Arab, Eropa, dan PBB Tolak Pengakuan Trump Atas Yerusalem
Kamis, 07 Desember 2017 - 05:58 WIB
Arab, Eropa, dan PBB Tolak Pengakuan Trump Atas Yerusalem
A
A
A
LONDON - Orang-orang Arab dan Muslim di Timur Tengah pada hari Rabu mengecam pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Mereka menilai hal itu sebagai tindakan provokasi di wilayah yang bergejolak. Warga Palestina mengatakan bahwa Washington telah menghilangkan peran utamanya sebagai mediator perdamaian.
Sementara Uni Eropa dan PBB juga menyuarakan kekhawatiran atas keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem dan akibatnya untuk kemungkinan menghidupkan kembali perdamaian damai Israel-Palestina.
Sebagian besar sekutu AS keluar melawan kebijakan Trump dan kebijakan internasional yang luas mengenai Yerusalem.
Inggris mengatakan bahwa langkah tersebut tidak akan membantu usaha perdamaian dan Yerusalem pada akhirnya harus dibagi oleh Israel dan sebuah negara Palestina di masa depan.
"Perdana Menteri Inggris Theresa May tidak setuju dengan cara Trump merangkul Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sebelum kesepakatan status akhir karena hal ini tidak mungkin untuk membantu memelihara perdamaian di wilayah tersebut," kata juru bicara Perdana Menteri Inggris seperti dilansir dari Reuters, Kamis (7/12/2017).
Namun, juru bicara May menyambut harapan Trump untuk mengakhiri konflik dan pengakuannya bahwa status terakhir Yerusalem, termasuk batas-batas di dalam kota, harus tunduk pada negosiasi antara Israel dan Palestina.
Prancis menolak keputusan sepihak itu sambil meminta ketenangan di wilayah tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia tidak mendukung langkah "unilateral" Trump.
"Status Yerusalem adalah masalah keamanan internasional yang menyangkut seluruh masyarakat internasional. Status Yerusalem harus ditentukan oleh orang Israel dan Palestina dalam rangka perundingan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Macron.
"Perancis dan Eropa terikat pada solusi dua negara - Israel dan Palestina - meninggalkan berdampingan dalam kedamaian dan keamanan di dalam perbatasan internasional yang diakui dengan ibu kota Yerusalem dari kedua negara bagian," imbuhnya.
"Untuk saat ini, saya mendesak agar semua pihak untuk tenang dan setiap orang bertanggung jawab. Kita harus menghindari semaksimal mungkin menghindari kekerasan dan mendorong dialog," tukasnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa tidak ada alternatif untuk solusi dua negara dan Yerusalem adalah masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui pembicaraan langsung.
"Saya telah secara konsisten berbicara menentang tindakan sepihak yang akan membahayakan prospek perdamaian bagi orang Israel dan Palestina," kata Guterres.
"Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk mendukung para pemimpin Israel dan Palestina untuk kembali ke perundingan yang berarti," tegasnya.
Dari Timur Tengah, Mesir menolak keputusan Trump. Mesir mengatakan bahwa hal itu tidak mengubah status hukum Yerusalem yang disengketakan. Mesir adalah negara pertama yang menandatangani kesepakatan damai Arab dengan Israel pada tahun 1979.
Yordania, negara Arab kedua yang berdamai dengan Israel pada tahun 1994, mengatakan bahwa tindakan Trump tidak sah secara hukum karena mengkonsolidasikan pendudukan Israel atas sektor timur kota yang diperebutkan dalam perang Timur Tengah 1967.
Gelombang protes pecah di beberapa bagian ibukota Yordania, Amman, yang didiami oleh pengungsi Palestina, dengan pemuda-pemuda meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika. Di kamp pengungsi Baqaa di pinggiran kota, ratusan orang berkeliaran di jalanan mencela Trump dan meminta Yordania untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel. "Jatuh bersama Amerika.. Amerika adalah ibu teror," teriak mereka.
Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan bahwa keputusan Trump di Yerusalem berbahaya dan mengancam kredibilitas AS sebagai perantara perdamaian Timur Tengah. Dia mengatakan langkah tersebut akan mengembalikan proses perdamaian selama beberapa dekade dan mengancam stabilitas regional dan mungkin stabilitas global.
Menteri luar negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, mengatakan bahwa usaha Trump adalah hukuman mati bagi semua orang yang mencari kedamaian. Ia menyebutnya eskalasi yang berbahaya.
Turki mengatakan bahwa langkah Trump tidak bertanggung jawab.
"Kami meminta pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang salah ini yang dapat mengakibatkan hasil yang sangat negatif dan untuk menghindari langkah-langkah yang tidak terstruktur yang akan membahayakan identitas multikultural dan status historis Yerusalem," kata kementerian luar negeri Turki dalam sebuah pernyataan.
Beberapa ratus pemrotes berkumpul di luar konsulat AS di Istanbul. Protes tersebut sebagian besar berlangsung damai, meski beberapa demonstran melemparkan koin dan benda lainnya ke konsulat.
