PM Lebanon Serukan Pemilu Dini di Tengah Aksi Demonstrasi
Minggu, 09 Agustus 2020 - 08:25 WIB
loading...
Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab menyerukan digelarnya pemilihan parlemen baru. Foto/REUTERS
A
A
A
BEIRUT - Perdana Menteri Lebanon , Hassan Diab menyerukan digelarnya pemilihan parlemen baru. Diab mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk membawa negara tersebut keluar dari krisis saat ini.
"Kita tidak bisa keluar dari krisis struktural ini tanpa mengadakan pemilihan parlemen lebih awal," kata Diab dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (9/8/2020).
( Baca juga: Polisi Tembakkan Gas Air Mata pada Ribuan Demonstran di Beirut )
Diab mengklarifikasi bahwa dia akan siap untuk melanjutkan tugasnya selama dua bulan ke depan sampai semua partai politik Lebanon dapat menyetujui bagaimana melanjutkannya.
Mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap ledakan di Beirut, yang telah merenggut nyawa lebih dari 150 orang, melukai lebih dari 5.000 orang dan membuat sebanyak 300 ribu orang lainnya mengungsi, Diab berjanji bahwa penyelidikan akan terus diperluas sampai semua orang yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.
"Saya dengan tegas menegaskan kembali bahwa tidak satupun dari mereka yang bertanggung jawab atas tragedi Pelabuhan Beirut akan lolos dari hukuman," tegasnya. Dia menganggap ledakan tersebut sebagai hasil dari korupsi dan salah urus bertahun-tahun oleh para pendahulunya.
Di bawah sistem politik Lebanon yang kompleks, yang berupaya menjaga keseimbangan antara Kristen Maronit, Muslim Sunni dan Muslim Syiah, perdana menteri hanya dapat diangkat, dan disetujui atau diberhentikan oleh presiden tanpa konsultasi dibutuhkan dari parlemen negara. Tapi perdana menteri dituntut untuk mempertahankan kepercayaan mayoritas parlemen.
( Baca juga: KSAD Terlibat di Komite Penanganan Corona, Ini Kata Mahfud MD )
Untuk pemilihan baru yang akan diadakan, parlemen perlu menyetujuinya. Mohammad Marandi, seorang akademisi dan analis politik yang berbasis di Teheran, mengatakan bahwa jika pemilihan baru disetujui, anggota parlemen juga perlu menyetujui undang-undang pemilihan baru, yang berarti pemilihan akan benar-benar berlangsung satu tahun dari sekarang.
"Oposisi mungkin akan kalah dalam pemilu, karena mereka adalah kekuatan dominan dalam pemerintahan selama bertahun-tahun dan menanggung sebagian besar tanggung jawab atas apa yang terjadi di pelabuhan. Itulah mengapa mereka memilih untuk mendorong kekerasan di jalanan," kata Marandi.
"Kita tidak bisa keluar dari krisis struktural ini tanpa mengadakan pemilihan parlemen lebih awal," kata Diab dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (9/8/2020).
( Baca juga: Polisi Tembakkan Gas Air Mata pada Ribuan Demonstran di Beirut )
Diab mengklarifikasi bahwa dia akan siap untuk melanjutkan tugasnya selama dua bulan ke depan sampai semua partai politik Lebanon dapat menyetujui bagaimana melanjutkannya.
Mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap ledakan di Beirut, yang telah merenggut nyawa lebih dari 150 orang, melukai lebih dari 5.000 orang dan membuat sebanyak 300 ribu orang lainnya mengungsi, Diab berjanji bahwa penyelidikan akan terus diperluas sampai semua orang yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.
"Saya dengan tegas menegaskan kembali bahwa tidak satupun dari mereka yang bertanggung jawab atas tragedi Pelabuhan Beirut akan lolos dari hukuman," tegasnya. Dia menganggap ledakan tersebut sebagai hasil dari korupsi dan salah urus bertahun-tahun oleh para pendahulunya.
Di bawah sistem politik Lebanon yang kompleks, yang berupaya menjaga keseimbangan antara Kristen Maronit, Muslim Sunni dan Muslim Syiah, perdana menteri hanya dapat diangkat, dan disetujui atau diberhentikan oleh presiden tanpa konsultasi dibutuhkan dari parlemen negara. Tapi perdana menteri dituntut untuk mempertahankan kepercayaan mayoritas parlemen.
( Baca juga: KSAD Terlibat di Komite Penanganan Corona, Ini Kata Mahfud MD )
Untuk pemilihan baru yang akan diadakan, parlemen perlu menyetujuinya. Mohammad Marandi, seorang akademisi dan analis politik yang berbasis di Teheran, mengatakan bahwa jika pemilihan baru disetujui, anggota parlemen juga perlu menyetujui undang-undang pemilihan baru, yang berarti pemilihan akan benar-benar berlangsung satu tahun dari sekarang.
"Oposisi mungkin akan kalah dalam pemilu, karena mereka adalah kekuatan dominan dalam pemerintahan selama bertahun-tahun dan menanggung sebagian besar tanggung jawab atas apa yang terjadi di pelabuhan. Itulah mengapa mereka memilih untuk mendorong kekerasan di jalanan," kata Marandi.
(esn)
Lihat Juga :
