaporkan bahwa beberapa dari mereka yang ditangkap menjadi sasaran penyiksaan psikologis dan fisik untuk mendapatkan pengakuan secara paksa.

Seorang perempuan mengatakan bahwa putranya yang berusia 15 tahun telah ditangkap meskipun dia tidak ikut serta dalam protes apa pun.

Dia dan teman-temannya terjebak di tengah protes dan ditangkap oleh polisi antihuru-hara. “Tidak ada alasan bagi mereka untuk menangkapnya,” katanya. “Penangkapan acak ini menghancurkan masa depannya.”

Bahrain termasuk di antara empat negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Abraham yang ditengahi Amerika Serikat.

"Penindasan mereka terhadap pidato pro-Palestina adalah contoh terbaru dari penindasan sistematis yang dilakukan pihak berwenang terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berkeyakinan,” kata HRW.

ADHRB menegaskan bahwa pemerintah Bahrain menolak untuk mewakili orientasi warga negaranya, yang telah menyatakan penolakan mereka terhadap perjanjian tersebut dan dukungan jelas mereka terhadap Palestina serta perjuangannya.

Bulan lalu, ADHRB mengutuk penggunaan represi melalui kekerasan senjata terhadap warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah Bahrain, yang diwakili oleh MOI (Kementerian Dalam Negeri) dan selanjutnya mengecam penangkapan warga negara dengan alasan menggunakan hak kebebasan berekspresi mereka.

Pemerintah Bahrain belum berkomentar atas laporan penangkapan terhadap para demonstran pro-Palestina.