5 Alasan Perang Gaza Mengguncang Kampus-kampus di AS
loading...
Perang Gaza menjadi isu panas di kampus-kampus AS. Foto/Reuters
A
A
A
WASHINGTON - Para pemimpin di tiga universitas ternama di Amerika Serikat menghadapi seruan untuk mengundurkan diri setelah kesaksian mereka di depan sidang kongres mengenai anti-Semitisme di kampus memicu badai kritik.
Pada Selasa (12/12/2023), Universitas Harvard mengumumkan akan mempertahankan ilmuwan politik Claudine Gay sebagai presidennya, setelah rekannya di Universitas Pennsylvania, Elizabeth Magill, mengundurkan diri pada akhir pekan.
Gay, Magill dan Sally Kornbluth, presiden Massachusetts Institute of Technology (MIT), semuanya menghadapi reaksi negatif sejak penampilan bersama mereka di hadapan Kongres pada tanggal 6 Desember, ketika mereka ditanya bagaimana mereka akan mengatasi anti-Semitisme di universitas mereka.
Perwakilan Partai Republik Elise Stefanik mengecam para pemimpin akademis karena memberikan jawaban yang mengelak tentang apakah seruan “genosida terhadap orang Yahudi” melanggar kode etik sekolah mereka.
“Menyerukan genosida terhadap orang Yahudi bergantung pada konteksnya?” kata Stefanik. Dia mengatakan tidak percaya menanggapi jawaban mereka. “Itu bukan penindasan atau pelecehan? Ini adalah pertanyaan termudah untuk dijawab ya.”
Kekhawatiran terhadap anti-Semitisme dan bentuk kebencian lainnya telah meningkat sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada tanggal 7 Oktober, yang memicu protes kampus yang meluas di Amerika.
Ketika pengunjuk rasa pro-Israel dan pro-Palestina bentrok, pimpinan universitas menghadapi pengawasan ketat mengenai pidato apa yang dilindungi di lingkungan sekolah – dan apa, jika ada, yang harus dibatasi.
![5 Alasan Perang Gaza Mengguncang Kampus-kampus di AS]()
Foto/Reuters
Kelompok advokasi Yahudi Liga Anti-Pencemaran Nama Baik dan beberapa kelompok serupa lainnya telah memperingatkan bahwa anti-Semitisme sedang meningkat di kampus-kampus AS, terutama sejak dimulainya perang Gaza. Namun, kelompok yang sangat pro-Israel dituduh menyamakan kritik terhadap Israel dengan anti-Semitisme.
Dan Departemen Pendidikan telah membuka penyelidikan terhadap lebih dari puluhan universitas sejak perang dimulai, dengan alasan kemungkinan “diskriminasi yang melibatkan nenek moyang yang sama” – sebuah istilah umum yang mencakup anti-Semitisme dan Islamofobia.
Politisi, khususnya sayap kanan, menganggap laporan-laporan tersebut sebagai bukti bahwa suasana liberal di kampus-kampus sudah keterlaluan.
Kelompok pro-Israel menganggap nyanyian mahasiswa yang meneriakkan slogan “dari sungai ke laut” adalah pro-Hamas, namun para analis mengatakan istilah tersebut memiliki akar yang lebih kompleks. Mereka mengatakan ungkapan tersebut merupakan ekspresi keinginan Palestina untuk bebas dari penindasan di seluruh tanah bersejarah Palestina.
Pada tanggal 6 Desember, Komite Pendidikan dan Perburuhan DPR mengadakan sidang untuk mengatasi kekhawatiran tentang anti-Semitisme kampus, menyerukan Gay, Magill dan Kornbluth untuk berbicara.
“Hari ini, masing-masing dari Anda akan memiliki kesempatan untuk menjawab dan menebus banyak contoh spesifik anti-Semitisme yang pedas dan penuh kebencian di kampus Anda masing-masing,” kata Perwakilan Partai Republik Virginia Foxx kepada rektor universitas.
Dia menambahkan bahwa suasana tegang membuat siswa tidak mendapatkan “lingkungan belajar aman yang seharusnya mereka dapatkan”.
![5 Alasan Perang Gaza Mengguncang Kampus-kampus di AS]()
Foto/Reuters
Ketiga rektor universitas tersebut memberikan kesaksian pada sidang yang berlangsung selama lima jam tersebut, membahas bagaimana mereka menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan kepedulian terhadap keamanan kampus.
