5 Negara Pemilik Veto DK PBB dan Keberpihakannya dalam Perang Israel-Hamas
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ada lima negara penguasa Dewan Keamanan (DK) PBB, yakni Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Prancis, dan Inggris. Kelima anggota tetap dan pemilik hak veto ini mengambil posisi berbeda dalam perang Israel-Hamas.
Kelima negara pemilik hak veto ini tak pernah kompak dalam menyikapi masalah keamanan internasional, termasuk dalam perang di Gaza sekarang ini.
Pada 26 Oktober, AS mengajukan rancangan resolusi agar DK PBB bertindak dalam perang Israel-Hamas dengan menyerukan jeda kemanusiaan dan penghentian pihak lain mempersenjatai Hamas.
Rusia dan China memveto resolusi dari Amerika karena Washington terang-terangan membela Israel tanpa syarat termasuk memasok senjata untuk militer Zionis—yang semakin memperparah krisis di Gaza.
Pada 31 Oktober, giliran rancangan resolusi yang diajukan Rusia untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas diveto Amerika. Washington berdalih, gencatan senjata akan menguntungkan Hamas untuk mengumpulkan kembali kekuatannya--terlepas dari fakta bahwa ribuan warga sipil Palestina tewas dibombardir militer Israel di Gaza.
Amerika Serikat terang-terangan membela Israel tanpa syarat. Washington, sebagaimana juga Tel Aviv, menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris.
Washington merupakan donatur terbesar untuk militer Zionis Israel. Bahkan, Presiden Joe Biden dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa andaikan negara Israel tidak pernah ada, maka Amerika akan mendirikannya.
Sama seperti Amerika, Inggris juga sekutu dekat Israel yang mendukung militer Zionis dalam perang melawan Hamas saat ini.
London dan Washington mendukung apa yang mereka sebut "hak Israel untuk membela diri" dari serangan Hamas.
Rusia mengambil posisi netral atau non-blok. Moskow tidak pernah secara tegas mengecam Hamas atas serangan 7 Oktober terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang dan ratusan lainnya disandera.
Rusia bahkan menyambut kunjungan para petinggi Hamas ketika perang berkecamuk di Gaza, sebuah langkah yang membuat Israel geram.
Kendati demikian, Rusia secara resmi mengecam serangan yang menargetkan warga sipil—tanpa menyebut Hamas.
Presiden Rusia Vladimir Putin, pada hari Rabu, justru mempertanyakan para pemimpin dunia—khususnya pemimpin Barat—yang tidak syok dengan pembantaian massal anak-anak di Gaza oleh militer Israel.
Menurut Putin, sikap mereka berbeda ketika menyangkut Ukraina.
Posisi China tak jauh beda dengan yang diambil Rusia, yakni netral. Beijing tidak pernah mengecam Hamas secara tegas dalam serangan 7 Oktober, terlepas dari laporan bahwa ada warganya yang ikut menjadi korban.
Presiden Xi Jinping telah mendesak gencatan senjata antara Israel dan Hamas, dan memulai penyelesaian damai atas konflik.
Di sisi lain, Beijing memahami hak Israel untuk membela diri.
Prancis mengambil posisi yang kritis terhadap Hamas dan juga Israel.
Paris mengecam serangan 7 Oktober oleh Hamas, tapi juga mengecam pembunuhan bayi-bayi Palestina di Gaza oleh pengeboman Israel sebagaimana disuarakan Presiden Emmanuel Macron.
Prancis menyerukan gencatan senjata dan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik.
Negara Eropa ini juga mendukung solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.
Kelima negara pemilik hak veto ini tak pernah kompak dalam menyikapi masalah keamanan internasional, termasuk dalam perang di Gaza sekarang ini.
Pada 26 Oktober, AS mengajukan rancangan resolusi agar DK PBB bertindak dalam perang Israel-Hamas dengan menyerukan jeda kemanusiaan dan penghentian pihak lain mempersenjatai Hamas.
Rusia dan China memveto resolusi dari Amerika karena Washington terang-terangan membela Israel tanpa syarat termasuk memasok senjata untuk militer Zionis—yang semakin memperparah krisis di Gaza.
Pada 31 Oktober, giliran rancangan resolusi yang diajukan Rusia untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas diveto Amerika. Washington berdalih, gencatan senjata akan menguntungkan Hamas untuk mengumpulkan kembali kekuatannya--terlepas dari fakta bahwa ribuan warga sipil Palestina tewas dibombardir militer Israel di Gaza.
Keberpihakan 5 Negara Pemilik Veto DK PBB dalam Perang Israel-Hamas
1. Amerika Serikat
Amerika Serikat terang-terangan membela Israel tanpa syarat. Washington, sebagaimana juga Tel Aviv, menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris.
Washington merupakan donatur terbesar untuk militer Zionis Israel. Bahkan, Presiden Joe Biden dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa andaikan negara Israel tidak pernah ada, maka Amerika akan mendirikannya.
2. Inggris
Sama seperti Amerika, Inggris juga sekutu dekat Israel yang mendukung militer Zionis dalam perang melawan Hamas saat ini.
London dan Washington mendukung apa yang mereka sebut "hak Israel untuk membela diri" dari serangan Hamas.
3. Rusia
Rusia mengambil posisi netral atau non-blok. Moskow tidak pernah secara tegas mengecam Hamas atas serangan 7 Oktober terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang dan ratusan lainnya disandera.
Rusia bahkan menyambut kunjungan para petinggi Hamas ketika perang berkecamuk di Gaza, sebuah langkah yang membuat Israel geram.
Kendati demikian, Rusia secara resmi mengecam serangan yang menargetkan warga sipil—tanpa menyebut Hamas.
Presiden Rusia Vladimir Putin, pada hari Rabu, justru mempertanyakan para pemimpin dunia—khususnya pemimpin Barat—yang tidak syok dengan pembantaian massal anak-anak di Gaza oleh militer Israel.
Menurut Putin, sikap mereka berbeda ketika menyangkut Ukraina.
4. China
Posisi China tak jauh beda dengan yang diambil Rusia, yakni netral. Beijing tidak pernah mengecam Hamas secara tegas dalam serangan 7 Oktober, terlepas dari laporan bahwa ada warganya yang ikut menjadi korban.
Presiden Xi Jinping telah mendesak gencatan senjata antara Israel dan Hamas, dan memulai penyelesaian damai atas konflik.
Di sisi lain, Beijing memahami hak Israel untuk membela diri.
5. Prancis
Prancis mengambil posisi yang kritis terhadap Hamas dan juga Israel.
Paris mengecam serangan 7 Oktober oleh Hamas, tapi juga mengecam pembunuhan bayi-bayi Palestina di Gaza oleh pengeboman Israel sebagaimana disuarakan Presiden Emmanuel Macron.
Prancis menyerukan gencatan senjata dan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik.
Negara Eropa ini juga mendukung solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.
(mas)