Hamas: Kesepakatan Rekonsiliasi Bisa Gagal Jika Abbas Tak Cabut Sanksi
Rabu, 18 Oktober 2017 - 17:37 WIB
Hamas: Kesepakatan Rekonsiliasi Bisa Gagal Jika Abbas Tak Cabut Sanksi
A
A
A
GAZA - Hamas memperingatkan, bahwa keputusan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk mencabut sanksi terhadap Gaza dapat membuat kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani pekan lalu berada dalam bahaya.
Seorang pejabat Hamas menuturkan, keputusan Abbas untuk tidak segera mencabut sanksi terhadap Gaza dapat merusak suasana kondusif yang tengah terbangun dan dapat berujung pada batalnya kesepakatan rekonsiliasi.
"Kelanjutan tindakan penghukuman terhadap orang-orang kami di Gaza sebulan setelah pembubaran dewan administratif, akan merusak suasana untuk rekonsiliasi," kata seorang pejabat Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (18/10).
Bulan lalu, Hamas setuju untuk membubarkan dewan administratifnya, yang dipandang sebagai pemerintah saingan di Gaza, dan mengembalikan kekuasaan sipil di daerah kantong tersebut ke Otoritas Palestina.
Keputusan Hamas ini tidak datang secara gratis, ada beberapa syarat yang diajukan Hamas, yang telah disetujui oleh pemrintah Palestina. Beberapa syarat diantaranya adalah adalah pengurangan pembayaran energi untuk wilayah tersebut dan pengangkatan sejumlah pembatasan lainnya.
Sementara itu, dalam kesepakatan rekonsiliasi, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol perbatasan kepada Ramallah pada tanggal 1 November, sebelum akhirnya pemerintah bersatu Palestina akan mengambil kontrol penuh atas Gaza pada tanggal 1 Desember mendatang.
Seorang pejabat Hamas menuturkan, keputusan Abbas untuk tidak segera mencabut sanksi terhadap Gaza dapat merusak suasana kondusif yang tengah terbangun dan dapat berujung pada batalnya kesepakatan rekonsiliasi.
"Kelanjutan tindakan penghukuman terhadap orang-orang kami di Gaza sebulan setelah pembubaran dewan administratif, akan merusak suasana untuk rekonsiliasi," kata seorang pejabat Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (18/10).
Bulan lalu, Hamas setuju untuk membubarkan dewan administratifnya, yang dipandang sebagai pemerintah saingan di Gaza, dan mengembalikan kekuasaan sipil di daerah kantong tersebut ke Otoritas Palestina.
Keputusan Hamas ini tidak datang secara gratis, ada beberapa syarat yang diajukan Hamas, yang telah disetujui oleh pemrintah Palestina. Beberapa syarat diantaranya adalah adalah pengurangan pembayaran energi untuk wilayah tersebut dan pengangkatan sejumlah pembatasan lainnya.
Sementara itu, dalam kesepakatan rekonsiliasi, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol perbatasan kepada Ramallah pada tanggal 1 November, sebelum akhirnya pemerintah bersatu Palestina akan mengambil kontrol penuh atas Gaza pada tanggal 1 Desember mendatang.
(esn)
