Gaza Miskin, Ini Sumber Uang Hamas untuk Danai Ribuan Pasukan Melawan Israel
Kamis, 26 Oktober 2023 - 09:59 WIB
loading...
A
A
A
Ketika kondisi penduduk di wilayah kantong Palestina tersebut terus memburuk, Israel, AS, dan komunitas internasional beralih ke Qatar yang kaya akan gas untuk mencegah bencana kemanusiaan.
Para pejabat Qatar mulai membawa uang tunai jutaan dolar dalam koper melalui perbatasan Erez Israel dan menyeberang ke Gaza, dengan izin dari pemerintah Israel.
Bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah lama berkuasa setelah Hamas mulai memerintah Gaza, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membawa stabilitas pada tingkat tertentu di Gaza dan meningkatkan keamanan Israel.
Namun, hal ini juga turut memicu persaingan sengit antara Hamas dan Fatah, yang terus memerintah Tepi Barat yang diduduki.
Berdasarkan perjanjian tersebut, antara tahun 2012 hingga 2021, Qatar memberikan bantuan keuangan sebesar USD1,49 miliar untuk mendukung proyek-proyek bagi warga sipil Palestina di Gaza, kata seorang pejabat Qatar kepada NBC News, yang dilansir Kamis (26/10/2023).
Kesepakatan itu juga memicu kritik di Israel dan ketidaknyamanan di Washington. Namun mantan pejabat AS, yang saat itu menjabat di pemerintahan, mengatakan tidak ada pilihan mudah mengingat Hamas, yang telah mengalahkan saingan politiknya, memegang kendali penuh.
“Saya pikir ada pengakuan luas bahwa situasi di Gaza sangat buruk,” kata mantan Direktur CIA John Brennan.
“Perlu ada aliran dana dari suatu tempat [dan] Qatar memiliki dana finansial untuk melakukan hal itu.”
Neomi Neumann, mantan kepala penelitian Shin Bet, dinas keamanan internal Israel, mengatakan bahwa “kami tidak menemukan cara lain untuk membiayai hal ini dan kami tidak menginginkan krisis kemanusiaan.”
Namun sejak awal, dia berkata, “Kami tahu ini sangat bermasalah.”
Pada tahun 2021, Israel dan Qatar menyetujui perjanjian baru yang mengakhiri penggunaan uang tunai yang diantar langsung ke dalam koper. Sebaliknya, uang Qatar didistribusikan melalui PBB di supermarket, toko penukaran uang, kantor pos dan lokasi lainnya.
Pejabat Qatar mengatakan kepada NBC News bahwa Qatar tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas.
“Kami memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina di Gaza,” kata pejabat itu.
“Bantuan Qatar sepenuhnya dikoordinasikan dengan pemerintah Israel, pemerintah AS, dan PBB. Semua barang seperti makanan, obat-obatan dan bahan bakar melewati Israel sebelum memasuki Gaza.”
Qatar mengatakan uang itu telah digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. "Pemerintah Israel memiliki pengawasan penuh atas dana tersebut, dan akan membatalkan perjanjian jika bantuan tidak mencapai penerima yang dituju,” kata pejabat Qatar.
Muhammad Shehada, seorang analis dan penulis Palestina kelahiran Gaza, menolak klaim bahwa bantuan telah dialihkan oleh Hamas.
Dia menunjuk pada penyelidikan pemerintah Australia pada tahun 2017 yang tidak menemukan bukti bahwa uang pembayar pajak disalahgunakan oleh organisasi non-pemerintah World Vision di Jalur Gaza, menyusul tuduhan Israel bahwa Hamas telah menyedot jutaan dolar per tahun dari badan amal tersebut ke kelompok perlawanan Palestina tersebut.
“Mengingat keadaan sulit di Gaza, kelompok tersebut akan menghadapi pemberontakan dari pegawai negeri dan masyarakat jika ada bukti bahwa mereka menggunakan pendapatan pemerintah untuk mendanai sayap militan mereka,” kata Shehada.