Namun interaksi mereka dengan Stefanik menjelang akhir sidanglah yang memicu kemarahan viral.
Stefanik mendesak ketiga pemimpin tersebut mengenai apakah seruan untuk melakukan genosida terhadap orang Yahudi akan dianggap sebagai pelecehan, dan bersikeras untuk memberikan jawaban langsung. Dalam salah satu percakapannya, dia mengajukan pertanyaan hipotetis kepada Magill: “Apakah seruan untuk melakukan genosida terhadap orang Yahudi melanggar aturan atau kode etik Penn, ya atau tidak?”
Magill mengatakan itu tergantung konteksnya. “Kalau ucapannya jadi tingkah laku, bisa jadi pelecehan ya.”
“Saya bertanya, secara khusus, menyerukan genosida terhadap orang Yahudi, apakah itu termasuk penindasan atau pelecehan?” kata Stefanik.
“Kalau langsung dan parah, menyebar luas, ini adalah pelecehan,” jawab Magill.
“Jadi jawabannya ya,” kata Stefanik tampak jengkel.
Ketiga presiden tersebut menolak mengeluarkan pernyataan menyeluruh yang menyatakan bahwa menyerukan genosida merupakan pelanggaran perilaku. Pada satu titik, Gay mengatakan istilah-istilah seperti “intifada” – kata Arab untuk “pemberontakan” – adalah “secara pribadi menjijikkan”, namun ia menggarisbawahi dukungannya terhadap “kebebasan berekspresi, bahkan terhadap pandangan-pandangan yang tidak menyenangkan”.
![5 Alasan Perang Gaza Mengguncang Kampus-kampus di AS]()
Foto/Reuters
Sebagian besar kemarahan berasal dari fakta bahwa rektor universitas tidak secara tegas mengutuk seruan genosida, sehingga tampak toleran terhadap ujaran kebencian.
Tom Ginsburg, seorang profesor hukum di Universitas Chicago, mengatakan bahwa rektor terlihat sebagai “pengacara”, “defensif” dan mungkin “tidak dapat dihubungi”.
Namun, katanya, “secara substansi, tidak jelas bahwa apa pun yang mereka katakan salah atau tidak akurat”. Para rektor tersebut hanya mencerminkan perlindungan luas terhadap kebebasan berpendapat yang diberikan berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.
“Kita hidup di negara di mana Anda dapat menyerukan genosida terhadap suatu kelompok dan, jika Anda tidak bermaksud menyakiti mereka dalam waktu dekat, hal itu sah,” jelasnya.
“Lanjutkan ke Twitter. Itu terjadi setiap saat. Jadi [para rektor] mencoba untuk membicarakan kebijakan mereka, tentu saja, dengan cara yang menjaga kemampuan mereka untuk mengatakan bahwa mereka menerapkan Amandemen Pertama.”
![5 Alasan Perang Gaza Mengguncang Kampus-kampus di AS]()
Foto/Reuters
Zach Greenberg, pengacara Amandemen Pertama di kelompok advokasi Yayasan Hak dan Ekspresi Individu (FIRE), menjelaskan bahwa rektor universitas harus menerapkan perbedaan hukum yang baik dalam kesaksian mereka.
Konstitusi AS mencakup perlindungan menyeluruh terhadap “pidato politik”, yang dalam kasus ekstrim dapat berupa diskusi atau bahkan advokasi kekerasan. Namun hal ini tidak melindungi ujaran yang mengarah pada ancaman dan pelecehan.
Perbedaannya adalah bahwa ujaran yang tidak dilindungi mewakili “niat serius untuk melakukan kekerasan yang melanggar hukum dan menjadi pola perilaku yang parah, meluas, dan menyinggung yang mengalihkan perhatian siswa dari pendidikan”, Greenberg menjelaskan.
Namun universitas swasta, seperti Harvard dan MIT, mempunyai kekuatan untuk membatasi kebebasan berpendapat, tambahnya. Mereka mempunyai hak “untuk menetapkan kebijakan mereka sendiri dan menentukan standar kebebasan berpendapat apa yang akan mereka berikan kepada siswanya”.
