Mahkamah Internasional Cari Bukti Kejahatan Perang yang Dilakukan Israel
Sabtu, 18 November 2023 - 17:05 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Khan mengungkapkan sesuai dengan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, suatu Negara Pihak dapat merujuk kepada Jaksa Penuntut suatu situasi di mana satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah tampaknya telah dilakukan dan meminta Jaksa untuk menyelidiki situasi tersebut untuk tujuan tersebut untuk menentukan apakah satu atau lebih orang tertentu harus didakwa melakukan kejahatan tersebut.
“Ini sedang berlangsung dan meluas hingga meningkatnya permusuhan dan kekerasan sejak serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023,” kata Khan. “Sesuai dengan Statuta Roma, Kantor saya mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah suatu Negara Pihak dan terhadap warga negara dari Negara Pihak.”
Baik Hamas maupun Israel telah dituduh melakukan kejahatan perang karena jumlah korban tewas akibat konflik tersebut meningkat. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 11.500 warga Palestina sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, yang memanfaatkan sumber-sumber medis di daerah kantong yang dikuasai Hamas. Israel mengatakan serangan udaranya ditujukan untuk menargetkan komandan dan infrastruktur Hamas, menyusul serangan teror kelompok militan tersebut pada 7 Oktober yang menyebabkan 1.200 orang tewas di Israel dan 240 orang disandera.
Pengepungan Israel di Gaza mencakup blokade hampir total terhadap makanan, air dan listrik, dengan pengecualian terhadap apa yang disebut PBB sebagai “sedikit” bantuan kemanusiaan. Namun pada hari Jumat, kabinet perang Israel setuju untuk mengizinkan dua tanker bahan bakar memasuki Gaza setiap hari untuk mendukung sistem air dan limbah.
Konflik ini tercakup dalam sistem hukum internasional kompleks yang dikembangkan setelah Perang Dunia II, yang berupaya menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan militer suatu negara.
Sebuah laporan PBB mengatakan bulan lalu bahwa mereka mengumpulkan bukti kejahatan perang setelah serangan Hamas. Laporan tersebut mengatakan Israel mungkin melakukan kejahatan perang berupa hukuman kolektif, setelah pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan “pengepungan total” terhadap Gaza. Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka setuju dengan penilaian PBB.
Awal bulan ini, Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menyebut serangan 7 Oktober sebagai “kekejaman”, dan mengatakan bahwa serangan tersebut – dan penyanderaan – adalah kejahatan perang.
“Ini sedang berlangsung dan meluas hingga meningkatnya permusuhan dan kekerasan sejak serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023,” kata Khan. “Sesuai dengan Statuta Roma, Kantor saya mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah suatu Negara Pihak dan terhadap warga negara dari Negara Pihak.”
Baik Hamas maupun Israel telah dituduh melakukan kejahatan perang karena jumlah korban tewas akibat konflik tersebut meningkat. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 11.500 warga Palestina sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, yang memanfaatkan sumber-sumber medis di daerah kantong yang dikuasai Hamas. Israel mengatakan serangan udaranya ditujukan untuk menargetkan komandan dan infrastruktur Hamas, menyusul serangan teror kelompok militan tersebut pada 7 Oktober yang menyebabkan 1.200 orang tewas di Israel dan 240 orang disandera.
Pengepungan Israel di Gaza mencakup blokade hampir total terhadap makanan, air dan listrik, dengan pengecualian terhadap apa yang disebut PBB sebagai “sedikit” bantuan kemanusiaan. Namun pada hari Jumat, kabinet perang Israel setuju untuk mengizinkan dua tanker bahan bakar memasuki Gaza setiap hari untuk mendukung sistem air dan limbah.
Konflik ini tercakup dalam sistem hukum internasional kompleks yang dikembangkan setelah Perang Dunia II, yang berupaya menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan militer suatu negara.
Sebuah laporan PBB mengatakan bulan lalu bahwa mereka mengumpulkan bukti kejahatan perang setelah serangan Hamas. Laporan tersebut mengatakan Israel mungkin melakukan kejahatan perang berupa hukuman kolektif, setelah pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan “pengepungan total” terhadap Gaza. Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka setuju dengan penilaian PBB.
Awal bulan ini, Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menyebut serangan 7 Oktober sebagai “kekejaman”, dan mengatakan bahwa serangan tersebut – dan penyanderaan – adalah kejahatan perang.
Lihat Juga :
