Menlu Retno Marsudi Jadi Pembicara pada Konferensi Perempuan dalam Islam di Arab Saudi

JEDDAH - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi menjadi pembicara utama dalam Konferensi Perempuan dalam Islam di Jeddah pada Selasa (7/11/2023). Itu menjadi pembuktian bahwa Menlu Retno merupakan salah satu menlu perempuan yang mendapatkan pengakuan di negara-negara Islam.

Retno Marsudi menyampaikan pemikirannya dalam sesi diskusi dengan tema "Status dan Hak Perempuan dalam Islam." Dalam agenda konferensi yang diterima SINDOnews di Jeddah, Arab Saudi, menyebutkan bahwa Retno Marsudi mengangkat topik "kenapa kita perlu mendiskusikan hak-hak perempuan Muslim saat ini?".

Topik tersebut sangat revelan dengan kondisi perempuan Muslim saat ini yang masih masih dinomorduakan dan dianaktirikan. Dengan mengangkat isu hak perempuan, maka akan membangun kesadaran masyarakat global dan upaya untuk memberikan perhatian lebih mengenai hal tersebut.

Penyampaikan pemikiran Retno Marsudi itu akan disandingkan dengan diskusi menarik dari Sami Bin Muhammad Al-Suqair, anggota ilmuwan Arab Saudi; Zulaikha Kamareddin, mantan Direktur Universitas Islam Malaysia, dan Nahla Saeedi dari konsultan Sheikh Al Azhar Mesir. Diskusi tersebut akan dipandu oleh Abdulwahab Shehri, penasihat Sekjen Liga Muslim untuk Komunikasi Instituisional.



Sementara itu, Arab Saudi menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Perempuan dalam Islam: Status dan Pemberdayaan” pada hari Senin (6/11/2023) hingga Rabu (8/11/2023) di Jeddah, Arab Saudi.

Konferensi tiga hari yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini bertujuan untuk menjelaskan keberhasilan perempuan Muslim.

Hal ini juga bertujuan untuk menyoroti peran dan kontribusi mereka terhadap pembangunan, dan melawan propaganda negatif yang menggambarkan agama Islam sebagai hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Konferensi ini diharapkan menghasilkan rencana rinci mengenai reformasi hukum dan politik, untuk mempromosikan keadilan dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Muslim, dan mengadopsi kerangka kerja yang komprehensif.

Lima sesi kerja akan diadakan selama konferensi tersebut, dengan para menteri, pejabat, cendekiawan dan pemikir menggali status perempuan dan hak-hak mereka dalam Islam, mengkaji cara-cara untuk memberdayakan perempuan Muslim dalam pendidikan dan pekerjaan, dan mendiskusikan isu-isu terkait perempuan dalam masyarakat kontemporer. .

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal Bin Farhan Bin Abdullah, dalam pidatonya pada pembukaan sesi ke-49 Dewan Menteri Luar Negeri OKI (CFM) yang diadakan pada bulan Maret di Mauritania, menawarkan untuk menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Perempuan dalam Islam: Status dan Pemberdayaan” karena keinginan Kerajaan untuk meningkatkan status perempuan dan memberdayakan mereka di semua bidang pembangunan, serta perannya yang berkelanjutan dalam mendukung tujuan OKI.

Menjadi tuan rumah konferensi ini merupakan bagian dari upaya Kementerian untuk menegakkan hak-hak perempuan Muslim dan meningkatkan peran mereka dalam pembangunan di negara-negara anggota OKI.