5 Fakta Resolusi 377A Majelis Umum PBB sebagai Upaya Mewujudkan Gencatan Senjata
Selasa, 12 Desember 2023 - 10:10 WIB
loading...
A
A
A
Elemen penting dari resolusi ini adalah bahwa resolusi tersebut menegaskan bahwa Majelis Umum dapat, jika dianggap perlu, merekomendasikan penggunaan kekerasan.
Oleh karena itu, resolusi tersebut hanya diterapkan satu kali saja – yaitu pada krisis Korea.
Resolusi 377A digunakan untuk mengadakan sidang darurat Majelis Umum pada tahun 1951 karena kurangnya konsensus di antara anggota DK PBB. Hal ini berujung pada disahkannya Resolusi PBB 498 (V), yang menyatakan bahwa Tiongkok terlibat secara militer dalam Perang Korea.
Ini adalah pertama kalinya PBB memperlakukan suatu negara sebagai agresor di tengah perang. Resolusi tersebut tidak secara eksplisit mengacu pada resolusi Uniting for Peace, namun justru menyalin teks yang menyatakan bahwa DK PBB telah gagal melaksanakan tanggung jawab globalnya secara efektif karena perselisihan antar anggota.
Resolusi tersebut “menyerukan seluruh negara dan pihak berwenang untuk terus memberikan bantuan kepada tindakan PBB di Korea”, yang berarti bantuan militer. Namun hal ini tidak menyebabkan pengerahan kekuatan oleh PBB, yang menyerukan penghentian permusuhan.
Fungsi Uniting for Peace ini berbeda dengan fungsi organisasi penjaga perdamaian, atau Pasukan Darurat PBB (UNEF), karena yang pertama didirikan pada tahun 1956 untuk memantau garis depan antara Israel dan Mesir. UNEF tidak memiliki fungsi tempur dan dimaksudkan untuk menetralisir konflik hanya melalui kehadiran pasukannya.
Pasukan penjaga perdamaian PBB kini aktif di banyak negara, termasuk Lebanon, di mana mereka memantau penghentian permusuhan dengan Israel dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil setelah beberapa konflik.
![5 Fakta Resolusi 377A Majelis Umum PBB sebagai Upaya Mewujudkan Gencatan Senjata]()
Foto/Reuters
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpotensi diberi wewenang untuk mengadakan sidang darurat Majelis Umum dalam waktu 24 jam jika ada seruan dari setidaknya satu anggota Dewan Keamanan atau sekelompok anggota Majelis Umum.
Negara-negara anggota kemudian dapat membuat rekomendasi untuk tindakan kolektif, yang bisa berarti mengambil pilihan yang lebih ekstrim jika disepakati, termasuk tindakan militer.
Namun semua resolusi dan keputusan Majelis Umum hanya sebatas rekomendasi. Artinya, berbeda dengan beberapa keputusan Dewan Keamanan, resolusi-resolusi ini tidak mengikat secara hukum.
Terlepas dari itu, terdapat peningkatan diskusi, dan seruan online, agar PBB menggunakan kekuatan ini.
Aksi mereka semakin meningkat setelah Guterres pada hari Rabu memutuskan untuk menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk secara resmi memperingatkan Dewan Keamanan bahwa perang Israel di Gaza kini menjadi ancaman global.
Oleh karena itu, resolusi tersebut hanya diterapkan satu kali saja – yaitu pada krisis Korea.
Resolusi 377A digunakan untuk mengadakan sidang darurat Majelis Umum pada tahun 1951 karena kurangnya konsensus di antara anggota DK PBB. Hal ini berujung pada disahkannya Resolusi PBB 498 (V), yang menyatakan bahwa Tiongkok terlibat secara militer dalam Perang Korea.
Ini adalah pertama kalinya PBB memperlakukan suatu negara sebagai agresor di tengah perang. Resolusi tersebut tidak secara eksplisit mengacu pada resolusi Uniting for Peace, namun justru menyalin teks yang menyatakan bahwa DK PBB telah gagal melaksanakan tanggung jawab globalnya secara efektif karena perselisihan antar anggota.
Resolusi tersebut “menyerukan seluruh negara dan pihak berwenang untuk terus memberikan bantuan kepada tindakan PBB di Korea”, yang berarti bantuan militer. Namun hal ini tidak menyebabkan pengerahan kekuatan oleh PBB, yang menyerukan penghentian permusuhan.
Fungsi Uniting for Peace ini berbeda dengan fungsi organisasi penjaga perdamaian, atau Pasukan Darurat PBB (UNEF), karena yang pertama didirikan pada tahun 1956 untuk memantau garis depan antara Israel dan Mesir. UNEF tidak memiliki fungsi tempur dan dimaksudkan untuk menetralisir konflik hanya melalui kehadiran pasukannya.
Pasukan penjaga perdamaian PBB kini aktif di banyak negara, termasuk Lebanon, di mana mereka memantau penghentian permusuhan dengan Israel dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil setelah beberapa konflik.
4. Masih Ragu untuk Menghentikan Perang Gaza
Foto/Reuters
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpotensi diberi wewenang untuk mengadakan sidang darurat Majelis Umum dalam waktu 24 jam jika ada seruan dari setidaknya satu anggota Dewan Keamanan atau sekelompok anggota Majelis Umum.
Negara-negara anggota kemudian dapat membuat rekomendasi untuk tindakan kolektif, yang bisa berarti mengambil pilihan yang lebih ekstrim jika disepakati, termasuk tindakan militer.
Namun semua resolusi dan keputusan Majelis Umum hanya sebatas rekomendasi. Artinya, berbeda dengan beberapa keputusan Dewan Keamanan, resolusi-resolusi ini tidak mengikat secara hukum.
Terlepas dari itu, terdapat peningkatan diskusi, dan seruan online, agar PBB menggunakan kekuatan ini.
Aksi mereka semakin meningkat setelah Guterres pada hari Rabu memutuskan untuk menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk secara resmi memperingatkan Dewan Keamanan bahwa perang Israel di Gaza kini menjadi ancaman global.
Lihat Juga :
