Israel Terus Bantai Warga Sipil di Gaza, Gedung Putih Bereaksi Keras

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak mendukung pemboman Israel di Jalur Gaza selatan sampai mereka mempertimbangkan semua warga sipil yang terpaksa mengungsi ke wilayah itu. Hal itu diungkapan Direktur Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada Bloomberg TV pada hari Jumat.

“Kami tidak mendukung operasi di wilayah selatan kecuali atau sampai (Israel) telah memperhitungkan semua warga sipil tambahan – sebenarnya, semua warga sipil, namun mengingat bahwa sekarang ada ratusan ribu warga sipil lainnya,” kata Kirby.

"Gedung Putih juga telah mendesak mereka untuk memikirkan bagaimana melakukan hal ini dengan cara yang dapat menjaga keamanan warga sipil,” ia menambahkan seperti dikutip dari RT, Minggu (3/12/2023).

Pada hari Sabtu, Israel mengumumkan telah menyerang lebih dari 400 sasaran di Gaza sejak upaya memperpanjang gencatan senjata selama tujuh hari dengan Hamas gagal pada hari Jumat, termasuk 50 serangan di kota selatan Khan Younis.



Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan tersebut menewaskan sedikitnya 200 warga Palestina.

Menurut kementerian tersebut Israel telah membunuh lebih dari 15.200 warga sipil di Gaza sejak melancarkan perang terhadap Hamas pada tanggal 7 Oktober.

Pihak kementerian telah berhenti menghitung jumlah pasti korban karena kehancuran total sistem rumah sakit di daerah kantong tersebut akibat pemboman Israel, namun melaporkan bahwa 70% dari mereka yang terbunuh sejauh ini adalah perempuan dan anak-anak.

Jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat dengan cepat karena Israel telah mengungkapkan ratusan target lagi yang rencananya akan dibom di Gaza selatan, tempat sekitar dua juta warga Palestina berdesakan di wilayah yang dulunya merupakan salah satu wilayah terpadat di muka bumi sebelum perang.

Israel telah memerintahkan 1,1 juta penduduk di bagian utara wilayah kantong tersebut untuk menuju ke selatan pada bulan lalu untuk menghindari kematian, sebuah perintah evakuasi yang dianggap sebagai kejahatan perang oleh para ahli hak asasi manusia PBB, dan tidak ada tempat tersisa bagi mereka untuk masuk ke dalam wilayah kantong tersebut.