Namun mereka yang skeptis mengatakan bahwa PBB tidak dapat melakukan kontrol ketat terhadap bagaimana dana tersebut dialokasikan, dan hal ini memungkinkan Hamas untuk menggunakan pendapatan pajak dan dana lainnya untuk membangun kekuatan militernya.
“Semua dana yang seharusnya disalurkan ke publik, sebagian besar digunakan untuk kemampuan militer mereka,” kata Neumann.
"Setelah pengambilalihan Gaza, Hamas juga mengembangkan kemampuan untuk mengenakan pajak dan memeras,” kata Matthew Levitt, yang bekerja sebagai pejabat senior Departemen Keuangan yang fokus melawan jaringan keuangan teroris.
Levitt, yang sekarang bekerja di lembaga think tank Washington Institute for Near East Policy, mengatakan Hamas mulai meraup pajak dan suap dari gaji, penjualan barang dan penyelundupan, yang jumlahnya kini mencapai USD300 juta hingga USD450 juta per tahun.
"Meskipun AS dan Uni Eropa telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, mereka tidak secara efektif terputus dari sistem keuangan internasional,” kata Hans-Jakob Schindler, direktur senior Counter Extremism Project.
“Mereka sebenarnya bisa menginvestasikan dana di perusahaan dan real estate.”
Kepemimpinan Hamas telah menginvestasikan pendapatannya dalam portofolio investasi internasional senilai USD500 juta dalam bentuk real estate dan aset lainnya dari perusahaan-perusahaan di Aljazair, Arab Saudi, Sudan, Turki dan Uni Emirat Arab, yang digunakan untuk menyembunyikan dan mencuci uangnya, menurut pengumuman Departemen Keuangan AS.
Cryptocurrency telah membantu kelompok tersebut menginvestasikan uangnya sambil melewati sanksi keuangan internasional menurut laporan Counter Extremism Project.
“Hamas adalah pengguna awal penggalangan dana dalam kripto mulai tahun 2019,” kata Ari Redbord, mantan jaksa federal dan kepala kebijakan dan urusan pemerintahan global di TRM Labs, yang berupaya melacak pendanaan Hamas.
Para pejabat Qatar mulai membawa uang tunai jutaan dolar dalam koper melalui perbatasan Erez Israel dan menyeberang ke Gaza, dengan izin dari pemerintah Israel.
Bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah lama berkuasa setelah Hamas mulai memerintah Gaza, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membawa stabilitas pada tingkat tertentu di Gaza dan meningkatkan keamanan Israel.
Namun, hal ini juga turut memicu persaingan sengit antara Hamas dan Fatah, yang terus memerintah Tepi Barat yang diduduki.
Berdasarkan perjanjian tersebut, antara tahun 2012 hingga 2021, Qatar memberikan bantuan keuangan sebesar USD1,49 miliar untuk mendukung proyek-proyek bagi warga sipil Palestina di Gaza, kata seorang pejabat Qatar kepada NBC News, yang dilansir Kamis (26/10/2023).
Kesepakatan itu juga memicu kritik di Israel dan ketidaknyamanan di Washington. Namun mantan pejabat AS, yang saat itu menjabat di pemerintahan, mengatakan tidak ada pilihan mudah mengingat Hamas, yang telah mengalahkan saingan politiknya, memegang kendali penuh.
“Saya pikir ada pengakuan luas bahwa situasi di Gaza sangat buruk,” kata mantan Direktur CIA John Brennan.
“Perlu ada aliran dana dari suatu tempat [dan] Qatar memiliki dana finansial untuk melakukan hal itu.”
Neomi Neumann, mantan kepala penelitian Shin Bet, dinas keamanan internal Israel, mengatakan bahwa “kami tidak menemukan cara lain untuk membiayai hal ini dan kami tidak menginginkan krisis kemanusiaan.”
Namun sejak awal, dia berkata, “Kami tahu ini sangat bermasalah.”
