600 Pembelot Korea Utara yang Dideportasi China Dilaporkan Hilang
loading...
600 pembelot Korea Utara yang dideportasi China dilaporkan hilang. Foto/Ilustrasi
A
A
A
SEOUL - Sebanyak 600 warga Korea Utara (Korut) telah “menghilang” setelah dideportasi secara paksa oleh China pada bulan Oktober. Demikian pernyataan yang dikeluarkan kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Seoul, Korea Selatan (Korsel).
Badan itu memperingatkan bahwa mereka mungkin menghadapi hukuman penjara, penyiksaan, kekerasan seksual dan eksekusi di negara terisolasi tersebut.
Laporan Kelompok Kerja Keadilan Transisi (TJWG) ini muncul sekitar dua bulan setelah Korsel mengajukan protes kepada China atas dugaan pemulangan sejumlah besar warga Korut yang berusaha melarikan diri ke Korsel.
TJWG mengatakan ratusan pembelot diangkut dengan bus dan van yang dijaga dari pusat penahanan China melintasi perbatasan ke Korut pada tanggal 9 Oktober, dan menyebut insiden tersebut sebagai repatriasi massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Identitas para pembelot masih belum diketahui, namun sebagian besar dari mereka adalah perempuan.
“Tidak ada komunikasi yang terjalin dengan para pembelot sejak mereka dipulangkan,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
“Mereka yang dipulangkan secara paksa menghadapi kemungkinan penyiksaan, kekerasan seksual dan berbasis gender, pemenjaraan di kamp konsentrasi, aborsi paksa dan eksekusi karena rezim otoriter mereka mencap mereka sebagai ‘penjahat’ dan ‘pengkhianat’,” kelompok itu melanjutkan seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (7/12/2023).
Media pemerintah Korut belum mengomentari kasus ini, namun telah lama mengecam pembelot sebagai "sampah manusia", dan pemimpin Kim Jong-un semakin memperketat perbatasan selama beberapa tahun terakhir.
Kementerian Luar Negeri Beijing pada bulan Oktober lalu membantah bahwa ada “orang-orang yang disebut pembelot” di China, namun mengatakan bahwa warga Korut masuk secara ilegal karena alasan ekonomi, dan China selalu menangani masalah ini sesuai dengan hukum.
Kementerian Unifikasi dan Kementerian Luar Negeri Seoul tidak segera memberikan komentar terkait permasalahan ini.
Jumlah pembelot Korut yang tiba di Korsel mencapai titik terendah selama pandemi ketika Pyongyang menutup perbatasannya.
Pyongyang sejak itu telah mencabut beberapa pembatasan terkait virus Corona dan memulai kembali perdagangan serta pertukaran lainnya dengan China. Data bea cukai Beijing menunjukkan peningkatan tajam dalam ekspor ke Korut dalam beberapa bulan terakhir.
Badan itu memperingatkan bahwa mereka mungkin menghadapi hukuman penjara, penyiksaan, kekerasan seksual dan eksekusi di negara terisolasi tersebut.
Laporan Kelompok Kerja Keadilan Transisi (TJWG) ini muncul sekitar dua bulan setelah Korsel mengajukan protes kepada China atas dugaan pemulangan sejumlah besar warga Korut yang berusaha melarikan diri ke Korsel.
TJWG mengatakan ratusan pembelot diangkut dengan bus dan van yang dijaga dari pusat penahanan China melintasi perbatasan ke Korut pada tanggal 9 Oktober, dan menyebut insiden tersebut sebagai repatriasi massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Identitas para pembelot masih belum diketahui, namun sebagian besar dari mereka adalah perempuan.
“Tidak ada komunikasi yang terjalin dengan para pembelot sejak mereka dipulangkan,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
“Mereka yang dipulangkan secara paksa menghadapi kemungkinan penyiksaan, kekerasan seksual dan berbasis gender, pemenjaraan di kamp konsentrasi, aborsi paksa dan eksekusi karena rezim otoriter mereka mencap mereka sebagai ‘penjahat’ dan ‘pengkhianat’,” kelompok itu melanjutkan seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (7/12/2023).
Media pemerintah Korut belum mengomentari kasus ini, namun telah lama mengecam pembelot sebagai "sampah manusia", dan pemimpin Kim Jong-un semakin memperketat perbatasan selama beberapa tahun terakhir.
Kementerian Luar Negeri Beijing pada bulan Oktober lalu membantah bahwa ada “orang-orang yang disebut pembelot” di China, namun mengatakan bahwa warga Korut masuk secara ilegal karena alasan ekonomi, dan China selalu menangani masalah ini sesuai dengan hukum.
Kementerian Unifikasi dan Kementerian Luar Negeri Seoul tidak segera memberikan komentar terkait permasalahan ini.
Jumlah pembelot Korut yang tiba di Korsel mencapai titik terendah selama pandemi ketika Pyongyang menutup perbatasannya.
Pyongyang sejak itu telah mencabut beberapa pembatasan terkait virus Corona dan memulai kembali perdagangan serta pertukaran lainnya dengan China. Data bea cukai Beijing menunjukkan peningkatan tajam dalam ekspor ke Korut dalam beberapa bulan terakhir.
(ian)
Lihat Juga :