Meski begitu, kebebasan berpendapat masih menjadi norma di sebagian besar kampus AS, yang secara tradisional menjadi sarang aktivisme politik, kata Greenberg.
“Sebagian besar sekolah swasta, terutama universitas seni liberal dan sekolah Ivy League seperti Harvard, Yale atau MIT, menjanjikan hak kebebasan berpendapat yang kuat kepada siswa, sesuai dengan Amandemen Pertama.”
“Universitas Pennsylvania, misalnya, dan kebijakannya pada dasarnya mengatakan, 'Kami dipandu oleh Konstitusi AS. Ini adalah standar yang akan kami terapkan ketika menentukan hak apa yang dimiliki mahasiswa di kampus.’ Jadi mahasiswa di universitas-universitas ini dituntun untuk percaya bahwa batasan hak-hak mereka adalah batasan dari Amandemen Pertama.”
![5 Alasan Perang Gaza Mengguncang Kampus-kampus di AS]()
Foto/Reuters
Ketiga rektor tersebut menghadapi kritik keras, dan beberapa mahasiswa, alumni, dan aktivis menyerukan pengunduran diri mereka.
Puluhan politisi AS, termasuk petinggi Partai Demokrat, juga mengecam kata-kata presiden tersebut.
“Sulit dipercaya bahwa hal ini perlu diungkapkan: seruan untuk melakukan genosida sangatlah mengerikan dan bertentangan dengan apa pun yang kita wakili sebagai sebuah negara. Pernyataan apa pun yang menganjurkan pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi adalah berbahaya dan menjijikkan – dan kita semua harus menentangnya dengan tegas,” kata juru bicara Gedung Putih Andrew Bates dalam sebuah pernyataan pekan lalu.
Para donor juga mengancam akan menghentikan pendanaan untuk universitas-universitas tersebut. Manajer hedge fund miliarder, Bill Ackman, khususnya mengecam Gay, dengan mengatakan dalam sebuah surat terbuka bahwa dia telah melakukan lebih banyak kerusakan pada reputasi Harvard daripada siapa pun dalam sejarah universitas tersebut. Dia juga menyarankan dia dipekerjakan untuk memenuhi kriteria keberagaman.
Namun, beberapa pengamat tetap membela Gay. Lebih dari 700 anggota fakultas Harvard telah menandatangani petisi yang mendesak dewan sekolah untuk menolak seruan agar dia dicopot, sebuah seruan yang pada akhirnya berhasil.
Pada Selasa (12/12/2023), Universitas Harvard mengumumkan akan mempertahankan ilmuwan politik Claudine Gay sebagai presidennya, setelah rekannya di Universitas Pennsylvania, Elizabeth Magill, mengundurkan diri pada akhir pekan.
Gay, Magill dan Sally Kornbluth, presiden Massachusetts Institute of Technology (MIT), semuanya menghadapi reaksi negatif sejak penampilan bersama mereka di hadapan Kongres pada tanggal 6 Desember, ketika mereka ditanya bagaimana mereka akan mengatasi anti-Semitisme di universitas mereka.
Perwakilan Partai Republik Elise Stefanik mengecam para pemimpin akademis karena memberikan jawaban yang mengelak tentang apakah seruan “genosida terhadap orang Yahudi” melanggar kode etik sekolah mereka.
“Menyerukan genosida terhadap orang Yahudi bergantung pada konteksnya?” kata Stefanik. Dia mengatakan tidak percaya menanggapi jawaban mereka. “Itu bukan penindasan atau pelecehan? Ini adalah pertanyaan termudah untuk dijawab ya.”
Kekhawatiran terhadap anti-Semitisme dan bentuk kebencian lainnya telah meningkat sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada tanggal 7 Oktober, yang memicu protes kampus yang meluas di Amerika.
Ketika pengunjuk rasa pro-Israel dan pro-Palestina bentrok, pimpinan universitas menghadapi pengawasan ketat mengenai pidato apa yang dilindungi di lingkungan sekolah – dan apa, jika ada, yang harus dibatasi.
5 Alasan Perang Gaza Mengguncang Kampus di AS
1. Lobi Yahudi Bermain Intensif
Foto/Reuters
Kelompok advokasi Yahudi Liga Anti-Pencemaran Nama Baik dan beberapa kelompok serupa lainnya telah memperingatkan bahwa anti-Semitisme sedang meningkat di kampus-kampus AS, terutama sejak dimulainya perang Gaza. Namun, kelompok yang sangat pro-Israel dituduh menyamakan kritik terhadap Israel dengan anti-Semitisme.
