Israel Tuduh RS Indonesia Jadi Tempat Sembunyi Hamas, Ini Bantahan Kemlu

TEL AVIV - Militer Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit (RS) Indonesia di Beit Lahia, Gaza, Palestina, untuk lokasi persembunyian. Militer Zionis juga membuat tuduhan serupa untuk pusat medis yang didanai Qatar di Gaza.

Dalam sebuah pengarahan, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Laksamana Muda Daniel Hagari menunjukkan apa yang dia klaim sebagai bukti visual pintu masuk terowongan Hamas yang diungkap oleh tentara Israel di Rumah Sakit Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yang terletak di sepanjang pantai utara Kota Gaza.

Hagari juga menyajikan sebuah video di mana milisi Hamas menembaki tentara Israel dari dalam rumah sakit yang didirikan pada tahun 2016 oleh mantan emir Qatar.



"Hamas meluncurkan roket ke Israel 75 meter dari rumah sakit," katanya pada hari Senin.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menepis tuduhan militer Israel.

"RS Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza," kata Kemlu Indonesia dalam serangkaian pesan WhatsApp, Selasa (7/11/2023).

Menurut Kemlu, RS Indonesia saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu.

Kemlu mengatakan RS Indonesia adalah satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di Gaza di tengah jumlah korban serangan Israel yang terus bertambah setiap harinya.

"Rumah sakit ini saat ini merawat pasien dalam jumlah jauh melampaui kapasitasnya," lanjut Kemlu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sejak awal secara konsisten mengutuk dan menyerukan penghentian segera serangan membabi buta Israel terhadap target sipil, khususnya fasilitas-fasilitas kemanusiaan di Gaza, termasuk rumah sakit dan ambulans.

"Terkait tiga warga negara Indonesia (WNI) relawan di RS Indonesia, mereka dalam kondisi baik dan secara sadar memilih untuk tidak ikut dievakuasi oleh pemerintah. Kemlu terus berkomunikasi dengan ketiga WNI tersebut guna memonitor kondisinya," imbuh Kemlu.