Iran secara serius mengutuk Trump karena melanggar resolusi PBB mengenai konflik Israel-Palestina, kata media pemerintah. Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan sebelumnya bahwa AS mencoba untuk mengacaukan wilayah tersebut dan memulai perang untuk melindungi keamanan Israel.
Sementara Uni Eropa dan PBB juga menyuarakan kekhawatiran atas keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem dan akibatnya untuk kemungkinan menghidupkan kembali perdamaian damai Israel-Palestina.
Sebagian besar sekutu AS keluar melawan kebijakan Trump dan kebijakan internasional yang luas mengenai Yerusalem.
Inggris mengatakan bahwa langkah tersebut tidak akan membantu usaha perdamaian dan Yerusalem pada akhirnya harus dibagi oleh Israel dan sebuah negara Palestina di masa depan.
"Perdana Menteri Inggris Theresa May tidak setuju dengan cara Trump merangkul Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sebelum kesepakatan status akhir karena hal ini tidak mungkin untuk membantu memelihara perdamaian di wilayah tersebut," kata juru bicara Perdana Menteri Inggris seperti dilansir dari Reuters, Kamis (7/12/2017).
Namun, juru bicara May menyambut harapan Trump untuk mengakhiri konflik dan pengakuannya bahwa status terakhir Yerusalem, termasuk batas-batas di dalam kota, harus tunduk pada negosiasi antara Israel dan Palestina.
Prancis menolak keputusan sepihak itu sambil meminta ketenangan di wilayah tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia tidak mendukung langkah "unilateral" Trump.
"Status Yerusalem adalah masalah keamanan internasional yang menyangkut seluruh masyarakat internasional. Status Yerusalem harus ditentukan oleh orang Israel dan Palestina dalam rangka perundingan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Macron.
"Perancis dan Eropa terikat pada solusi dua negara - Israel dan Palestina - meninggalkan berdampingan dalam kedamaian dan keamanan di dalam perbatasan internasional yang diakui dengan ibu kota Yerusalem dari kedua negara bagian," imbuhnya.
"Untuk saat ini, saya mendesak agar semua pihak untuk tenang dan setiap orang bertanggung jawab. Kita harus menghindari semaksimal mungkin menghindari kekerasan dan mendorong dialog," tukasnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa tidak ada alternatif untuk solusi dua negara dan Yerusalem adalah masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui pembicaraan langsung.
"Saya telah secara konsisten berbicara menentang tindakan sepihak yang akan membahayakan prospek perdamaian bagi orang Israel dan Palestina," kata Guterres.
"Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk mendukung para pemimpin Israel dan Palestina untuk kembali ke perundingan yang berarti," tegasnya.
Dari Timur Tengah, Mesir menolak keputusan Trump. Mesir mengatakan bahwa hal itu tidak mengubah status hukum Yerusalem yang disengketakan. Mesir adalah negara pertama yang menandatangani kesepakatan damai Arab dengan Israel pada tahun 1979.
Yordania, negara Arab kedua yang berdamai dengan Israel pada tahun 1994, mengatakan bahwa tindakan Trump tidak sah secara hukum karena mengkonsolidasikan pendudukan Israel atas sektor timur kota yang diperebutkan dalam perang Timur Tengah 1967.
Gelombang protes pecah di beberapa bagian ibukota Yordania, Amman, yang didiami oleh pengungsi Palestina, dengan pemuda-pemuda meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika. Di kamp pengungsi Baqaa di pinggiran kota, ratusan orang berkeliaran di jalanan mencela Trump dan meminta Yordania untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel. "Jatuh bersama Amerika.. Amerika adalah ibu teror," teriak mereka.
Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan bahwa keputusan Trump di Yerusalem berbahaya dan mengancam kredibilitas AS sebagai perantara perdamaian Timur Tengah. Dia mengatakan langkah tersebut akan mengembalikan proses perdamaian selama beberapa dekade dan mengancam stabilitas regional dan mungkin stabilitas global.
Menteri luar negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, mengatakan bahwa usaha Trump adalah hukuman mati bagi semua orang yang mencari kedamaian. Ia menyebutnya eskalasi yang berbahaya.
Turki mengatakan bahwa langkah Trump tidak bertanggung jawab.
"Kami meminta pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang salah ini yang dapat mengakibatkan hasil yang sangat negatif dan untuk menghindari langkah-langkah yang tidak terstruktur yang akan membahayakan identitas multikultural dan status historis Yerusalem," kata kementerian luar negeri Turki dalam sebuah pernyataan.
Beberapa ratus pemrotes berkumpul di luar konsulat AS di Istanbul. Protes tersebut sebagian besar berlangsung damai, meski beberapa demonstran melemparkan koin dan benda lainnya ke konsulat.
Iran secara serius mengutuk Trump karena melanggar resolusi PBB mengenai konflik Israel-Palestina, kata media pemerintah. Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan sebelumnya bahwa AS mencoba untuk mengacaukan wilayah tersebut dan memulai perang untuk melindungi keamanan Israel.
(ian)
