Situasi Kemanusiaan di Jalur Gaza Sangat Buruk, Tidak Ada Zona Aman untuk Mengungsi

JALUR GAZA - Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sangat buruk dan tidak ada zona aman di wilayah kantong Palestina itu. Hal itu diungkapkan Profesor Michael Lynk, mantan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina.

Organisasi bantuan global menyerukan gencatan senjata berkelanjutan di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. Mereka juga memperingatkan bahwa warga sipil kehabisan tempat untuk mengungsi.

Mengenai apa yang disebut “zona aman” bagi warga sipil di Jalur Gaza untuk menghindari pemboman Israel, Lynk mengatakan Jalur Gaza adalah wilayah yang sama sekali tidak memiliki fasilitas untuk menampung ratusan ribu atau bahkan lebih dari satu juta pengungsi Palestina.



“Tidak ada tempat yang bisa memberi mereka makan, memberi mereka air, menyediakan sanitasi, (dan) menyediakan tempat berlindung saat ini karena kita mendekati musim dingin di Mediterania,” katanya kepada CNA’s Asia First pada Rabu (6/12/2023).

“Kami memiliki hampir 2 juta orang yang terkonsentrasi di ujung selatan, di tengah pertempuran sengit, dengan tentara Israel bergerak ke selatan dan sebagian besar batalyon Hamas masih berada di sana dan siap melawan mereka,” imbuhnya seperti dilansir dari Channel News Asia.

Sementara itu Dr Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute for Public Policy di Rice University, mengatakan: “Bahkan jika mereka bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, hal itu tidak terlalu berpengaruh dalam hal kepadatan penduduk dan kondisi kemanusiaan yang menyedihkan.”

“Saya pikir kekhawatirannya adalah tidak ada tempat di Jalur Gaza yang berpotensi aman dan terlindungi,” katanya kepada CNA938.

Pertempuran antara Israel dan Hamas berlanjut pada hari Jumat, setelah jeda singkat selama tujuh hari untuk pertukaran sandera dan tahanan serta pengiriman bantuan kemanusiaan.

Hukum internasional mungkin telah dilanggar oleh kedua belah pihak dalam konflik tersebut, kata Prof Lynk, profesor emeritus hukum di Western University di Kanada.