Dan Departemen Pendidikan telah membuka penyelidikan terhadap lebih dari puluhan universitas sejak perang dimulai, dengan alasan kemungkinan “diskriminasi yang melibatkan nenek moyang yang sama” – sebuah istilah umum yang mencakup anti-Semitisme dan Islamofobia.
Politisi, khususnya sayap kanan, menganggap laporan-laporan tersebut sebagai bukti bahwa suasana liberal di kampus-kampus sudah keterlaluan.
Kelompok pro-Israel menganggap nyanyian mahasiswa yang meneriakkan slogan “dari sungai ke laut” adalah pro-Hamas, namun para analis mengatakan istilah tersebut memiliki akar yang lebih kompleks. Mereka mengatakan ungkapan tersebut merupakan ekspresi keinginan Palestina untuk bebas dari penindasan di seluruh tanah bersejarah Palestina.
Pada tanggal 6 Desember, Komite Pendidikan dan Perburuhan DPR mengadakan sidang untuk mengatasi kekhawatiran tentang anti-Semitisme kampus, menyerukan Gay, Magill dan Kornbluth untuk berbicara.
“Hari ini, masing-masing dari Anda akan memiliki kesempatan untuk menjawab dan menebus banyak contoh spesifik anti-Semitisme yang pedas dan penuh kebencian di kampus Anda masing-masing,” kata Perwakilan Partai Republik Virginia Foxx kepada rektor universitas.
Dia menambahkan bahwa suasana tegang membuat siswa tidak mendapatkan “lingkungan belajar aman yang seharusnya mereka dapatkan”.
2. Kebebasan Berpendapat
Foto/Reuters
Ketiga rektor universitas tersebut memberikan kesaksian pada sidang yang berlangsung selama lima jam tersebut, membahas bagaimana mereka menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan kepedulian terhadap keamanan kampus.
Namun interaksi mereka dengan Stefanik menjelang akhir sidanglah yang memicu kemarahan viral.
Stefanik mendesak ketiga pemimpin tersebut mengenai apakah seruan untuk melakukan genosida terhadap orang Yahudi akan dianggap sebagai pelecehan, dan bersikeras untuk memberikan jawaban langsung. Dalam salah satu percakapannya, dia mengajukan pertanyaan hipotetis kepada Magill: “Apakah seruan untuk melakukan genosida terhadap orang Yahudi melanggar aturan atau kode etik Penn, ya atau tidak?”
Magill mengatakan itu tergantung konteksnya. “Kalau ucapannya jadi tingkah laku, bisa jadi pelecehan ya.”
“Saya bertanya, secara khusus, menyerukan genosida terhadap orang Yahudi, apakah itu termasuk penindasan atau pelecehan?” kata Stefanik.
“Kalau langsung dan parah, menyebar luas, ini adalah pelecehan,” jawab Magill.
“Jadi jawabannya ya,” kata Stefanik tampak jengkel.
Ketiga presiden tersebut menolak mengeluarkan pernyataan menyeluruh yang menyatakan bahwa menyerukan genosida merupakan pelanggaran perilaku. Pada satu titik, Gay mengatakan istilah-istilah seperti “intifada” – kata Arab untuk “pemberontakan” – adalah “secara pribadi menjijikkan”, namun ia menggarisbawahi dukungannya terhadap “kebebasan berekspresi, bahkan terhadap pandangan-pandangan yang tidak menyenangkan”.
3. Menyerukan Genosida
Foto/Reuters
Sebagian besar kemarahan berasal dari fakta bahwa rektor universitas tidak secara tegas mengutuk seruan genosida, sehingga tampak toleran terhadap ujaran kebencian.
Tom Ginsburg, seorang profesor hukum di Universitas Chicago, mengatakan bahwa rektor terlihat sebagai “pengacara”, “defensif” dan mungkin “tidak dapat dihubungi”.
Namun, katanya, “secara substansi, tidak jelas bahwa apa pun yang mereka katakan salah atau tidak akurat”. Para rektor tersebut hanya mencerminkan perlindungan luas terhadap kebebasan berpendapat yang diberikan berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.
