Netanyahu Tolak Otoritas Palestina Berkuasa di Jalur Gaza

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu semakin meragukan masa depan Jalur Gaza , dan menyatakan bahwa Otoritas Palestina dalam bentuknya yang sekarang tidak seharusnya mengambil alih wilayah kantong pesisir tersebut.

Israel telah berjanji untuk menghancurkan kelompok perlawanan Palestina Hamas, yang menguasai Gaza, menyusul serangan lintas batas yang mengejutkan pada tanggal 7 Oktober. Israel telah melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah tersebut.

Namun, tidak disebutkan siapa yang harus memerintah wilayah tersebut setelah konflik selesai, dan hanya menyatakan bahwa Israel akan menjaga keamanan secara keseluruhan.

Washington mengatakan Israel tidak dapat menduduki daerah kantong tersebut setelah perang, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pekan lalu mengatakan bahwa pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat di dekatnya, yang sebagian dikelola oleh Otoritas Palestina.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Jumat bahwa Otoritas Palestina dapat memainkan peran di masa depan dalam mengatur Jalur Gaza, namun Netanyahu pada Sabtu malam mengindikasikan bahwa ia tidak ingin penguasa Otoritas Palestina saat ini diberikan kebebasan mengendalikan Gaza.



Pada konferensi pers, Netanyahu mengutarakan keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah Otoritas Palestina, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya dalam memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

“Tidak akan ada otoritas sipil yang mengajarkan anak-anaknya untuk … melenyapkan negara Israel, tidak akan ada otoritas yang memberikan gaji kepada keluarga para pembunuh,” katanya.

“Tidak mungkin ada otoritas yang dipimpin oleh seseorang yang, lebih dari 30 hari setelah pembantaian (7 Oktober), masih belum mengecamnya,” dia menambahkan seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (14/11/2023).

Abbas mengecam kekerasan terhadap warga sipil “di kedua sisi” namun belum mengeluarkan kecaman tegas atas serangan 7 Oktober, yang menewaskan 1.200 orang dan sekitar 240 orang diculik, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan Israel.