Pengecut dan Penakut, Hampir Setengah Juta Warga Israel Mengungsi ke Luar Negeri
loading...
Hampir setengah juta penduduk Israel mengungsi karena takut dan pengecut. Foto/Reuters
A
A
A
GAZA - Hampir setengah juta warga Israel telah meninggalkan wilayah pendudukan sejak dimulainya agresi brutal Israel di Jalur Gaza yang terkepung pada awal Oktober. Itu menjadi bukti bahwa mereka takut dengan rudal Hamas yang kerap meneror berbagai wilayah Israel dan menunjukkan kepengecutan dan tidak ada nasionalisme di kalangan warga Zionis.
Otoritas Kependudukan dan Imigrasi mengira sekitar 470.000 warga Israel telah melarikan diri sejak 7 Oktober, dan tidak jelas apakah mereka akan kembali atau tidak.
“Oleh karena itu, migrasi negatif sekitar setengah juta orang, dan ini belum termasuk ribuan pekerja asing, pengungsi, dan diplomat yang meninggalkan wilayah pendudukan," demikian laporan majalah Zman.
Pada periode tersebut juga terjadi penurunan lebih dari 70 persen jumlah orang Yahudi yang “berimigrasi” ke Israel.
Menurut data Kementerian Integrasi Israel, hanya sekitar 2.000 orang yang “berimigrasi” ke Israel antara 7 Oktober dan 29 November.
“Jumlah ini setara dengan hampir 1.000 imigran per bulan, dibandingkan dengan rata-rata sekitar 4.500 imigran per bulan sejak awal tahun ini hingga pecahnya perang,” demikian laporan Zman.
Hal ini terjadi ketika perang telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian Israel. Menurut Biro Pusat Statistik Israel, satu dari tiga bisnis telah tutup atau beroperasi pada kapasitas 20 persen. Lebih dari separuh bisnis juga mengalami kehilangan pendapatan lebih dari 50 persen.
Sebelum dimulainya perang di Gaza, banyak warga Israel yang mengajukan permohonan paspor asing melonjak di tengah ketidakpuasan yang meluas terhadap rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melakukan perombakan hukum.
Netanyahu memperkenalkan rencana tersebut pada bulan Januari, yang memicu protes anti-rezim selama berbulan-bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para gambaran menggambarkan rencana tersebut sebagai ancaman terhadap independensi pengadilan oleh perdana menteri, yang diadili atas tuduhan korupsi.
Mereka yang mendukung skema ini berpendapat bahwa skema ini memberikan keseimbangan dalam kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai cabang rezim. Para penentangnya, di sisi lain, mengatakan bahwa setelah ratifikasi, rencana tersebut akan memberdayakan kelas penguasa untuk bertindak dengan cara yang lebih otoriter.
Israel melancarkan perang di perlawanan Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan Palestina Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Israel selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.
Otoritas Kependudukan dan Imigrasi mengira sekitar 470.000 warga Israel telah melarikan diri sejak 7 Oktober, dan tidak jelas apakah mereka akan kembali atau tidak.
“Oleh karena itu, migrasi negatif sekitar setengah juta orang, dan ini belum termasuk ribuan pekerja asing, pengungsi, dan diplomat yang meninggalkan wilayah pendudukan," demikian laporan majalah Zman.
Pada periode tersebut juga terjadi penurunan lebih dari 70 persen jumlah orang Yahudi yang “berimigrasi” ke Israel.
Menurut data Kementerian Integrasi Israel, hanya sekitar 2.000 orang yang “berimigrasi” ke Israel antara 7 Oktober dan 29 November.
“Jumlah ini setara dengan hampir 1.000 imigran per bulan, dibandingkan dengan rata-rata sekitar 4.500 imigran per bulan sejak awal tahun ini hingga pecahnya perang,” demikian laporan Zman.
Hal ini terjadi ketika perang telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian Israel. Menurut Biro Pusat Statistik Israel, satu dari tiga bisnis telah tutup atau beroperasi pada kapasitas 20 persen. Lebih dari separuh bisnis juga mengalami kehilangan pendapatan lebih dari 50 persen.
Sebelum dimulainya perang di Gaza, banyak warga Israel yang mengajukan permohonan paspor asing melonjak di tengah ketidakpuasan yang meluas terhadap rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melakukan perombakan hukum.
Netanyahu memperkenalkan rencana tersebut pada bulan Januari, yang memicu protes anti-rezim selama berbulan-bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para gambaran menggambarkan rencana tersebut sebagai ancaman terhadap independensi pengadilan oleh perdana menteri, yang diadili atas tuduhan korupsi.
Mereka yang mendukung skema ini berpendapat bahwa skema ini memberikan keseimbangan dalam kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai cabang rezim. Para penentangnya, di sisi lain, mengatakan bahwa setelah ratifikasi, rencana tersebut akan memberdayakan kelas penguasa untuk bertindak dengan cara yang lebih otoriter.
Israel melancarkan perang di perlawanan Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan Palestina Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Israel selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.
(ahm)
Lihat Juga :
