Netanyahu Gunakan Isu Hamas untuk Mempertahankan Kekuasaan

TEL AVIV - Benjamin Netanyahu dianggap mempunyai “simbiosis aneh” dengan kelompok pejuang Palestina Hamas yang telah memerintah Gaza selama beberapa dekade dia menjabat sebagai perdana menteri (PM) Israel.

Washington Post (WaPo) melaporkan hal itu pada Minggu (26/11/2023), mengutip sejumlah pakar terkait Israel.

Netanyahu dilaporkan menganggap Hamas berguna dalam menghentikan proses perdamaian Israel-Palestina dan mengganggu pembentukan negara Palestina, klaim surat kabar tersebut.

“Netanyahu, yang memimpin pemerintahan Israel tanpa terputus antara tahun 2009 dan 2020 dan kemudian kembali berkuasa pada bulan Desember 2022, telah berulang kali bersumpah menghancurkan Hamas selama masa jabatannya tetapi malah menerapkan kebijakan yang membantu kelompok tersebut mempertahankan kekuasaannya atas daerah kantong tersebut,” ungkap laporan media Amerika Serikat (AS) itu.

“Kabinet perdana menteri Israel menyetujui transfer uang dari Qatar yang digunakan untuk membayar gaji publik di Gaza, memperbaiki infrastruktur lokal, dan bahkan mendanai operasi Hamas,” papar laporan Washington Post.

Menurut Washington Post, di bawah Netanyahu, Israel juga menyetujui pembebasan tahanan berkala yang diduga juga menguntungkan Hamas.

“Dalam sepuluh tahun terakhir, Netanyahu berupaya memblokir segala upaya untuk menghancurkan Hamas di Gaza,” ujar sejarawan Israel Adam Raz, yang mempelajari hubungan antara perdana menteri dan kelompok Hamas, mengatakan kepada WaPo.



Raz menyebutnya sebagai “aliansi aneh” yang mungkin bisa berakhir dengan serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan operasi militer Israel lanjutan di Gaza.

“Tujuan dari kebijakan Netanyahu diduga untuk memecah belah rakyat Palestina, membiarkan Hamas menguasai Gaza dan membiarkan saingannya dari Otoritas Palestina menguasai Tepi Barat. Konflik antara kedua kelompok membuat solusi dua negara yang dinegosiasikan menjadi mustahil,” klaim Washington Post.

Menurut laporan itu, hal itu juga memungkinkan perdana menteri mengabaikan masalah Palestina sama sekali.

“Tanpa kepemimpinan yang bersatu, (Netanyahu) dapat mengatakan bahwa dia tidak dapat melanjutkan perundingan perdamaian,” ujar Dahlia Scheindlin, pakar jajak pendapat dan analis politik Israel.

Dia menjelaskan, “Hal ini memungkinkan dia untuk berkata, ‘Tidak ada orang yang bisa diajak bicara.’” Sebaliknya, dia fokus pada kebuntuan Israel dengan Iran dan pembangunan ekonomi, menurut Washington Post, mengutip penulis biografi Netanyahu, Anshel Pfeffer.

“Netanyahu selalu merasa konflik Palestina adalah gangguan yang digunakan sebagai isu yang mengganggu di Israel,” ungkap Pfeffer kepada surat kabar tersebut.

Menurut Post, perdana menteri Israel secara khusus berupaya mencegah rekonsiliasi antara Hamas dan Otoritas Palestina di tengah pemulihan hubungan pada tahun 2018. Namun, Perdana Menteri Israel tidak memberikan rincian apa pun mengenai masalah ini.

Kantor perdana menteri Israel menolak memberikan komentar apa pun kepada surat kabar AS tersebut, namun seorang pejabat Israel mengatakan kepada surat kabar tersebut, tanpa mau disebutkan namanya, bahwa, “Netanyahu memukul Hamas lebih keras daripada perdana menteri mana pun dalam sejarah.”

“Meskipun perdana menteri belum menghancurkan kelompok tersebut sebelumnya, hal itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan kabinet perang setelah tanggal 7 Oktober,” ungkap pejabat itu.

Israel melancarkan tiga operasi militer skala besar di Gaza di bawah kepemimpinan Netanyahu, yaitu pada tahun 2012, 2014, dan 2021.

Semuanya akhirnya berhenti dengan negosiasi gencatan senjata yang membuat Hamas tetap menguasai wilayah kantong tersebut.