“Kita hidup di negara di mana Anda dapat menyerukan genosida terhadap suatu kelompok dan, jika Anda tidak bermaksud menyakiti mereka dalam waktu dekat, hal itu sah,” jelasnya.
“Lanjutkan ke Twitter. Itu terjadi setiap saat. Jadi [para rektor] mencoba untuk membicarakan kebijakan mereka, tentu saja, dengan cara yang menjaga kemampuan mereka untuk mengatakan bahwa mereka menerapkan Amandemen Pertama.”
4. Kebebasan Berpendapat Masih Jadi Masalah
Foto/Reuters
Zach Greenberg, pengacara Amandemen Pertama di kelompok advokasi Yayasan Hak dan Ekspresi Individu (FIRE), menjelaskan bahwa rektor universitas harus menerapkan perbedaan hukum yang baik dalam kesaksian mereka.
Konstitusi AS mencakup perlindungan menyeluruh terhadap “pidato politik”, yang dalam kasus ekstrim dapat berupa diskusi atau bahkan advokasi kekerasan. Namun hal ini tidak melindungi ujaran yang mengarah pada ancaman dan pelecehan.
Perbedaannya adalah bahwa ujaran yang tidak dilindungi mewakili “niat serius untuk melakukan kekerasan yang melanggar hukum dan menjadi pola perilaku yang parah, meluas, dan menyinggung yang mengalihkan perhatian siswa dari pendidikan”, Greenberg menjelaskan.
Namun universitas swasta, seperti Harvard dan MIT, mempunyai kekuatan untuk membatasi kebebasan berpendapat, tambahnya. Mereka mempunyai hak “untuk menetapkan kebijakan mereka sendiri dan menentukan standar kebebasan berpendapat apa yang akan mereka berikan kepada siswanya”.
Meski begitu, kebebasan berpendapat masih menjadi norma di sebagian besar kampus AS, yang secara tradisional menjadi sarang aktivisme politik, kata Greenberg.
“Sebagian besar sekolah swasta, terutama universitas seni liberal dan sekolah Ivy League seperti Harvard, Yale atau MIT, menjanjikan hak kebebasan berpendapat yang kuat kepada siswa, sesuai dengan Amandemen Pertama.”
“Universitas Pennsylvania, misalnya, dan kebijakannya pada dasarnya mengatakan, 'Kami dipandu oleh Konstitusi AS. Ini adalah standar yang akan kami terapkan ketika menentukan hak apa yang dimiliki mahasiswa di kampus.’ Jadi mahasiswa di universitas-universitas ini dituntun untuk percaya bahwa batasan hak-hak mereka adalah batasan dari Amandemen Pertama.”
5. Miliarder Yahudi Ancam Hentikan Bantuan ke Kampus
Foto/Reuters
Ketiga rektor tersebut menghadapi kritik keras, dan beberapa mahasiswa, alumni, dan aktivis menyerukan pengunduran diri mereka.
Puluhan politisi AS, termasuk petinggi Partai Demokrat, juga mengecam kata-kata presiden tersebut.
“Sulit dipercaya bahwa hal ini perlu diungkapkan: seruan untuk melakukan genosida sangatlah mengerikan dan bertentangan dengan apa pun yang kita wakili sebagai sebuah negara. Pernyataan apa pun yang menganjurkan pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi adalah berbahaya dan menjijikkan – dan kita semua harus menentangnya dengan tegas,” kata juru bicara Gedung Putih Andrew Bates dalam sebuah pernyataan pekan lalu.
Para donor juga mengancam akan menghentikan pendanaan untuk universitas-universitas tersebut. Manajer hedge fund miliarder, Bill Ackman, khususnya mengecam Gay, dengan mengatakan dalam sebuah surat terbuka bahwa dia telah melakukan lebih banyak kerusakan pada reputasi Harvard daripada siapa pun dalam sejarah universitas tersebut. Dia juga menyarankan dia dipekerjakan untuk memenuhi kriteria keberagaman.
Namun, beberapa pengamat tetap membela Gay. Lebih dari 700 anggota fakultas Harvard telah menandatangani petisi yang mendesak dewan sekolah untuk menolak seruan agar dia dicopot, sebuah seruan yang pada akhirnya berhasil.
(ahm)
Explore More