Pada tahun 2021, Israel dan Qatar menyetujui perjanjian baru yang mengakhiri penggunaan uang tunai yang diantar langsung ke dalam koper. Sebaliknya, uang Qatar didistribusikan melalui PBB di supermarket, toko penukaran uang, kantor pos dan lokasi lainnya.
Pejabat Qatar mengatakan kepada NBC News bahwa Qatar tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas.
“Kami memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina di Gaza,” kata pejabat itu.
“Bantuan Qatar sepenuhnya dikoordinasikan dengan pemerintah Israel, pemerintah AS, dan PBB. Semua barang seperti makanan, obat-obatan dan bahan bakar melewati Israel sebelum memasuki Gaza.”
Qatar mengatakan uang itu telah digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. "Pemerintah Israel memiliki pengawasan penuh atas dana tersebut, dan akan membatalkan perjanjian jika bantuan tidak mencapai penerima yang dituju,” kata pejabat Qatar.
Muhammad Shehada, seorang analis dan penulis Palestina kelahiran Gaza, menolak klaim bahwa bantuan telah dialihkan oleh Hamas.
Dia menunjuk pada penyelidikan pemerintah Australia pada tahun 2017 yang tidak menemukan bukti bahwa uang pembayar pajak disalahgunakan oleh organisasi non-pemerintah World Vision di Jalur Gaza, menyusul tuduhan Israel bahwa Hamas telah menyedot jutaan dolar per tahun dari badan amal tersebut ke kelompok perlawanan Palestina tersebut.
“Mengingat keadaan sulit di Gaza, kelompok tersebut akan menghadapi pemberontakan dari pegawai negeri dan masyarakat jika ada bukti bahwa mereka menggunakan pendapatan pemerintah untuk mendanai sayap militan mereka,” kata Shehada.
Namun mereka yang skeptis mengatakan bahwa PBB tidak dapat melakukan kontrol ketat terhadap bagaimana dana tersebut dialokasikan, dan hal ini memungkinkan Hamas untuk menggunakan pendapatan pajak dan dana lainnya untuk membangun kekuatan militernya.
“Semua dana yang seharusnya disalurkan ke publik, sebagian besar digunakan untuk kemampuan militer mereka,” kata Neumann.
"Setelah pengambilalihan Gaza, Hamas juga mengembangkan kemampuan untuk mengenakan pajak dan memeras,” kata Matthew Levitt, yang bekerja sebagai pejabat senior Departemen Keuangan yang fokus melawan jaringan keuangan teroris.
Levitt, yang sekarang bekerja di lembaga think tank Washington Institute for Near East Policy, mengatakan Hamas mulai meraup pajak dan suap dari gaji, penjualan barang dan penyelundupan, yang jumlahnya kini mencapai USD300 juta hingga USD450 juta per tahun.
"Meskipun AS dan Uni Eropa telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, mereka tidak secara efektif terputus dari sistem keuangan internasional,” kata Hans-Jakob Schindler, direktur senior Counter Extremism Project.
“Mereka sebenarnya bisa menginvestasikan dana di perusahaan dan real estate.”
Kepemimpinan Hamas telah menginvestasikan pendapatannya dalam portofolio investasi internasional senilai USD500 juta dalam bentuk real estate dan aset lainnya dari perusahaan-perusahaan di Aljazair, Arab Saudi, Sudan, Turki dan Uni Emirat Arab, yang digunakan untuk menyembunyikan dan mencuci uangnya, menurut pengumuman Departemen Keuangan AS.
Cryptocurrency telah membantu kelompok tersebut menginvestasikan uangnya sambil melewati sanksi keuangan internasional menurut laporan Counter Extremism Project.
“Hamas adalah pengguna awal penggalangan dana dalam kripto mulai tahun 2019,” kata Ari Redbord, mantan jaksa federal dan kepala kebijakan dan urusan pemerintahan global di TRM Labs, yang berupaya melacak pendanaan Hamas.
Lihat Juga :
